Jakarta | Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen setiap tahun dinilai sebagai target yang sangat tinggi, tetapi bukan sesuatu yang sepenuhnya tertutup. James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024 dan penulis buku Why Nations Fail, menyatakan bahwa pertumbuhan pada tingkat tersebut tergolong langka dalam sejarah perekonomian dunia. Hanya sedikit negara yang mampu mempertahankan laju pertumbuhan setinggi itu secara konsisten.
Robinson menyampaikan pandangannya ketika menjadi pembicara kunci dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia tidak menutup peluang bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi tidak akan berlangsung secara otomatis, terutama jika tidak ditopang oleh perubahan dan penguatan kelembagaan.
Menurut Robinson, Indonesia perlu membangun institusi yang inklusif. Institusi semacam itu harus mampu menyediakan insentif yang tepat sekaligus membuka peluang nyata bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat.
Penekanan pada institusi menjadi bagian penting dari pandangan Robinson mengenai pertumbuhan ekonomi. Target 8 persen tidak cukup didekati hanya melalui kebijakan jangka pendek atau dorongan terhadap angka pertumbuhan. Indonesia juga perlu memastikan bahwa aturan, tata kelola, dan mekanisme ekonomi menciptakan kesempatan yang setara serta mendorong masyarakat untuk berinovasi, bekerja, dan berinvestasi.
Karena itu, peluang mencapai pertumbuhan tinggi bergantung pada kemampuan Indonesia membangun lingkungan ekonomi yang memberikan kepastian dan kesempatan bagi lebih banyak orang. Bagi Robinson, institusi inklusif merupakan syarat utama agar ambisi tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan, bukan sekadar tercapai dalam periode singkat.
Menurut James Robinson, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tingkat tabungan, kualitas sumber daya manusia, atau kemajuan teknologi. Faktor-faktor tersebut memang menyediakan modal, keterampilan, dan produktivitas yang diperlukan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kualitas institusi yang mengatur bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana kesempatan ekonomi dibagikan. Tanpa institusi yang baik, tambahan modal dan teknologi dapat menghasilkan pertumbuhan yang terbatas, tidak merata, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Institusi ekonomi yang inklusif menjadi syarat penting untuk mendorong lompatan ekonomi menuju target pertumbuhan 8 persen. Institusi semacam ini membuka akses pasar bagi pelaku usaha dengan berbagai skala, menyediakan kepastian hukum, serta memastikan aturan berlaku secara konsisten. Pengusaha kecil dapat memperoleh pembiayaan, memasuki rantai pasok, dan bersaing berdasarkan kemampuan, sementara perusahaan besar mendapatkan kepastian untuk berinvestasi dan berinovasi. Kejelasan perizinan, perlindungan hak kepemilikan, serta persaingan yang sehat juga mengurangi biaya ekonomi dan mendorong produktivitas.
Dalam kerangka tersebut, institusi inklusif menciptakan mobilitas sosial. Individu tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, kedekatan politik, atau kepemilikan modal awal, melainkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, kerja, dan kewirausahaan. Semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi secara produktif, semakin luas pula basis pertumbuhan. Permintaan domestik menguat, inovasi berkembang, dan manfaat pembangunan berpotensi menyebar ke berbagai daerah serta lapisan sosial.
Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan akses, keuntungan, dan pengambilan keputusan pada kelompok terbatas. Kondisi ini dapat menghambat persaingan, melemahkan insentif untuk berinovasi, dan membuat investasi hanya memperkuat posisi pihak yang telah dominan. Karena itu, mencapai pertumbuhan 8 persen memerlukan lebih dari sekadar menarik investasi atau mempercepat adopsi teknologi. Indonesia perlu membangun aturan dan mekanisme ekonomi yang transparan, akuntabel, serta memberi ruang luas bagi masyarakat untuk berusaha dan berkembang.
James Robinson mengkaji Korea Selatan pada era 1950-an sebagai contoh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lahir hanya dari bantuan luar negeri atau kerja keras perusahaan. Negara tersebut memulai proses pembangunan dari kondisi yang rapuh. Perbankannya tidak sehat, bahan-bahan pokok dikuasai monopoli kartel, dan praktik kapitalisme politik membuat akses terhadap sumber daya bergantung pada kedekatan dengan penguasa. Struktur semacam ini membatasi persaingan serta menghambat munculnya pelaku usaha baru.
Perubahan berlangsung setelah pemerintah merombak mekanisme ekonomi dan membangun kesepakatan kontrak sosial baru dengan dunia usaha. Perlindungan monopoli dihentikan, sedangkan perusahaan swasta didorong untuk bersaing di pasar global. Negara tetap berperan aktif, tetapi dukungan tidak diberikan sebagai hak istimewa yang permanen. Fasilitas, pembiayaan, dan kemudahan yang tersedia diarahkan kepada perusahaan yang mampu memenuhi sasaran pembangunan, terutama peningkatan ekspor.
Salah satu instrumennya adalah rapat promosi ekspor bulanan yang melibatkan pimpinan perusahaan besar atau chaebol. Dalam forum tersebut, kinerja ekspor dievaluasi dan target berikutnya ditetapkan secara terbuka. Pemerintah memberikan fasilitas hanya kepada pihak yang mencapai target, sehingga hubungan negara dan bisnis diikat oleh tanggung jawab serta hasil yang dapat diukur. Disiplin pelaksanaan bahkan diterapkan sampai tingkat administrasi harian. Robinson menyampaikan bahwa pejabat Korea Selatan harus melaporkan data ekspor setiap hari dari seluruh kantor bea cukai kepada presiden pada pukul 05.00 pagi.
Akuntabilitas itu juga berlaku bagi pemimpin perusahaan. CEO yang mengalami penurunan nilai ekspor dapat diminta memberikan penjelasan pada hari yang sama. Pola tersebut membantu meruntuhkan hambatan birokrasi dan menciptakan orientasi pembangunan yang lebih responsif terhadap kinerja. Dalam proses berikutnya, mobilitas sosial terbuka, industri manufaktur dan elektronik berkembang, serta kesempatan berusaha meluas. Kisah pendiri Hyundai menjadi gambaran penting: ia memulai usahanya dari nol sebagai anak petani, lalu tumbuh dalam lingkungan ekonomi yang semakin memberi ruang bagi kompetisi dan kewirausahaan.
James Robinson tidak mendorong Indonesia menyalin model pembangunan Korea Selatan secara mentah. Keberhasilan suatu negara lahir dari kombinasi kondisi sejarah, peluang ekonomi, struktur politik, serta tradisi sosial yang tidak selalu dapat dipindahkan ke tempat lain. Karena itu, Indonesia perlu merumuskan strategi yang sesuai dengan karakter nasionalnya sendiri. Pelajaran dari Korea Selatan tetap penting, tetapi harus diolah secara kritis agar relevan dengan tantangan, sumber daya, dan aspirasi masyarakat Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi modal sosial yang kuat. Keduanya menyediakan dasar untuk membangun masyarakat yang mampu bekerja sama di tengah keragaman sekaligus mendukung institusi ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan tidak cukup diukur melalui peningkatan angka produksi atau investasi, melainkan juga melalui kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan, dan penghidupan yang bermartabat. Institusi yang terbuka dan adil akan membantu memastikan manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Robinson juga menekankan bahwa pertumbuhan tinggi hanya dapat berkelanjutan apabila motivasi pembangunannya jelas. Tujuan utama kebijakan harus berupa peningkatan kualitas hidup manusia secara nyata, bukan sekadar pencapaian statistik ekonomi. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu bersikap pragmatis, menilai kebijakan berdasarkan hasil, dan bersedia menyesuaikan pendekatan ketika kondisi berubah. Kritik juga harus diterima secara terbuka karena masukan yang berbeda dapat mengungkap kelemahan kebijakan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Pemimpin, dalam pandangan ini, perlu berani mengambil keputusan jangka panjang tanpa selalu bergantung pada keinginan untuk disukai. Reformasi institusi sering membutuhkan waktu dan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi keberanian tersebut penting untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan memang sulit, tetapi sejarah menunjukkan bahwa capaian setinggi itu pernah terjadi. Indonesia dapat mengejarnya melalui komitmen sungguh-sungguh, strategi yang berakar pada identitas nasional, serta pembangunan institusi yang tepat dan inklusif.
Baca juga: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Berkelanjutan | Rupiah Anjlok Dipengaruhi Sentimen Ekonomi Global
