Jakarta | Pemerintah mengaktifkan rumah oksigen dan posko kesehatan darurat sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini ditujukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak paparan asap, terutama ketika kualitas udara memburuk dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan upaya tersebut di Jakarta pada Kamis. Pengaktifan dua bentuk layanan ini mencerminkan penanganan yang mencakup penyediaan ruang perlindungan sekaligus koordinasi layanan kesehatan. Dalam situasi darurat, informasi mengenai keberadaan dan fungsi fasilitas tersebut penting agar masyarakat memahami dukungan yang disiapkan pemerintah serta dapat mengakses bantuan sesuai kebutuhan.
Rumah oksigen memanfaatkan bangunan yang diatur agar kedap asap. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang yang lebih terlindung dari asap karhutla bagi warga yang memerlukan tempat untuk bernaung. Dengan membatasi masuknya asap ke dalam bangunan, rumah oksigen dapat berfungsi sebagai salah satu langkah perlindungan di tengah kondisi udara yang tercemar. Pengoperasiannya perlu dipahami sebagai bagian dari respons darurat, bukan pengganti upaya mengendalikan kebakaran maupun mengurangi sumber asap. Keberadaan ruang tersebut juga mendukung pendekatan yang mengutamakan keselamatan warga selama dampak karhutla dirasakan. Pemerintah mengaktifkannya bersama posko kesehatan agar perlindungan dan dukungan kesehatan dapat berjalan beriringan.
Adapun posko kesehatan darurat dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas kesehatan. Koordinasi lintas lembaga ini menjadi dasar pengaturan dukungan kesehatan dalam menghadapi dampak asap, dengan melibatkan unsur pemerintah yang memiliki peran terkait. Posko menyediakan titik penanganan darurat yang dapat mendukung respons kesehatan bagi masyarakat terdampak. Keterlibatan dinas kesehatan menghubungkan koordinasi tersebut dengan pelaksanaan layanan di daerah, sementara Kementerian Kesehatan dan BNPB turut bekerja dalam penyelenggaraannya. Melalui pengaktifan rumah oksigen dan posko, pemerintah menyiapkan dua bentuk dukungan yang saling melengkapi: ruang yang diatur untuk mengurangi paparan asap dan koordinasi layanan kesehatan darurat. Warga dapat mengikuti informasi resmi mengenai layanan yang tersedia di wilayah masing-masing.
Rumah oksigen berfungsi sebagai tempat singgah dan layanan bantuan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan selama kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di lokasi ini, masyarakat terdampak dapat memperoleh dukungan awal, termasuk akses terhadap oksigen dan pemeriksaan atau penilaian kondisi sesuai kapasitas petugas. Fasilitas tersebut membantu warga yang mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan lain agar tidak menghadapi keadaan darurat sendirian. Bagi sebagian orang, terutama yang tinggal di wilayah dengan paparan asap pekat, rumah oksigen juga menjadi titik untuk mendapatkan informasi tentang langkah perlindungan kesehatan dan rujukan apabila keluhan memerlukan penanganan lebih lanjut. Kehadirannya melengkapi layanan kesehatan setempat, bukan menggantikan perawatan di fasilitas medis.
Gangguan yang perlu diwaspadai mencakup infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, iritasi tenggorokan, dan kesulitan bernapas. Karena itu, penanganan darurat perlu menghubungkan bantuan langsung dengan pemantauan gejala serta akses menuju puskesmas atau rumah sakit bila kondisi memburuk. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sejumlah lembaga filantropi untuk memperluas bantuan, lain melalui pembagian masker dan penyediaan oksigen portabel. Masker membantu mengurangi paparan partikel asap ketika digunakan dengan benar, sedangkan tabung atau perangkat oksigen portabel dapat mendukung kebutuhan darurat berdasarkan arahan petugas kesehatan. Distribusi perlu memperhatikan wilayah dengan paparan tinggi, ketersediaan persediaan, dan kebutuhan warga, sekaligus memastikan informasi penggunaan disampaikan secara jelas.
Layanan kesehatan darurat pada dasarnya ditujukan untuk melindungi seluruh masyarakat yang terdampak, dengan perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan terhadap asap. Balita termasuk prioritas karena saluran pernapasan dan daya tahan tubuhnya masih berkembang; orang tua serta warga dengan penyakit penyerta juga dapat menghadapi risiko lebih besar. Keluarga perlu didorong untuk segera mencari bantuan jika anak mengalami napas cepat, sulit bernapas, tampak lemas, atau keluhan yang tidak membaik. Petugas dan relawan dapat membantu mengenali tanda bahaya, menyalurkan masker, serta mengarahkan warga ke layanan yang sesuai. Dengan dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, dan filantropi, rumah oksigen dan bantuan darurat lainnya dapat menjadi bagian penting dari perlindungan kesehatan selama karhutla, terutama bagi balita dan warga berisiko mengalami ISPA.
Sebagai salah satu langkah untuk merespons dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Kesehatan menyediakan 477 rumah oksigen di sejumlah wilayah terdampak. Fasilitas tersebut ditempatkan di puskesmas, rumah sakit, serta lokasi lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh dukungan oksigen ketika kualitas udara memburuk. Penyediaan rumah oksigen menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi risiko kesehatan akibat asap karhutla, yang dapat mengganggu pernapasan dan memperberat kondisi warga rentan. Keberadaan fasilitas ini juga menunjukkan bahwa respons kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pemantauan, tetapi mencakup penyediaan sarana yang dapat digunakan masyarakat sesuai kebutuhan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyampaikan rincian sebaran rumah oksigen tersebut. Sebanyak 295 unit berada di Kalimantan Tengah, 127 unit di Kalimantan Selatan, dan 35 unit di Kalimantan Barat. Selanjutnya, 8 unit tercatat di Kalimantan Selatan, 5 unit di Jambi, 4 unit di Riau, serta 3 unit di Sumatera Selatan. Rincian itu menggambarkan cakupan penyediaan di beberapa provinsi yang menghadapi dampak karhutla. Angka dan nama wilayah tersebut disampaikan sebagaimana disebutkan oleh pihak Kemenkes, termasuk penyebutan Kalimantan Selatan pada dua rincian yang berbeda.
Penempatan di puskesmas dan rumah sakit memungkinkan rumah oksigen terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, keberadaan di lokasi lain dapat memperluas titik dukungan di wilayah yang memerlukan respons terhadap paparan asap. Bagi warga, informasi mengenai lokasi fasilitas dan cara mengaksesnya penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Kemenkes menyediakan rumah oksigen sebagai salah satu bentuk penanganan dampak kesehatan, bukan sebagai pengganti pemeriksaan atau perawatan medis. Masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan atau kondisi kesehatan yang memburuk tetap perlu mencari pertolongan tenaga kesehatan. Dengan demikian, sebaran 477 rumah oksigen menjadi bagian dari respons pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat selama karhutla berlangsung.
Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan memerlukan informasi yang akurat mengenai kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Untuk memperoleh gambaran tersebut, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas. Koordinasi ini membantu mengidentifikasi kondisi lapangan, kebutuhan layanan, serta ketersediaan peralatan dan obat yang diperlukan untuk menangani warga.
Masukan dari daerah menjadi dasar bagi Kemenkes dalam menentukan dukungan yang perlu disalurkan. Menurut Sugiono, sehari setelah masukan diterima, Kemenkes mengirimkan peralatan, obat-obatan, dan vitamin yang dibutuhkan. Langkah tersebut ditujukan agar fasilitas kesehatan dapat memberikan penanganan sesuai kebutuhan setempat, terutama ketika paparan asap meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kecepatan penyaluran juga memungkinkan layanan kesehatan merespons perubahan kebutuhan di lapangan.
Data kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi salah satu perhatian dalam penanganan tersebut. Di tujuh provinsi dan 65 kabupaten/kota terdampak, tercatat 314.124 kasus ISPA secara kumulatif. Dari jumlah itu, 70.890 kasus terjadi pada kelompok usia 0–5 tahun. Selain angka kumulatif, tercatat pula 3.269 kasus pada 20 Oktober. Data ini menunjukkan besarnya kebutuhan pemantauan dan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang mengalami dampak karhutla.
Kemenkes menyatakan layanan akan diperluas ke seluruh wilayah terdampak.
Baca juga: Polsek Gunung Kijang Respons Cepat Informasi Karhutla di Bukit Piatu | Inovasi BPJS Kesehatan untuk Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan | Dampak Kenaikan Harga Daging Ayam Terhadap Pedagang Makanan di Depok
