Lumajang — Penanganan darurat bencana erupsi Gunung Semeru kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga perwira tinggi TNI, **Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.**, turun langsung meninjau wilayah terdampak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Selasa (25/11/2025). Kehadirannya didampingi penuh unsur TNI, mulai dari **Danrem 083/Baladhika Jaya**, **Dandim 0821/Lumajang**, hingga **Danyon 527/Baladewa Yudha** yang selama ini berada di garis depan penanganan bencana.
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pengecekan kondisi terkini Desa Supiturang—wilayah yang terdampak paling parah oleh **awan panas guguran (APG)** erupsi Gunung Semeru pada 19 November 2025. Unsur TNI yang berada di lapangan sejak awal kejadian turut memastikan jalur evakuasi, pengungsian, hingga distribusi logistik berjalan tanpa hambatan.
**Tanggap Darurat Diperpanjang, TNI-Masyarakat Terus Bergerak**
Dalam keterangannya kepada media, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa masa tanggap darurat tahap pertama berakhir pada 25 November. Namun evaluasi lapangan menunjukkan masih banyak kebutuhan mendesak, sehingga pemerintah resmi **memperpanjang masa tanggap darurat selama satu pekan**.
“Siang ini saya bersama Bupati Lumajang, Danrem 083/Bdj, Dandim 0821, dan Danyon 527/By datang ke Desa Supiturang untuk memastikan penanganan bencana awan panas berjalan baik. Masa tanggap darurat tahap pertama berakhir hari ini dan diperpanjang satu pekan ke depan,” tegasnya.
Letjen Suharyanto juga menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan—baik darurat maupun pasca-erupsi—harus selaras dengan arahan Presiden RI, salah satunya menyangkut **penataan kawasan rawan bencana dan relokasi warga**.
**TNI Perkuat Penanganan di Zona Merah Semeru**
Sejak hari pertama pasca-erupsi, jajaran TNI telah diterjunkan untuk:
* membuka akses jalur yang tertutup material vulkanik,
* mengamankan zona merah dari aktivitas warga,
* membantu evakuasi korban terdampak,
* mendukung distribusi logistik di pengungsian,
* membantu pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Danrem 083/Bdj serta Dandim 0821/Lumajang terus memimpin personelnya untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan ini.
**Erupsi Berulang Sejak 2020, Masyarakat di Zona Merah Masih Enggan Relokasi**
Dalam pemaparannya, Kepala BNPB menyebut bahwa aktivitas erupsi Gunung Semeru terus terjadi sejak 2020 hingga 2025 dengan karakter yang hampir sama. Pada erupsi kali ini, dua dusun—Sumbersari dan Supiturang—menjadi wilayah terdampak paling signifikan.
Letjen TNI Suharyanto menyampaikan fakta lapangan bahwa sebagian warga yang kini terdampak adalah mereka yang pada tahun 2021 telah disediakan **Hunian Tetap (Huntap)** di Desa Sumbermujur. Namun banyak yang kembali ke zona merah karena faktor pekerjaan dan jarak.
“Warga yang terdampak erupsi tahun ini merupakan warga yang menolak relokasi dengan alasan jarak dan pekerjaan mereka di sini,” ujarnya.
**100 Rumah Terdampak, 22 Rusak Berat—Relokasi Baru Disiapkan**
Data sementara BNPB mencatat:
* **±100 rumah terdampak**,
* **22 rumah mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah**.
Pemerintah memastikan relokasi kembali akan dilakukan, dan kali ini disiapkan **lokasi yang lebih dekat** dengan Dusun Sumbersari agar sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat.
“Rencana relokasi sudah disiapkan oleh Bupati Lumajang. Prinsipnya, lokasi harus aman dari APG dan tidak jauh dari aktivitas ekonomi warga,” ungkap Letjen Suharyanto.
**Sistem Pengungsian Berjalan Tertib, Peran TNI Mendominasi Keamanan di Lapangan**
Sejak peristiwa APG, warga memanfaatkan waktu siang untuk mengambil barang yang tersisa dari rumah masing-masing. Pada malam hari, mereka kembali ke titik pengungsian. Pola ini berjalan tertib berkat pengamanan bersama TNI–Polri.
TNI juga mendirikan posko siaga bencana, dapur umum, hingga pelayanan kesehatan lapangan bersama instansi terkait.
**Komitmen TNI: Dari Darurat Ke Pemulihan**
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan pasca-bencana adalah proses panjang yang membutuhkan sinergi semua pihak, terutama TNI sebagai unsur strategis dalam operasi kemanusiaan.
“Semua langkah harus sesuai arahan Presiden dan kepentingan masyarakat terdampak. TNI, BNPB, dan pemerintah daerah akan bekerja penuh sampai seluruh tahapan selesai,” tutupnya.
**(Edi D/Bambang/Pendim 0821)**