JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah inisiatif baru yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi dunia usaha. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10). Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah baru untuk mendukung kepentingan dunia usaha sekaligus menjaga arah pertumbuhan ekonomi.
Dradjad menyampaikan bahwa inisiatif yang sedang disiapkan mencakup aspek regulasi dan transformasi ekonomi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh dunia usaha. Namun, ia belum mengungkapkan rincian mengenai bentuk, cakupan, maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut kepada publik.
Menurut Dradjad, rincian mengenai rencana itu belum dapat disampaikan karena belum waktunya untuk diumumkan. Pemerintah masih menyiapkan berbagai inisiatif tersebut sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini masih terbatas pada arah umum kebijakan, yakni penguatan regulasi dan transformasi ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Dradjad menyampaikan bahwa akan ada inisiatif baru yang sangat menyenangkan bagi dunia usaha. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi sektor usaha. Meski demikian, isi dan rincian inisiatif tersebut masih menunggu waktu penyampaian kepada publik sesuai dengan kesiapan pemerintah.
Dradjad mengimbau para pelaku usaha untuk terus membangun komunikasi dan berinteraksi dengan pemerintah. Menurutnya, hubungan yang aktif diperlukan agar dunia usaha dapat mengikuti perkembangan pembahasan serta memahami arah kebijakan yang sedang disiapkan. Pelaku usaha juga diharapkan tidak menunggu sampai kebijakan diberlakukan untuk mulai mencari informasi, karena keterlibatan dan komunikasi sejak awal dapat membantu mereka mengantisipasi perubahan yang akan datang.
Imbauan tersebut menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam menghadapi proses kebijakan yang dinamis. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki kebutuhan untuk saling menyampaikan informasi, pandangan, serta perhatian masing-masing. Dengan tetap mengikuti perkembangan, pelaku usaha diharapkan tidak tertinggal ketika inisiatif baru mulai dijalankan. Namun, sampai informasi resmi disampaikan, setiap pihak perlu mencermati keterangan yang berasal dari pemerintah dan menghindari kesimpulan berdasarkan perkiraan.
Setelah acara berlangsung, Dradjad kembali ditanya mengenai inisiatif yang dimaksud. Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan menyampaikannya pada waktunya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rincian mengenai langkah yang sedang dipersiapkan belum diberikan kepada publik. Karena itu, bentuk kebijakan, waktu pengumuman, dan pelaksanaannya masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.
Dalam pemaparan sebelumnya, fokus kebijakan disebut terbagi ke dalam dua bidang besar. Sebagian berkaitan dengan regulasi, sementara bagian lainnya berhubungan dengan transformasi ekonomi. Pembagian ini memberikan gambaran umum mengenai ruang lingkup perhatian pemerintah, tanpa menjelaskan secara terperinci kebijakan yang akan diterapkan. Pelaku usaha tetap perlu menjaga hubungan dengan pemerintah dan memantau komunikasi resmi agar dapat memperoleh informasi ketika penjelasan lebih lengkap disampaikan.
Dradjad menegaskan bahwa dunia usaha merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi. Kemitraan tersebut berkaitan erat dengan upaya mencapai target pertumbuhan, memperluas pemerataan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh agenda itu secara terpisah dari pelaku usaha, karena dinamika ekonomi juga dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitas sektor swasta, korporasi, serta badan usaha milik negara.
Dalam kerangka tersebut, korporasi menjadi mitra yang sangat strategis bagi pemerintah. Peran korporasi dipandang penting untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi yang telah ditetapkan, bersama dengan kontribusi perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Penegasan ini menunjukkan bahwa dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan, bukan sekadar pihak yang menjalankan kegiatan komersial. Keterlibatan berbagai pelaku usaha diperlukan agar agenda ekonomi pemerintah dapat dibahas dan dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas serta peran masing-masing sektor.
Pemerintah membutuhkan peran besar dari dunia usaha untuk mendukung arah kebijakan ekonomi yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kebutuhan tersebut mencakup keterlibatan sektor swasta, korporasi, dan badan usaha milik negara sesuai posisi mereka dalam perekonomian. Karena itu, hubungan pemerintah dan dunia usaha menjadi unsur penting dalam pencapaian target ekonomi nasional. Penekanan Dradjad menempatkan kerja sama antarpemangku kepentingan sebagai bagian dari agenda pemerintah, dengan korporasi dan pelaku usaha berperan sebagai mitra strategis dalam proses tersebut.
Pemerintah telah mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi sektor swasta, baik dalam kegiatan investasi maupun operasional bisnis. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang dapat menghambat pelaku usaha dalam memulai, mengembangkan, dan menjalankan kegiatan usahanya. Informasi mengenai hambatan ini disampaikan Dradjad dalam pertemuan dengan media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (7/10).
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah perizinan. Proses perizinan yang dihadapi pelaku usaha menjadi bagian dari hambatan yang perlu dikurangi agar kegiatan investasi dan operasional bisnis dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan kebijakan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Perbedaan atau ketidakselarasan kebijakan tersebut dapat menimbulkan kendala bagi sektor swasta ketika menjalankan kegiatan usaha di berbagai wilayah.
Dradjad membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurangi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi tersebut. Upaya itu mencakup penanganan persoalan yang berkaitan dengan perizinan serta penyelarasan kebijakan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah menempatkan pengurangan kendala investasi dan operasional sebagai bagian dari langkah untuk mendukung dunia usaha.
Selain memetakan hambatan, pemerintah juga telah mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pariwisata dan industri pengolahan termasuk sektor yang dipetakan dalam strategi tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, sebagaimana disampaikan dalam konteks pertemuan media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (7/10).
