Jakarta | Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengungkapkan bahwa Indonesia mengajukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk periode 2027–2032. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih berkeadilan dan mampu memberi perhatian yang lebih seimbang kepada kebutuhan berbagai negara.
Pengajuan Budi Gunadi Sadikin diarahkan untuk memperkuat tata kelola kesehatan global, terutama agar kepentingan negara-negara berkembang mendapat tempat yang lebih adil. Dalam konteks tersebut, pencalonan ini menegaskan perhatian Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan kesehatan dunia yang tidak hanya mencerminkan kepentingan negara tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan negara-negara berkembang.
Pernyataan Arrmanatha Nasir menempatkan pencalonan tersebut sebagai langkah Indonesia dalam mendorong kepemimpinan WHO pada periode 2027–2032. Budi Gunadi Sadikin diajukan untuk mengisi posisi Direktur Jenderal WHO, sementara tujuan yang disampaikan Indonesia adalah memperkuat tata kelola kesehatan global yang berkeadilan.
Dengan demikian, inti pencalonan ini terletak pada dorongan agar tata kelola kesehatan global dapat berjalan secara lebih adil, termasuk bagi negara-negara berkembang. Indonesia menyampaikan pencalonan Budi Gunadi Sadikin dalam kerangka tersebut, tanpa mengubah fokus utama pada kebutuhan untuk membangun pengelolaan kesehatan global yang lebih berkeadilan. Peristiwa ini menandai penyampaian sikap Indonesia mengenai arah tata kelola kesehatan dunia untuk periode kepemimpinan WHO yang akan datang.
Arrmanatha menegaskan bahwa pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah semangat maupun arah Indonesia dalam memperjuangkan sejumlah pencalonan internasional. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada posisi pimpinan diplomasi tidak serta-merta menggeser agenda yang telah dibangun dan disampaikan sebelumnya. Indonesia tetap menempatkan keterlibatan aktif dalam forum multilateral sebagai bagian dari upaya menjalankan peran diplomatiknya di tingkat global.
Dalam keterangan yang disampaikan, kesinambungan itu tercermin melalui dua pencalonan yang sedang diperjuangkan. Pertama, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi tersebut dipandang sebagai salah satu jalur untuk memperkuat partisipasi Indonesia dalam pembahasan mengenai perdamaian, keamanan, dan berbagai persoalan internasional. Pencalonan itu menjadi bagian dari upaya diplomasi yang tetap berjalan meskipun terjadi pergantian menteri.
Kedua, Indonesia juga mendukung pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Langkah ini berkaitan dengan dorongan agar pengalaman dan kontribusi Indonesia dapat memperoleh ruang dalam tata kelola kesehatan global. Penyebutan kedua pencalonan tersebut menegaskan bahwa sikap Indonesia dipandang berkesinambungan, bukan sebagai respons atas kebijakan baru yang belum disampaikan oleh narasumber. Dengan demikian, pernyataan Arrmanatha menekankan keberlanjutan arah diplomasi Indonesia melalui agenda yang telah ada, yaitu pencalonan untuk Dewan Keamanan PBB dan dukungan terhadap Budi Gunadi Sadikin untuk memimpin WHO. Kedua langkah itu disebut sebagai bukti bahwa pergantian Menteri Luar Negeri tidak menghentikan atau mengubah semangat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya di berbagai forum internasional. Penjelasan tersebut juga membatasi pemaknaan pada keterangan yang tersedia, tanpa menyimpulkan adanya perubahan kebijakan atau agenda tambahan di luar dua upaya yang disebutkan.
Semangat untuk memperkuat tata kelola global yang lebih adil juga menjadi dasar pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2029–2030. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan internasional melalui diplomasi, kerja sama multilateral, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Pencalonan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh posisi dalam struktur PBB, tetapi juga untuk mendorong pembaruan cara kerja lembaga yang memiliki mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia memandang bahwa dinamika geopolitik yang semakin kompleks memerlukan institusi multilateral yang mampu merespons konflik secara cepat, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat internasional secara luas.
Arrmanatha menyampaikan bahwa setelah memperoleh posisi tersebut, Indonesia akan mendorong agar Dewan Keamanan PBB menjadi lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis dalam merespons berbagai krisis geopolitik internasional. Arah ini penting karena keputusan Dewan Keamanan berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan, perlindungan warga sipil, penanganan konflik, serta keberlanjutan upaya perdamaian di sejumlah wilayah.
Menurut arah kebijakan yang disampaikan, efektivitas diperlukan agar Dewan Keamanan tidak terhambat ketika menghadapi keadaan darurat. Pada saat yang sama, keterwakilan yang lebih luas dinilai penting untuk memastikan perspektif negara berkembang dan kawasan yang terdampak konflik turut diperhitungkan. Transparansi dan demokrasi juga menjadi unsur penting untuk memperkuat akuntabilitas, membangun kepercayaan, serta mencegah keputusan strategis hanya ditentukan oleh kepentingan sebagian pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Arrmanatha di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dengan pencalonan untuk periode 2029–2030, Indonesia berupaya melanjutkan peran aktifnya dalam diplomasi global sekaligus memperjuangkan sistem internasional yang lebih inklusif, seimbang, dan mampu menjawab tantangan keamanan bersama.
Agenda pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kaitan dengan upaya pemerintah memperkuat peran negara dalam isu-isu global, termasuk kesehatan. Dalam kerangka diplomasi tersebut, Indonesia juga mendorong Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk maju sebagai calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kedua agenda itu ditempatkan dalam arah kebijakan luar negeri yang berupaya meningkatkan kontribusi Indonesia pada pembentukan tata kelola internasional.
Menurut Arrmanatha, dorongan terhadap pencalonan Budi Gunadi Sadikin bukan agenda yang berdiri sendiri. Pencalonan tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memastikan kepentingan negara-negara berkembang mendapat perhatian lebih besar dalam pengelolaan kesehatan global. Persoalan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan, pembiayaan, teknologi, dan penguatan sistem kesehatan, dinilai tidak hanya menyangkut kebijakan nasional, tetapi juga memerlukan aturan dan kerja sama di tingkat internasional.
Dalam konteks itu, pengalaman serta posisi Indonesia diharapkan dapat digunakan untuk menyuarakan kebutuhan negara berkembang dalam forum kesehatan dunia. Upaya mendorong Budi Gunadi Sadikin memimpin WHO berjalan berdampingan dengan agenda diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, sebagai bagian dari usaha membangun tata kelola global yang lebih adil dan inklusif. Pernyataan Arrmanatha menegaskan bahwa langkah tersebut berfokus pada penguatan representasi dan kepentingan negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan internasional, tanpa mendahului proses pemilihan maupun hasil akhir pencalonan Direktur Jenderal WHO.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Olahraga Pagi Sambil Cek Kesehatan, Layanan Gratis Biddokkes Polda Jateng Disambut Antusias Warga | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method
