**Probolinggo, Jatim** – Media sosial kembali ramai setelah beredarnya video yang menampilkan seorang perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, diduga terlibat tindakan provokatif dalam Pemilihan Calon Bupati Probolinggo 2024. Video yang diunggah di akun TikTok @kdssueb237 itu menunjukkan oknum perangkat desa mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu dengan memberikan instruksi yang kontroversial.
Ketua LSM Paskal Probolinggo, Sulaiman, angkat bicara dan mengecam keras tindakan yang ditunjukkan dalam video tersebut. Menurut Sulaiman, seorang perangkat desa seharusnya menjaga netralitas dan tidak berpihak pada salah satu calon dalam pilkada.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman.
Sulaiman menganggap sikap perangkat desa ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Menurutnya, tindakan ini dapat merusak integritas proses pilkada dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin desa, yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator demokrasi yang adil.
Dalam video tersebut, perangkat desa yang seharusnya menjaga netralitas justru terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 1, Zulmi-Rasit. Ia menyampaikan imbauan yang cukup mengejutkan dengan nada yang terkesan santai namun penuh makna tersirat.
“Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos,” ujar oknum perangkat desa tersebut.
Tidak hanya itu, oknum tersebut menyarankan agar warga hanya memilih calon yang memberi uang, dan jika tidak ada uang, warga lebih baik melanjutkan pekerjaan mereka. “Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” tambahnya.
Pernyataan ini dianggap meremehkan hak pilih masyarakat dan menunjukkan keberpihakan yang tidak pantas dari seorang perangkat desa. Pernyataan tersebut kemudian diakhiri dengan instruksi agar warga memilih pasangan nomor 1, seolah menunjukkan bahwa keberpihakannya sudah jelas.
Video yang beredar luas di TikTok ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa warga merasa kecewa dan menilai tindakan ini sebagai bentuk manipulasi suara rakyat. Di sisi lain, ada pula yang menganggap fenomena ini sebagai “realita pahit” dalam proses pilkada yang mereka hadapi sehari-hari.
Sulaiman berharap agar pemerintah segera turun tangan dan menindak tegas perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis ini. “Pilkada adalah pesta demokrasi, tempat masyarakat menentukan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, bukan ajang yang dimanipulasi demi keuntungan sepihak,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi pentingnya menjaga independensi dalam proses demokrasi. Masyarakat kini mempertanyakan apakah ini hanya satu contoh dari fenomena yang lebih besar atau sekadar tindakan “kebablasan” dari seorang oknum. Apa pun itu, perangkat desa diharapkan tetap netral dan berfungsi sebagai penengah, bukan sebagai provokator dalam pilkada.
(SAHAR/Tim/Red/**)