Jakarta — Sebuah ironi politik terjadi ketika Prabowo Subianto yang pernah dijuluki “Penerima Kebohongan Award” oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 2019, kini justru dinobatkan sebagai “Bapak Anti Korupsi” oleh LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pada tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan langkah-langkah konkret Prabowo dalam memerangi korupsi sejak menjabat sebagai Presiden RI.
Penganugerahan Bapak Anti Korupsi Award (BAKOR AWARD) tersebut diumumkan secara resmi oleh Presiden dan Pendiri LSM LIRA, Kanjeng Raden Haryo (KRH) HM. Jusuf Rizal, SH, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
“Jika dulu PSI menyebut ada tsunami kebohongan oleh Prabowo, kini LIRA memberikan BAKOR Award karena menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi,” ujar Jusuf Rizal, aktivis anti korupsi berdarah Madura-Batak yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Satu Tahun Pemerintahan Dinilai Positif oleh LIRA Institute
Pemberian penghargaan ini didasarkan pada hasil kajian LIRA Institute, sebuah lembaga riset sosial, ekonomi, politik dan demokrasi yang berada di bawah naungan LSM LIRA. Dalam laporan analisis terhadap kinerja satu tahun pertama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo, disebutkan bahwa terdapat sinyal kuat komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Menurut Jusuf Rizal, sejak awal masa jabatannya, Prabowo telah menunjukkan tekad untuk memerangi korupsi. Ia menyerukan keterlibatan publik dalam pengawasan terhadap aparatur negara, dan bahkan secara terbuka menyatakan kesiapannya “mati melawan korupsi”.
“Spirit perang terhadap korupsi sudah ditaburkan oleh Prabowo. Ini menunjukkan adanya political will yang kuat, meski implementasinya tetap membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa,” kata Jusuf Rizal.
Kasus-Kasus Besar Mulai Tersentuh Hukum
Tak hanya retorika, beberapa langkah konkret menjadi indikator utama LIRA dalam memberikan penghargaan tersebut. Jusuf menyebut kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi di tubuh Pertamina, anak usahanya Patra Niaga, hingga terseretnya Reza Chalid dan mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, sebagai contoh bahwa pemerintah saat ini mulai berani menindak tanpa pandang bulu.
“Kalau tidak ada backup dari Presiden, Kejaksaan tidak akan segarang itu. Bahkan Prabowo menginstruksikan TNI untuk menjaga kantor-kantor Kejaksaan, guna mengantisipasi serangan dari pihak-pihak yang merasa terusik kepentingan kotornya,” ujarnya.
Belum 100 Persen, Masih Ada Tantangan Internal
Namun demikian, LIRA juga menyampaikan catatan kritis bahwa pemberantasan korupsi di bawah Prabowo masih belum mencapai titik optimal. Menurut kajian LIRA Institute, Presiden Prabowo masih harus berhadapan dengan tekanan dari lingkar kekuasaan, termasuk warisan politik dan jaringan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya.
“Prabowo masih harus berhitung dengan dukungan partai-partai politik yang mayoritasnya berpotensi terseret aliran dana haram. Inilah sebab kenapa RUU Perampasan Aset belum juga disahkan menjadi undang-undang,” ungkap Jusuf Rizal.
Ia menambahkan, untuk memperkuat pondasi pemberantasan korupsi, Prabowo disarankan segera melakukan reformasi di tubuh institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, hingga BPK dan Kehakiman. Penempatan tokoh-tokoh bersih dan berintegritas menjadi kunci.
“Seleksi ulang dan litsus wajib dilakukan. Harus ada orang-orang berani dan bersih di institusi tersebut. Bahkan, kalau perlu, terapkan konsep era Suharto: hukum mati koruptor kakap agar ada efek jera. Jika perlu, hidupkan kembali Petrus (Penembak Misterius) untuk koruptor,” tandasnya.
Pesan untuk Presiden: Jangan Lindungi Koruptor
LSM LIRA berharap, dengan pemberian Bakor Award ini, Presiden Prabowo Subianto mendapat tambahan dukungan moral dari rakyat untuk bersikap tegas terhadap pelaku korupsi, bahkan jika berasal dari lingkungan dekatnya sekalipun.
“Jangan seperti pemimpin lain yang melindungi kroni. Prabowo harus seperti SBY yang membiarkan besannya Aulia Pohan dipenjara karena korupsi. Kalau memang ingin mencatat sejarah sebagai pemimpin bersih, tidak boleh kompromi pada pelaku korupsi,” pungkas Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai relawan militan Prabowo sejak Pilpres 2014.
Pemberian penghargaan ini tentu menjadi peristiwa menarik dalam perjalanan politik Prabowo Subianto. Dari tokoh yang pernah dianggap menyebar kebohongan, kini berbalik menjadi simbol perang terhadap korupsi—setidaknya menurut versi LSM LIRA. Apakah gelar ini akan sejalan dengan realitas pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan, publik tentu akan menjadi penilainya.
(Edi D/Red/**)