Jawa Timur, 3 Oktober 2024 – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana desa di 50 desa di Jawa Timur menjadi perhatian publik. Skandal ini melibatkan sejumlah oknum yang diduga kuat dilindungi oleh pejabat tertentu di berbagai tingkatan pemerintahan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat justru dijadikan “ATM pribadi” bagi sejumlah pihak. Masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut malah dirugikan dan terus-menerus hidup dalam ketidakpastian.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi telah merusak sendi-sendi keadilan dan kesejahteraan di akar rumput. Bang Dhony Irawan HW, SH, MHE, Kepala Divisi Investigasi yang mengungkap kasus ini, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan para oknum tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap hukum dan rakyat.
“Apa lagi yang perlu disembunyikan? Semua fakta sudah di depan mata. Ini bukan lagi soal dugaan, tapi bukti nyata. Gak usah ada yang cari pembenaran atau berkelit dengan alasan konyol. Saatnya bicara fakta, bicara realita, dan berhenti mengarang cerita. Kebusukan ini sudah terbongkar, dan kalau mereka menyerang balik, itu hanya menambah bukti bahwa mereka panik dan bersalah,” ujar Dhony dengan nada geram.
Menurutnya, para oknum ini berlindung di balik legalitas hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, mereka menjadikan hukum sebagai tameng untuk kepentingan pribadi, menutupi kesalahan, dan memperkaya diri. “Mereka menjadikan pemerintah daerah hingga provinsi sebagai panggung sirkus, di mana janji-janji hanya menjadi omong kosong, dan uang rakyat dijadikan alat transaksi gelap. Sementara hak rakyat dicuri, mereka hidup foya-foya, memelihara wanita simpanan, dan menghabiskan uang hasil korupsi,” tambahnya.
Tuntutan Masyarakat yang Terabaikan
Berbagai aduan masyarakat terkait korupsi dana desa ini telah berulang kali disampaikan ke berbagai lembaga, termasuk inspektorat dan aparat penegak hukum setempat. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari aparat untuk mengusut tuntas kasus ini. M. Ridho, Detektif dan Dewan Perwakilan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), turut memberikan komentarnya mengenai lambannya respons pemerintah.
“Sudah berapa lama kita menunggu keadilan? Kenapa KPK dan Kejaksaan belum juga mengambil tindakan? Apakah kasus ini akan dibiarkan begitu saja sementara rakyat terus dirugikan? Jika hukum tidak segera bertindak tegas, bagaimana masyarakat bisa percaya lagi kepada pemerintah?” tegas Ridho.
Korupsi dana desa, yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput, justru menjadi sumber penderitaan baru. Masyarakat desa kini harus hidup di bawah tekanan ekonomi dan ketidakpastian, sementara para pelaku korupsi bebas menggunakan uang hasil kejahatan mereka untuk hidup mewah.
Hukum dan Korupsi: Pertaruhan Kepercayaan Publik
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan ini mencakup tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Namun, dalam kasus ini, pejabat yang seharusnya mengawasi penggunaan dana desa justru terlibat dalam penyalahgunaan tersebut.
Tindakan para pejabat ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga melukai kepercayaan rakyat. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara harus dihukum dengan tegas. Namun, hingga saat ini, kenapa para pelaku masih bebas berkeliaran? Apakah ada pejabat lain yang turut melindungi mereka demi keuntungan pribadi?
Ridho menantang KPK dan Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. “Jika aparat hukum tidak segera mengambil tindakan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi keadilan di Indonesia. Rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan, dan ini adalah bencana besar bagi demokrasi dan penegakan hukum di negara kita,” tambahnya.
Dampak Korupsi: Menghancurkan Masa Depan Desa
Korupsi bukan hanya sekadar kejahatan pencurian uang, tetapi merupakan penghancuran sistemik terhadap masa depan bangsa. Setiap rupiah yang dicuri dari dana desa adalah pukulan telak bagi masa depan desa itu sendiri. Pembangunan terhambat, pendidikan terbengkalai, dan akses kesehatan pun terabaikan.
Bang Dhony menambahkan dengan penuh amarah: “Apa yang sebenarnya ada di pikiran para pejabat ini? Rakyat menderita, tapi mereka malah hidup mewah dengan hasil korupsi. Pemerintah tidak mampu membayar hak-hak rakyat, tapi mereka dengan mudah menggunakan uang untuk foya-foya dan memelihara wanita simpanan. Bagaimana kita bisa percaya pada orang-orang yang seharusnya melindungi kita, tapi justru menjadi pengkhianat?”
Pertanyaan untuk Masyarakat: Sudah Saatnya Kita Bertindak!
Dengan kasus ini mencuat ke permukaan, masyarakat perlu mulai berpikir kritis dan berani bertindak. Berapa lama lagi kita akan diam? Berikut beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat:
1. Apakah kita akan terus membiarkan para koruptor ini mencuri hak kita tanpa perlawanan?
2. Apakah kita tidak sadar bahwa setiap rupiah yang mereka curi berarti hilangnya kesempatan untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi generasi mendatang?
3. Mengapa kita terus percaya pada pejabat yang lebih mementingkan kantong pribadi mereka daripada nasib kita?
4. Sampai kapan kita akan membiarkan hukum dipermainkan oleh para pejabat korup yang melindungi para pelaku?
5. Apa yang kita tunggu untuk bersatu melawan korupsi yang sudah menghancurkan akar kehidupan desa kita?
Korupsi di tingkat desa hingga provinsi ini bukan lagi masalah sepele, tapi ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jika kita terus membiarkan, kita tidak hanya membiarkan masa depan kita sendiri hancur, tetapi juga masa depan anak-anak kita.
Bang Dhony menutup dengan tegas: “Jika penegak hukum tidak segera bertindak, maka ini adalah bukti bahwa pemerintah lebih memilih memelihara koruptor daripada melindungi rakyatnya. Kalau memang tidak mampu, serahkan kepada yang lebih kompeten. Jangan biarkan oknum-oknum jahat ini terus merampok hak rakyat!”
—