SHU Naik, KSPPS BMTNU Kota Kraksaan Optimistis Perluas Layanan dan Kejar Omzet

Probolinggo – Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMTNU Kota Kraksaan terus menunjukkan pertumbuhan positif sebagai koperasi syariah berbasis warga Nahdliyin di Kabupaten Probolinggo. Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025, pengurus optimistis mampu memperluas layanan sekaligus mengejar target omzet hingga Rp10 miliar pada tahun 2026.

RAT tersebut digelar di aula Kantor PCNU Kraksaan di Jalan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan itu diikuti anggota aktif koperasi dan menjadi forum evaluasi perkembangan usaha selama satu tahun terakhir.

Hadir dalam kegiatan tersebut Rais Syuriyah PCNU Kraksaan KH Abdul Wasik Hannan selaku Ketua Pengawas KSPPS BMTNU Kota Kraksaan didampingi anggota H. Ahmad Muzammil dan Ustadz Mudlofir, Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan Moh Amin Husaini, Pengawas Koperasi Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Hendraswari, Kepala Bidang Perkoperasian DKUPP Kabupaten Probolinggo Ary Sulistyowati serta jajaran Pengurus dan Pengawas KSPPS BMTNU Kota Kraksaan.

Ketua KSPPS BMTNU Kota Kraksaan Sugianto menyampaikan optimistis koperasi syariah yang dipimpinnya mampu menembus omzet Rp10 miliar pada tahun 2026. Perkembangan BMTNU Kraksaan dalam empat tahun terakhir menunjukkan trend positif. Dari omzet sebesar Rp5,865 miliar pada tahun 2025, pihaknya berharap peningkatan jumlah anggota aktif dan simpanan masyarakat dapat mendorong percepatan pertumbuhan koperasi.

“Alhamdulillah tahun ini omzet kita sudah mencapai Rp5,865 miliar atau hampir Rp6 miliar. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa mencapai Rp10 miliar. Kalau anggota semakin banyak yang menabung dan aktif, Insya Allah target itu bisa tercapai,” ujarnya.

Sugianto menegaskan keberadaan BMTNU Kota Kraksaan berada di bawah naungan PCNU Kraksaan sehingga seluruh kebijakan dan pengembangan lembaga tetap mengacu pada arahan organisasi. Semakin besar omzet koperasi, maka kontribusi terhadap organisasi dan masyarakat juga akan semakin luas. “Kalau omzet sudah mencapai Rp10 miliar, doa dan dukungan masyarakat tentu semakin besar. Kontribusi BMT kepada NU juga akan semakin besar,” lanjutnya.

Selain fokus pada pertumbuhan aset dan simpanan anggota, pihaknya juga menyiapkan ekspansi layanan ke sejumlah kecamatan. Tahun ini, BMTNU Kota Kraksaan menargetkan pembukaan minimal dua kantor kas agar layanan lebih dekat dengan warga Nahdliyin di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“Mudah-mudahan ke depan setiap kecamatan memiliki layanan BMTNU. Tahun ini minimal kita buka dua kantor kas supaya masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah,” jelasnya.

Sugianto mengajak seluruh anggota untuk aktif menabung dan memenuhi kewajiban simpanan agar tetap tercatat sebagai anggota aktif. Sebab, anggota yang pasif selama enam bulan berturut-turut tidak akan memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). “SHU tahun ini Alhamdulillah cukup lumayan, total SHU kotor mencapai Rp166 juta. Pembagiannya sesuai simpanan, tabungan dan aktivitas anggota di BMT,” tambahnya.

Sementara Rais Syuriyah PCNU Kraksaan KH. Abdul Wasik Hannan mengapresiasi perkembangan pesat BMTNU yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun organisasi Nahdlatul Ulama.

“Alhamdulillah, RAT tahun ini membawa kabar menggembirakan karena SHU yang diterima anggota mengalami peningkatan cukup baik dibanding sebelumnya. Kami yang kebetulan pada awal berdirinya BMTNU tahun 2022 ikut terlibat, waktu itu modalnya hanya sekitar Rp28 juta. Sekarang omzetnya sudah hampir mencapai Rp6 miliar. Itu capaian yang luar biasa,” katanya.

Kiai Wasik berharap BMTNU terus berkembang dan semakin dipercaya masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Keberadaan BMTNU tidak hanya memberikan keuntungan bagi anggota, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap organisasi NU.

“Semoga ke depan BMTNU ini semakin maju dan semakin dipercaya masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Sebab 10 persen dari SHU itu masuk ke PCNU Kraksaan. Artinya kita bukan hanya mendapatkan bagi hasil dari BMT ini, tetapi juga otomatis memberikan kontribusi kepada Nahdlatul Ulama,” jelasnya.

Lebih lanjut Kiai Wasik juga menekankan pentingnya pengelolaan lembaga secara profesional dan amanah agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. “Yang harus dibangun adalah profesionalisme dan amanah. Ketika profesional dijalankan dan amanah dikedepankan, maka Insya Allah akan banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak,” tegasnya.

Kiai Wasik menyebutkan pengurus BMTNU juga akan segera menindaklanjuti sejumlah masukan, termasuk terkait perizinan usaha simpan pinjam, pelaporan mandiri secara online hingga peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan. “Insya Allah dalam waktu dekat akan kami laksanakan apa yang belum terpenuhi, termasuk pelatihan untuk seluruh pengurus,” tambahnya.

Sedangkan Pengawas Koperasi Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Hendraswari memberikan apresiasi terhadap konsistensi KSPPS BMTNU Kota Kraksaan dalam melaksanakan RAT setiap tahun.

“Pelaksanaan RAT menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesehatan dan tata kelola koperasi. Saat ini KSPPS BMTNU Kota Kraksaan memperoleh grade B dan berpotensi meningkat menjadi grade A apabila seluruh data RAT segera dilengkapi sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Hendraswari menilai tata kelola koperasi secara umum sudah cukup baik karena telah memiliki laporan keuangan, struktur organisasi lengkap serta Dewan Pengawas Syariah. Ia meminta pengurus segera menuntaskan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian. “Ke depan perlu dibenahi terkait IUSP yang harus segera diajukan dan diproses karena itu merupakan bentuk kepatuhan regulasi yang wajib dimiliki,” jelasnya.

Ia berharap KSPPS BMTNU Kota Kraksaan terus berkembang menjadi koperasi yang semakin maju, profesional dan dipercaya masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang transparan serta akuntabel.

“Harapannya KSPPS BMTNU Kota Kraksaan terus maju dan berkembang, tetapi tetap dibenahi terkait tata kelola yang lebih transparan dan lebih baik lagi sehingga semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.(Bambang)