KOTA PADANG, SUMATERA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk bencana. Pesan tersebut disampaikan saat Bima menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Sumatera Barat. Rapat itu berlangsung di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Bima, penguatan ketangguhan penting dilakukan agar capaian pembangunan yang telah diraih Sumatera Barat dapat dipertahankan dan dilanjutkan secara berkelanjutan. Kemajuan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan disertai kesiapan menghadapi perubahan, ancaman bencana, serta berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
Bima memandang perjalanan 81 tahun Sumatera Barat sebagai proses panjang yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menghadapi beragam keadaan. Berbagai ujian, tantangan, dan peluang telah diolah menjadi kekuatan untuk membangun ketangguhan sekaligus menghasilkan kemajuan. Semangat tersebut, menurutnya, perlu terus dipelihara melalui kerja sama pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan cara itu, hasil pembangunan tidak berhenti sebagai pencapaian masa lalu, melainkan terus dikembangkan untuk memperkuat daya tahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Bima Arya menilai Sumatera Barat telah menunjukkan kemajuan melalui sejumlah indikator pembangunan yang berada di atas rata-rata nasional. Capaian itu lain terlihat dari indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Kedua indikator tersebut menggambarkan adanya perkembangan penting dalam kualitas kehidupan masyarakat serta kapasitas daerah untuk bergerak maju. Kemajuan yang telah dicapai menjadi modal berharga bagi Sumatera Barat untuk meneruskan pembangunan di berbagai sektor secara berkelanjutan.
Namun, menurut Bima, pencapaian pembangunan tidak seharusnya dipahami hanya dari pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan dasar. Kedua aspek tersebut memang penting, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa masyarakat dan daerah mampu mempertahankan kemajuan ketika menghadapi berbagai risiko. Pembangunan perlu disertai kemampuan untuk melindungi kehidupan, sehingga hasil yang telah diraih tidak mudah terganggu dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk melanjutkan kehidupannya.
Ketangguhan daerah, dalam pandangan Bima, merupakan tanggung jawab yang perlu dibangun bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan perlindungan berjalan, sementara masyarakat turut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan pembangunan. Kerja bersama itu diperlukan agar kemajuan tidak berhenti pada pencapaian indikator, tetapi juga tercermin dalam kemampuan daerah menghadapi keadaan yang dapat menghambat proses pembangunan.
Bima menegaskan bahwa daerah tangguh bukan semata-mata daerah yang siap menghadapi bencana. Makna ketangguhan lebih luas, yakni kemampuan untuk memastikan bencana tidak merampas masa depan masyarakat. Karena itu, kemajuan Sumatera Barat perlu dijaga melalui pembangunan yang sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kehidupan. Dengan cara tersebut, capaian pembangunan dapat menjadi pijakan untuk menghadapi risiko, mempertahankan keberlanjutan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terus berkembang.
Bima Arya mengapresiasi langkah Sumatera Barat yang memasukkan dimensi kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menempatkan mitigasi dan antisipasi risiko sebagai bagian dari arah pembangunan. Kebencanaan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan yang ditangani setelah peristiwa terjadi, melainkan sebagai faktor yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Dengan cara ini, berbagai program pembangunan diharapkan memiliki pertimbangan yang lebih utuh terhadap kondisi wilayah, kerentanan masyarakat, serta potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelaksanaannya.
Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat perencanaan pembangunan dan upaya mengurangi risiko. Ketika aspek kebencanaan tercermin dalam dokumen pembangunan daerah, kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan, kapasitas pemerintah, dan perlindungan masyarakat memperoleh ruang dalam agenda kebijakan. Hal ini penting bagi daerah yang menghadapi beragam tantangan alam maupun risiko lain yang dapat muncul seiring perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Perencanaan yang mempertimbangkan kemungkinan tersebut dapat membantu memastikan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kemampuan daerah dalam menghadapi tekanan pada masa mendatang.
Bima berharap langkah Sumatera Barat itu dapat mendorong pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus memiliki perspektif keberlanjutan. Pembangunan perlu memberikan manfaat nyata bagi warga, namun pada saat yang sama harus mempertimbangkan risiko yang berpotensi menghambat atau mengurangi capaian daerah. Karena itu, pengarusutamaan kebencanaan dalam RPJMD menjadi penanda penting bagi upaya menjaga hasil pembangunan agar tetap relevan dan dapat dipertahankan di tengah perubahan. Apresiasi tersebut menegaskan nilai strategis perencanaan yang tidak hanya menetapkan target, tetapi juga mempersiapkan daerah untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan pembangunan.
Bima Arya menekankan bahwa kemajuan Sumatera Barat tidak cukup dibangun melalui pembangunan fisik dan infrastruktur. Jalan, fasilitas publik, konektivitas, serta pusat-pusat pertumbuhan perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia. Pembangunan manusia menjadi landasan untuk memastikan setiap capaian daerah dapat dipelihara, dikembangkan, dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Karena itu, pendidikan, peningkatan keterampilan, pembentukan karakter, serta perluasan kesempatan bagi generasi muda harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan. Sumatera Barat membutuhkan generasi penerus yang tidak hanya mampu menikmati hasil pembangunan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melanjutkan dan memperluas kemajuan yang telah diraih.
Menurut Bima, Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nilai agama dan adat membentuk dasar etika kehidupan masyarakat, sementara jejaring perantauan membuka hubungan luas di berbagai wilayah. Ikatan nagari menjaga rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, sedangkan daya juang menjadi kekuatan dalam menghadapi perubahan. Di samping itu, tradisi inovasi yang diwariskan lintas generasi menunjukkan kemampuan masyarakat Minangkabau untuk beradaptasi, mencari peluang, dan melahirkan gagasan baru. Seluruh modal tersebut merupakan kekuatan strategis yang perlu dirawat, sekaligus disesuaikan dengan tantangan zaman.
Modal sosial itu perlu dipadukan dengan tata kelola pemerintahan modern yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan. Dukungan investasi produktif serta pengembangan inovasi juga diperlukan agar potensi daerah dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas. Perpaduan nilai yang mengakar dan cara kerja yang maju diharapkan melahirkan generasi baru Sumatera Barat yang kompetitif, mampu berkiprah di tingkat nasional dan global, serta tetap memiliki identitas yang kuat. Harapan Bima adalah agar orang Minangkabau mendunia, bukan hanya melalui nasi Padang dan tari piring, tetapi juga melalui intelektual, profesor, guru besar, dan pemikir dari Sumatera Barat.
