Makassar | Asian Development Bank (ADB) tengah merancang pendanaan sebesar US8 juta untuk memperkuat kapasitas pengawasan pangan dan obat di Indonesia. Nilai tersebut setara sekitar Rp3,93 triliun, dengan perhitungan kurs Rp18.049 per dolar AS. Rencana ini ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan produk yang lebih kuat, sekaligus memperluas akses terhadap pangan dan obat yang aman serta berkualitas. Pendanaan tersebut menjadi bagian dari kerja sama ADB dengan pemerintah Indonesia dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.
Inisiatif ini dikemas melalui program Bolstering Product Oversight and Market Surveillance for Food and Drug Project, yang juga disebut BPOM Project. Salah satu sasaran yang direncanakan adalah perbaikan 27 laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penguatan laboratorium diharapkan mendukung kemampuan pengujian dan pengawasan produk, sehingga BPOM dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan kapasitas yang lebih baik. Program ini juga berfokus pada penguatan pengawasan pasar, sebagai bagian dari langkah untuk memastikan produk pangan dan obat yang beredar memenuhi aspek keamanan dan mutu.
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan prioritas pemerintah yang telah dipilih oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk memperoleh pembiayaan. Pernyataan itu menegaskan bahwa rancangan dukungan ADB berangkat dari kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. ADB bermitra dengan pemerintah dalam menyiapkan program tersebut, termasuk untuk memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan meningkatkan jangkauan perlindungan konsumen. Dengan rencana pendanaan ini, penguatan laboratorium dan pengawasan pangan serta obat menjadi bagian dari agenda kolaborasi yang diarahkan pada akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Besaran pendanaan, tujuan program, serta rencana perbaikan fasilitas menggambarkan cakupan dukungan yang sedang disiapkan, sementara pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka kemitraan pemerintah dan ADB.
Proyek yang diusulkan sejalan dengan grand design BPOM untuk memperkuat laboratorium obat dan makanan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih andal menuju Indonesia Emas 2045. Kapasitas pengujian yang memadai diperlukan agar BPOM dapat merespons perkembangan produk, teknologi, dan risiko kesehatan masyarakat secara tepat. Penguatan ini juga mendukung perlindungan konsumen serta kepastian mutu dan keamanan produk yang beredar.
Dukungan yang direncanakan mencakup pembangunan fasilitas dan penyediaan peralatan laboratorium, disertai penguatan kantor yang menunjang pelaksanaan tugas. Dengan kemampuan pengujian lebih tersebar di tingkat lokal, sampel diharapkan dapat dianalisis lebih dekat dengan sumber pengawasan. Hal ini berpotensi mengurangi kebutuhan untuk merujuk sampel ke laboratorium lain dan mempercepat waktu penyelesaian pengujian. Hasil yang lebih cepat dapat membantu pengambilan keputusan regulasi maupun tindak lanjut pengawasan.
Rancangan fasilitas akan memperhatikan prinsip laboratorium ramah lingkungan dan tangguh. Pendekatan tersebut mencakup perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesiapan fasilitas untuk tetap menjalankan fungsi penting ketika menghadapi gangguan. Dengan demikian, investasi tidak hanya diarahkan pada penambahan ruang dan instrumen, tetapi juga pada keberlanjutan dan keandalan layanan pengujian dalam jangka panjang.
Penguatan fisik akan dilengkapi peningkatan sistem informasi digital BPOM. Sistem yang lebih terhubung dapat memfasilitasi pertukaran data, integrasi antarsistem, serta pemanfaatan analisis big data untuk mengenali pola dan potensi risiko. Informasi yang tersedia secara lebih cepat dan terpadu diharapkan mendukung pengawasan pasar berbasis risiko. Cakupannya termasuk pengawasan produk yang dipasarkan melalui marketplace daring, tempat ragam produk dan penjual terus berkembang.
Selain infrastruktur dan teknologi, proyek ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial staf BPOM. Peningkatan keterampilan diperlukan agar personel mampu mengoperasikan peralatan, menjaga mutu proses pengujian, mengelola data, dan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas manajerial juga penting untuk mengoordinasikan sumber daya dan memastikan fasilitas digunakan secara efektif. Kombinasi laboratorium yang lebih kuat, sistem digital terintegrasi, dan staf kompeten diharapkan meningkatkan fungsi regulasi BPOM secara berkelanjutan.
Rencana pembangunan green lab di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menjadi salah satu proyek yang segera diarahkan untuk memperoleh pendanaan melalui program Asian Development Bank (ADB). Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas laboratorium dan gudang, dengan pemanfaatan lahan yang telah tersedia di Makassar. Berdasarkan rencana yang disampaikan, luas lahan mencapai sekitar 3.300 meter persegi. Di atas lahan tersebut, bangunan laboratorium dirancang seluas 2.160 meter persegi, sementara gudang akan memiliki luas sekitar 600 meter persegi. Spesifikasi ini memberi gambaran skala fasilitas yang disiapkan untuk menunjang kebutuhan kerja BBPOM Makassar. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pengujian dan dukungan operasional pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyebut nilai proyek tersebut mencapai Rp50 miliar. Ia menjelaskan bahwa seluruh biaya pembangunan akan didanai oleh BPOM Project ADB. Dengan demikian, dukungan ADB menjadi sumber pendanaan penuh bagi proyek yang telah masuk dalam rencana pengembangan fasilitas BBPOM Makassar. Pendanaan ini diharapkan memungkinkan rencana pembangunan bergerak ke tahap pelaksanaan setelah berhadapan dengan kendala anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Ketersediaan pendanaan juga memberikan kepastian bagi upaya melanjutkan persiapan proyek sesuai lingkup yang telah direncanakan, termasuk pembangunan laboratorium dan gudang di area yang disediakan.
Gagasan pembangunan fasilitas ini bukan rencana baru. Menurut Yosef, pembangunan telah direncanakan sejak 2024, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Kendala tersebut berlanjut ketika automatic adjustment diterapkan pada 2025 dan 2026, sehingga rencana belum dapat segera direalisasikan melalui alokasi anggaran yang tersedia. Dukungan dari program ADB kemudian membuka jalan bagi proyek untuk memperoleh pembiayaan. Tahapan dan jadwal pelaksanaan tetap mengikuti proses persiapan serta ketentuan program pendanaan. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan green lab di Makassar akan menambah kapasitas fasilitas BBPOM untuk mendukung tugas pengujian dan pengawasan. Proyek ini sekaligus menunjukkan bagaimana dukungan pendanaan eksternal dapat membantu meneruskan rencana infrastruktur yang tertunda akibat keterbatasan fiskal.
Pelaksanaan proyek penguatan laboratorium dan pengawasan BPOM direncanakan mulai pada kuartal III 2027. Seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan selesai pada 2028. Jadwal tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan fasilitas laboratorium yang mendukung pelaksanaan pengujian, sekaligus mengarahkan peningkatan sarana dan pengelolaan lingkungan kerja. Dalam rencana ini, laboratorium baru diharapkan tidak hanya menyediakan ruang dan peralatan, tetapi juga menghadirkan dukungan yang saling terintegrasi bagi kegiatan pengujian. Menurut Yosef, kelengkapan fasilitas, instrumen, dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium. Dengan dukungan yang memadai dan terhubung, kemampuan pengujian diharapkan dapat diperkuat sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas laboratorium.
Yosef juga menyebut efisiensi biaya operasional sebagai salah satu manfaat yang diharapkan dari laboratorium baru. Penerapan konsep green laboratory secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan menjadi sasaran lain dalam pengembangan fasilitas tersebut. Prinsip ini diarahkan agar aspek lingkungan dan operasional dapat dikelola secara lebih terstruktur, bukan hanya menjadi unsur tambahan dalam rancangan laboratorium. Pelaksanaannya diharapkan mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang selaras dengan prinsip green laboratory serta pengelolaan limbah yang mendukung penerapan prinsip tersebut. Dengan demikian, penguatan fasilitas, tata kelola operasional, dan perhatian pada lingkungan kerja direncanakan berjalan sebagai bagian yang saling mendukung dalam proyek.
Selain pembenahan fasilitas, proyek ini menargetkan peningkatan budaya kerja hijau di lingkungan laboratorium. Budaya tersebut diharapkan mendorong terciptanya tempat kerja yang lebih nyaman, sehat, dan aman bagi para pekerja.
Baca juga: IAWP 2026, Polwan Indonesia Perkuat Wawasan dan Jejaring Internasional Hadapi Kejahatan Perdagangan Orang | Situasi Terkini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Pengawasan KPK
