Jakarta, 6 Oktober 2026 — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kinerja PT Timah Tbk mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan perusahaan tambang timah tersebut mencatat kenaikan laba hingga 900 persen dalam satu tahun. PT Timah merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pertambangan dan menjadi salah satu perusahaan penting dalam industri timah nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta. Nilai denda administratif yang diserahkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti capaian keuangan PT Timah sebagai gambaran mengenai perubahan kinerja perusahaan negara setelah dilakukan berbagai langkah penertiban dan penguatan tata kelola.
Menurut Prabowo, lonjakan laba tersebut menjadi perkembangan penting karena PT Timah sebelumnya kerap mencatat kerugian berdasarkan laporan keuangannya. Perbandingan kondisi sebelumnya dan pencapaian terbaru itu digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan besar dalam kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Meski demikian, angka kenaikan 900 persen tersebut merupakan pernyataan Presiden dalam pidato dan perlu dibaca bersama laporan keuangan resmi perusahaan untuk memahami dasar perhitungan, periode pembanding, serta nilai laba yang dimaksud.
Informasi mengenai peningkatan keuntungan PT Timah turut menjadi perhatian karena menyangkut kinerja badan usaha milik negara dan pengelolaan sumber daya alam. Publik biasanya menilai capaian perusahaan tidak hanya dari pertumbuhan laba, tetapi juga dari keberlanjutan operasional, kepatuhan terhadap aturan, transparansi laporan keuangan, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Pernyataan Presiden tersebut menempatkan kinerja terbaru PT Timah dalam konteks agenda pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan negara serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
Prabowo mengaitkan peningkatan kinerja PT Timah dengan langkah penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap sektor pertambangan. Dalam pidatonya, ia menyebut pemerintah telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal dengan luas sekitar 14 ribu hektare. Area tersebut, menurut pernyataannya, mencakup ratusan tambang yang sebelumnya berada dalam penguasaan kegiatan ilegal. Penyebutan angka itu digunakan untuk menggambarkan skala penertiban serta perubahan pengelolaan sumber daya pertambangan yang dinilai berhubungan dengan kondisi perusahaan.
Ia juga menyampaikan bahwa penyelundupan timah di Pulau Bangka telah dimitigasi dan dikurangi. Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat penyelundupan yang lolos. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian belum sepenuhnya menghentikan seluruh pelanggaran, tetapi telah mengurangi praktik yang sebelumnya memengaruhi tata kelola komoditas timah. Keterangan mengenai kondisi di Bangka itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan.
Dalam kaitan dengan PT Timah, Prabowo menyebut perusahaan tersebut sebelumnya mengalami kerugian. Penertiban terhadap PT Timah kemudian disebut telah dilakukan secara tegas. Ia menghubungkan tindakan tersebut dengan lonjakan laba perusahaan hingga 900 persen. Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan menempatkan penertiban tambang ilegal, pengurangan penyelundupan timah, dan tindakan tegas terhadap PT Timah sebagai rangkaian kebijakan yang berkaitan dengan perubahan kondisi perusahaan. Namun, ia tetap menyatakan bahwa masih ada penyelundupan yang lolos, sehingga pengawasan terhadap sektor tersebut masih menjadi bagian dari upaya penertiban.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya ketika pertama kali menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, saat mulai melihat kondisi pemerintahan dan perusahaan milik negara, dirinya mendapati jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 1.074 perusahaan. Jumlah tersebut berada jauh di atas pemahaman yang sebelumnya ia miliki mengenai banyaknya BUMN di Indonesia.
Prabowo menuturkan bahwa sebelum menjabat presiden, ia memahami jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 perusahaan. Karena itu, informasi mengenai jumlah yang mencapai 1.074 perusahaan membuatnya kaget. Perbedaan perkiraan sebelumnya dan jumlah yang ia temukan setelah menjabat menjadi perhatian tersendiri dalam keterangannya.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang ada tersebut terlalu banyak. Ia menyampaikan pandangan itu ketika membahas kondisi perusahaan-perusahaan milik negara dalam kesempatan yang sama dengan pernyataan mengenai peningkatan laba PT Timah setelah dilakukan penertiban. Besarnya jumlah BUMN menjadi salah satu hal yang ia soroti setelah mengetahui langsung kondisi perusahaan negara.
Prabowo juga mengatakan bahwa sebagian besar BUMN mengalami kerugian. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai gambaran mengenai keadaan perusahaan milik negara yang ia temui setelah mulai menjalankan jabatan sebagai presiden. Ia tidak hanya menyoroti jumlah perusahaan yang dinilai terlalu banyak, tetapi juga menyebut kondisi keuangan sebagian besar BUMN yang mengalami kerugian.
Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah perusahaan negara menjadi salah satu hal yang mengejutkan bagi Prabowo pada awal masa jabatannya. Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. Setelah mengetahui jumlah sebenarnya mencapai 1.074 perusahaan, ia menilai angka itu terlalu banyak dan menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan tersebut mengalami kerugian.
Prabowo menyebut konsolidasi menjadi salah satu langkah untuk membenahi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, perusahaan-perusahaan negara telah dihimpun dalam satu manajemen melalui Danantara. Lembaga tersebut disebut sebagai dana kedaulatan bangsa Indonesia, dengan peran untuk mengelola dan mengonsolidasikan berbagai aset serta kepentingan BUMN secara lebih terarah.
Konsolidasi itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperusahaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Dengan berada dalam kerangka manajemen yang terintegrasi, kinerja BUMN dapat dipantau secara lebih menyeluruh, termasuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, serta menjalankan fungsi strategis bagi perekonomian. Langkah tersebut juga dikaitkan dengan upaya memastikan perusahaan negara tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa evaluasi yang memadai.
Dalam penyampaian yang sama, Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk menutup BUMN yang terus mengalami kerugian. Rencana tersebut diarahkan untuk mencegah perusahaan yang tidak produktif menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, dalam pandangan itu, perlu menilai keberlanjutan setiap perusahaan berdasarkan kinerja, kontribusi, dan prospek perbaikannya.
Namun, pernyataan tersebut menunjukkan keinginan atau rencana kebijakan, bukan penegasan bahwa seluruh BUMN yang merugi telah ditutup. Pelaksanaan langkah itu tetap memerlukan evaluasi terhadap kondisi masing-masing perusahaan, termasuk aspek hukum, ketenagakerjaan, aset, serta dampaknya terhadap layanan publik. Dengan demikian, konsolidasi melalui Danantara dan rencana penutupan perusahaan yang merugi menjadi bagian dari arah pembenahan BUMN yang disampaikan Prabowo, sementara keputusan akhirnya bergantung pada proses penilaian dan kebijakan pemerintah.
