Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dilaksanakan secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi. Kepala Negara mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar tidak menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik maupun memberikan perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Sabtu (18/7/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga integritas institusi penegak hukum sebagai pilar utama negara hukum.
Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik penegakan hukum yang bersifat tebang pilih. Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, latar belakang, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi pihak yang bersalah, menjadi sarana balas dendam politik, ataupun hanya tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul terhadap kalangan tertentu,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian publik di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap penegakan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dalam berbagai diskusi publik, masih muncul persepsi adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan sejumlah perkara hukum. Sebagian kalangan menilai kasus yang melibatkan tokoh atau pihak yang memiliki pengaruh sering kali menjadi sorotan karena dinilai memperoleh penanganan berbeda dibandingkan masyarakat umum.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan yang berkembang di ruang publik dan perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Menurutnya, kredibilitas lembaga penegak hukum justru akan semakin kuat apabila mampu melakukan pembenahan internal dan menindak setiap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di tengah berbagai isu yang berkembang mengenai dinamika di lingkungan aparat penegak hukum, termasuk pergantian sejumlah pejabat strategis yang ramai diberitakan, Presiden meminta seluruh institusi tetap menjaga profesionalisme serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Pengamat menilai, arahan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparat agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara independen, bebas dari intervensi, dan mengedepankan asas keadilan.
Masyarakat pun berharap instruksi Presiden tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata yang mampu memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
Dengan penegakan hukum yang konsisten, objektif, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum diharapkan dapat terus meningkat. (RL/Red/**)
Respon (4)