Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk memastikan respons terhadap karhutla berjalan cepat, terarah, dan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana.
Dalam rapat itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada percepatan pemadaman titik api yang telah muncul. Pemerintah juga membicarakan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain serta tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Upaya tersebut memerlukan pemantauan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, dan pengambilan keputusan yang segera berdasarkan kondisi di lapangan.
Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh sumber daya yang tersedia dikerahkan secara optimal untuk menangani situasi tersebut. Arahan itu mencakup pemanfaatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah, dukungan personel, peralatan, serta unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan penanganan. Dengan pengerahan kekuatan secara terpadu, proses pemadaman diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, sementara potensi munculnya titik api baru dapat ditekan sejak awal.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan mengenai arahan Presiden dan pokok pembahasan rapat tersebut. Menurutnya, perhatian pemerintah diarahkan pada tindakan yang cepat dan terkoordinasi, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara menyeluruh. Rapat terbatas di Istana ini sekaligus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi karhutla, baik melalui respons langsung maupun penguatan pencegahan di wilayah yang berisiko.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu di sejumlah wilayah terdampak. Laporan terbaru mencatat bahwa kondisi karhutla masih berlangsung di enam provinsi yang menjadi lokasi paling terdampak. Dari keseluruhan area yang ditangani, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman oleh kekuatan gabungan yang dikerahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Dalam perkembangan tersebut, perhatian utama penanganan diarahkan ke dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah ini ditetapkan sebagai fokus prioritas dalam kegiatan pemadaman dan penanganan karhutla yang sedang berlangsung. Pengarahan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi untuk memastikan pengerahan sumber daya dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pemadaman.
Penetapan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas didasarkan pada laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya dalam penyampaian informasi mengenai perkembangan penanganan karhutla. Laporan itu menjadi acuan dalam menentukan wilayah yang memperoleh perhatian utama dari kekuatan gabungan.
Sementara itu, penanganan di enam provinsi terdampak tetap berjalan dengan memantau area yang masih terbakar serta melanjutkan upaya pemadaman terhadap lahan yang belum sepenuhnya tertangani. Luasan sekitar 639 hektare menunjukkan bahwa proses pemadaman masih berlangsung dan memerlukan pelaksanaan secara berkelanjutan. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan tetap menjadi pusat perhatian dalam langkah penanganan berdasarkan laporan BNPB tersebut, sedangkan upaya di wilayah terdampak lainnya juga terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi karhutla.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan kekuatan gabungan dalam skala besar. Pemerintah menyebut lebih dari 60.177 personel telah dilibatkan untuk memperkuat operasi di lapangan. Unsur gabungan tersebut mendukung berbagai tahapan penanganan, mulai dari pemantauan titik rawan, pemadaman api, pendinginan area terdampak, hingga upaya mencegah munculnya kembali bara di lokasi yang telah ditangani. Kehadiran personel dalam jumlah besar diharapkan mempercepat koordinasi dan memastikan respons terhadap laporan kebakaran dapat dilakukan secara lebih terarah.
Efektivitas operasi darat juga menunjukkan hasil yang cukup kuat. Tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya penanggulangan berjalan secara aktif, meskipun kondisi lapangan masih dipengaruhi cuaca, akses menuju lokasi, serta karakteristik lahan yang terbakar. Pemantauan dan penanganan berkelanjutan tetap diperlukan agar api tidak meluas dan titik panas dapat segera diantisipasi.
Operasi udara berjalan bersamaan di sejumlah wilayah sebagai dukungan terhadap pemadaman dari darat. Pesawat dikerahkan untuk melakukan water bombing, yakni menjatuhkan air secara langsung ke area yang masih terbakar atau sulit dijangkau oleh tim di permukaan. Penggunaan metode ini ditujukan untuk mempercepat penurunan intensitas api, terutama pada kawasan yang luas, terpencil, atau memiliki hambatan akses. Sinergi operasi darat dan udara menjadi bagian penting dalam memperpendek waktu penanganan.
Pemerintah juga menyampaikan perkembangan yang membaik di beberapa wilayah, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Perbaikan tersebut mencerminkan dampak dari penguatan personel, peningkatan pemantauan, serta pelaksanaan pemadaman secara terpadu. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dipertahankan untuk menghadapi potensi kebakaran baru dan menjaga agar kondisi di wilayah-wilayah tersebut terus terkendali.
Pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah. Awan tersebut menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penyemaian, karena dapat membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di area yang membutuhkan penanganan. Optimalisasi operasi disesuaikan dengan hasil pemantauan kondisi atmosfer dan perkembangan awan secara berkala.
Pemanfaatan pertumbuhan awan hujan juga menunjukkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilaksanakan secara terukur, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan umum. Koordinasi lembaga terkait diperlukan agar penyemaian dapat dilakukan pada waktu dan lokasi yang tepat. Upaya ini melengkapi langkah darat untuk mengendalikan titik panas, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak asap.
Pelaksanaan operasi tersebut berkaitan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengatur dukungan penanganan karhutla, terutama selama masa peralihan menuju kondisi yang lebih basah. Pemerintah tetap mengandalkan pemantauan lapangan dan data cuaca untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Rapat di Istana dihadiri langsung oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menko PMK Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan calon Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko. Peserta virtual meliputi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal Tony Harjono. Rapat turut diikuti gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
