Jakarta | Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada Senin, setelah koalisi lima partai yang dipimpinnya gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran 2027. Langkah tersebut terjadi di tengah kebuntuan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, ketika para anggota koalisi berupaya merumuskan cara untuk menutup defisit anggaran negara sebesar 10 miliar euro, atau sekitar Rp 203 triliun. Pengajuan pengunduran diri menandai meningkatnya tekanan politik atas perundingan fiskal yang belum menghasilkan titik temu.
Perselisihan anggaran menjadi persoalan utama bagi pemerintah koalisi. Para pihak perlu menyepakati rancangan belanja dan langkah-langkah penanganan defisit, tetapi pembicaraan yang berlangsung berulang kali tidak berhasil menyatukan posisi mereka. Kebuntuan itu membuat pemerintah belum dapat menetapkan rencana anggaran untuk 2027 sesuai kesepakatan bersama. Nilai defisit yang harus ditangani, sekitar 10 miliar euro, memberi gambaran besarnya tantangan yang dihadapi para mitra koalisi dalam menyusun kebijakan fiskal. Perbedaan pandangan di lima partai tersebut pun berujung pada pengajuan pengunduran diri De Wever kepada kepala negara.
Pengajuan itu kini menempatkan Raja Philippe pada tahap berikutnya dalam proses politik Belgia. De Wever menyampaikan pengunduran dirinya pada Senin setelah upaya mencapai kompromi di partai-partai koalisi berakhir tanpa kesepakatan. Perkembangan tersebut tidak serta-merta menjelaskan apakah pengunduran diri akan langsung diterima atau bagaimana langkah pemerintah selanjutnya; keputusan dan proses berikutnya bergantung pada perkembangan politik di Belgia. Namun, kejadian ini memperlihatkan bahwa perselisihan tentang rancangan anggaran dapat berdampak langsung pada keberlangsungan pemerintahan koalisi. Fokus utama para pihak tetap pada upaya mengatasi defisit dan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh anggota koalisi, setelah perundingan selama beberapa pekan belum membuahkan hasil.
Setelah menerima pengajuan pengunduran diri Perdana Menteri Bart De Wever, Raja Philippe tidak langsung menetapkan apakah pengunduran diri itu akan diterima. Istana menyampaikan bahwa raja menangguhkan keputusannya dan akan lebih dahulu berkonsultasi dengan para pemimpin partai-partai mayoritas. Langkah tersebut menempatkan istana sebagai ruang konsultasi pada saat kebuntuan mengenai anggaran mengancam kelangsungan koalisi pemerintahan Belgia.
Menurut keterangan istana, konsultasi dengan para presiden partai mayoritas dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Pertemuan itu memberi para pemimpin politik kesempatan untuk menjelaskan posisi masing-masing, menilai kemungkinan kompromi, dan menyampaikan apakah masih ada jalan untuk mempertahankan pemerintahan. Istana tidak menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai ataupun bahwa raja telah menentukan hasil akhir. Untuk sementara, keputusan mengenai pengunduran diri De Wever tetap tertunda sampai proses konsultasi tersebut berlangsung.
Dalam sistem konstitusional Belgia, pengajuan pengunduran diri perdana menteri tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan pemerintah. Raja memiliki pilihan untuk menerima pengunduran diri atau menolaknya, setelah mempertimbangkan keadaan politik dan kemungkinan pemerintahan tetap berfungsi. Karena itu, penangguhan keputusan dapat memberi para mitra koalisi waktu tambahan untuk kembali berunding dan mencari kesepakatan mengenai anggaran. Waktu tersebut juga dapat membantu menentukan apakah perselisihan masih dapat diselesaikan di dalam koalisi, atau apakah krisis telah membuat pemerintahan tidak lagi mampu bekerja secara efektif.
Konsultasi raja dengan pimpinan partai mayoritas merupakan bagian penting dari upaya memahami dukungan politik yang tersedia, bukan jaminan bahwa koalisi akan bertahan. Jika para pihak menemukan kompromi, De Wever dapat melanjutkan tugasnya dan pemerintah berpeluang kembali memusatkan perhatian pada penyusunan anggaran. Sebaliknya, apabila perbedaan tetap tidak terjembatani, raja masih harus mengambil keputusan atas pengunduran diri tersebut, dengan mempertimbangkan langkah konstitusional berikutnya. Dengan menunda keputusan hingga setelah mendengar para pemimpin partai, Philippe menjaga ruang bagi negosiasi, sementara nasib pemerintahan tetap bergantung pada kemampuan mitra koalisi mencapai kesepakatan.
Bart De Wever bertemu Raja Philippe di istana kerajaan di Brussel selama lebih dari 90 menit, dalam upaya yang berlangsung ketika pembentukan koalisi pemerintahan Belgia masih menghadapi kebuntuan. Pertemuan itu menandai momen penting dalam proses politik yang telah tersendat selama beberapa pekan, terutama karena para pihak belum berhasil menyepakati langkah untuk mengatasi persoalan anggaran. De Wever, pemimpin nasionalis Flemish yang ditugaskan membentuk pemerintahan, datang ke istana setelah negosiasi calon mitra koalisi tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Perselisihan berpusat pada perbedaan pandangan partai sosialis Flemish Vooruit dan Gerakan Reformis (MR), partai kanan-tengah berbahasa Prancis. Perdebatan mengenai pilihan kebijakan fiskal dan pembagian beban penyesuaian membuat kedua pihak sulit menyepakati kompromi. Perbedaan itu menjadi hambatan utama bagi De Wever, yang perlu menyatukan partai-partai dengan kepentingan dan prioritas politik yang berlainan ke dalam satu pemerintahan. Tanpa kesepakatan mengenai anggaran, pembicaraan tentang susunan koalisi dan arah kebijakan pemerintahan berikutnya juga semakin sulit dituntaskan.
Menjelang akhir tahun, tekanan meningkat karena De Wever sebelumnya menyatakan tidak ingin Belgia memasuki tahun baru dengan anggaran sementara. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah tetap beroperasi dengan menggunakan kerangka pengeluaran tahun sebelumnya, tetapi tidak memberikan ruang yang sama untuk menetapkan prioritas anggaran baru. Karena itu, kebuntuan bukan sekadar persoalan teknis: keputusan yang tertunda dapat membatasi kemampuan pemerintah merancang kebijakan dan mengatur belanja sesuai kebutuhan terbaru. Penolakan De Wever terhadap keadaan tersebut memperlihatkan urgensi yang ia berikan pada tercapainya kesepakatan politik sebelum pergantian tahun.
Pertemuan lebih dari 90 menit dengan Raja Philippe berlangsung di tengah situasi yang semakin mendesak. Dalam sistem Belgia, raja berperan dalam proses pembentukan pemerintahan dan menerima laporan dari tokoh yang diberi mandat untuk mencari dukungan koalisi. Konsultasi di istana memberi De Wever kesempatan untuk menyampaikan perkembangan perundingan serta kesulitan yang masih dihadapi. Namun, pertemuan itu sendiri belum berarti bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan. Selama Vooruit dan MR belum menemukan titik temu, jalan menuju pemerintahan baru tetap terbuka dengan ketidakpastian, sementara tenggat anggaran terus mendekat.
Jika Raja Belgia menerima pengunduran diri Bart De Wever secara langsung, konsekuensinya bukan otomatis terbentuknya pemerintahan baru. Pemerintah yang ada dapat tetap menjalankan tugas dalam kapasitas sementara, tetapi kewenangannya terbatas. Dalam masa tersebut, kabinet pada umumnya perlu menjaga keberlangsungan administrasi negara dan menangani urusan rutin, sementara keputusan besar dapat tertunda sampai para pihak mencapai pengaturan politik baru. Situasi ini menempatkan tekanan pada partai-partai koalisi untuk kembali berunding, sekaligus membuat penyelesaian kebuntuan anggaran menjadi lebih mendesak.
Pemerintahan sementara juga dapat menghadapi ruang gerak yang lebih sempit dalam menentukan kebijakan fiskal. Karena itu, penerimaan pengunduran diri oleh raja berpotensi memperpanjang ketidakpastian, terutama apabila negosiasi antarpihak tidak segera menghasilkan kesepakatan. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta berarti parlemen dibubarkan atau pemilihan umum langsung digelar. Kelanjutan proses politik akan bergantung pada keputusan para pemimpin partai dan upaya untuk menyusun dukungan bagi pemerintahan atau kesepakatan baru.
Belgia menghadapi ketegangan serupa pada akhir 2025, ketika pemerintah berupaya mencari penghematan sekitar 10 miliar euro. Dalam krisis anggaran tersebut, De Wever tidak langsung mengajukan pengunduran diri. Ia meminta tambahan waktu 50 hari kepada raja agar koalisi dapat melanjutkan perundingan dan mengatasi perbedaan di para mitra. Permintaan waktu itu memberi ruang bagi negosiasi untuk berlangsung, meskipun tekanan atas anggaran dan stabilitas koalisi tetap besar.
Pada 24 November, koalisi akhirnya mencapai kesepakatan yang menetapkan penghematan sebesar 9,2 miliar euro. Nilai tersebut setara dengan Rp 186,76 triliun menurut bahan sumber.
Baca juga: Proyek Drainase Gampong Jawa Langsa Tanpa Papan Nama, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran
27 kunjungan
