Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menjalin kerja sama yang erat dengan daerah penghasil pangan guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
Tomsi menjelaskan bahwa kerjasama antar daerah penghasil pangan sangat penting untuk memastikan distribusi pangan yang merata dan harga yang terjangkau. Menurutnya, langkah ini akan mempermudah daerah dengan kebutuhan pangan tinggi untuk memperoleh pasokan yang cukup dan dengan harga yang wajar. “Harapannya daerah-daerah yang memiliki kebutuhan pangan tinggi dapat tersuplai dengan baik,” ujar Tomsi.
Pentingnya koordinasi antara Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga disampaikan oleh Tomsi, yang meminta agar Pemda berkoordinasi dengan BPS setempat untuk mengetahui penyebab pasti kenaikan inflasi. Dengan memahami akar masalah yang ada, Pemda diharapkan dapat menentukan langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran. Terlebih, Tomsi menekankan bahwa kenaikan harga komoditas di setiap daerah sangat bervariasi, sehingga analisis yang akurat sangat diperlukan.
Dalam dialog dengan sejumlah Pemda yang menghadapi lonjakan harga komoditas, Tomsi memberikan arahan tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hal tersebut. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan data inflasi yang terjadi pada April 2025. Inflasi bulanan tercatat sebesar 1,17 persen dibandingkan Maret 2025, sementara inflasi tahunan mencapai 1,95 persen. Penyebab utama inflasi bulanan adalah kenaikan harga pada sektor perumahan, bahan bakar rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan dan tembakau.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto. Beberapa narasumber lain juga terhubung secara virtual, termasuk perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI. Rakor ini turut dihadiri oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat terkait lainnya.
Pemerintah berharap bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang dijalankan dengan baik dapat mendukung stabilitas ekonomi daerah serta memastikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. (Edi D/**)