banner 728x250

Djamari Chaniago Menerima Bintang Mahaputera Adipurna Setelah Mengakhiri Tugas sebagai Menko Polkam

Djamari Chaniago Raih Bintang Mahaputera Beberapa Hari setelah Digantikan sebagai Menko Polkam
banner 120x600
banner 468x60

PADANG, SUMATERA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. Penyematan tanda kehormatan tersebut berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026.

Pemberian penghargaan negara itu menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan HUT TNI tahun ini. Bintang Mahaputera Adipurna diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian Djamari Chaniago kepada negara. Penghargaan tersebut juga menandai apresiasi pemerintah terhadap kiprahnya selama menjalankan tanggung jawab dalam pemerintahan dan bidang pertahanan serta keamanan.

banner 325x300

Momen tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Djamari tidak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dengan demikian, penyematan tanda kehormatan ini menjadi penutup penting atas masa tugasnya sebagai pejabat dalam kabinet, sekaligus penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah tersebut.

Penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 87/TK Tahun 2026. Keputusan itu menjadi dasar resmi pemberian tanda kehormatan kepada Djamari. Penyerahan di lingkungan Mabes TNI juga memberikan makna tersendiri karena berlangsung bertepatan dengan peringatan hari jadi institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara di Cilangkap tersebut mempertemukan momentum peringatan institusional dan penghormatan kenegaraan. Setelah menerima penghargaan, Djamari tercatat sebagai salah satu tokoh yang memperoleh pengakuan resmi negara atas pengabdian dan jasanya. Pemberian Bintang Mahaputera Adipurna sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan melalui keputusan presiden dan dalam agenda kenegaraan yang berkaitan dengan peringatan HUT ke-81 TNI.

Djamari Chaniago tercatat sebagai satu dari tujuh penerima Bintang Mahaputera yang berasal dari kalangan purnawirawan dan pejabat TNI. Posisi tersebut menempatkannya dalam kelompok tokoh yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi institusi pertahanan negara serta perjalanan pengabdian dalam bidang pemerintahan dan keamanan. Penganugerahan ini diterima setelah Djamari mengakhiri tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam kesempatan yang sama, penghargaan tersebut diterima bersama Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Penyebutan ketiganya mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian yang berkaitan dengan penguatan pertahanan, keamanan, serta penyelenggaraan tugas kenegaraan. Bagi Djamari, Bintang Mahaputera menjadi bentuk pengakuan atas rekam jejak pengabdian yang telah dijalankan selama berkarier di lingkungan TNI dan pemerintahan.

Alasan penganugerahan sebagaimana tertuang dalam keputusan presiden adalah penghargaan atas jasa luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Rumusan tersebut menegaskan bahwa penghargaan tidak semata-mata diberikan berdasarkan jabatan yang pernah diemban, tetapi juga atas sumbangsih yang dinilai memiliki arti bagi perkembangan institusi TNI. Dengan demikian, penerimaan bintang kehormatan ini berkaitan langsung dengan kontribusi Djamari terhadap kemajuan organisasi dan pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Keputusan presiden itu juga menyebut dharma bakti dan jasa yang diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam pemberian Bintang Mahaputera kepada Djamari, sekaligus menempatkan namanya dalam daftar tujuh penerima dari kalangan purnawirawan dan pejabat TNI. Penghargaan ini merepresentasikan penghormatan negara atas pengabdian serta jasa yang dinilai melampaui pelaksanaan tugas rutin dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Konteks pemberian Bintang Mahaputera Adipurna kepada Djamari Chaniago berkaitan dengan rangkaian perubahan dalam pemerintahan dan berakhirnya masa tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Perubahan tersebut berlangsung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode Kabinet Merah Putih.

Djamari Chaniago dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025. Pelantikan itu dilakukan setelah Budi Gunawan dicopot dari jabatan Menko Polkam dalam reshuffle kabinet pada September 2025. Dengan pelantikan tersebut, Djamari mulai menjalankan tanggung jawab koordinasi di bidang politik dan keamanan, termasuk mengoordinasikan kementerian serta lembaga yang berada dalam lingkup tugas kementerian koordinator tersebut.

Selama menjabat, Djamari menjalankan tugasnya hingga sekitar satu tahun sebelum terjadi pergantian. Pada 1 Oktober 2026, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Polkam. Pelantikan itu menandai berakhirnya masa jabatan Djamari dalam posisi tersebut sekaligus dimulainya kepemimpinan Dudung di kementerian koordinator bidang politik dan keamanan.

Pengangkatan Dudung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Keputusan tersebut menjadi dasar administratif bagi pemberhentian Djamari dari jabatan Menko Polkam dan pengangkatan Dudung sebagai penggantinya. Dengan demikian, kronologi jabatan Djamari mencakup pelantikan pada 17 September 2025, pelaksanaan tugas sekitar satu tahun, kemudian pergantian pada 1 Oktober 2026. Pemberian penghargaan kepada Djamari berlangsung setelah ia mengakhiri tugasnya sebagai Menko Polkam.

Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia menempuh pendidikan militer dan tercatat sebagai lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971 dari kecabangan infanteri. Pendidikan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya dalam pengabdian di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Dalam perjalanan karier militernya, Djamari menjalankan berbagai penugasan di sejumlah satuan, terutama di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pengalaman operasional dan kepemimpinannya kemudian mengantarkan dirinya menduduki sejumlah posisi strategis. Ia dipercaya menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi pada 1997 hingga 1998, sebelum menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 1998 sampai 1999.

Selain memegang jabatan komando, Djamari turut berperan dalam lembaga kenegaraan. Pada 1997-1998, ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat. Setahun berikutnya, ia kembali menjadi anggota MPR melalui Fraksi ABRI untuk masa tugas 1998-1999. Penugasan tersebut berlangsung bersamaan dengan periode penting dalam perubahan politik dan kelembagaan nasional.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Panglima Kostrad, Djamari dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Ia kemudian menjabat Kepala Staf Umum TNI sejak 2000 hingga memasuki masa pensiun pada 2004. Jabatan itu menjadi salah satu tahap akhir pengabdiannya di lingkungan militer, sekaligus memperlihatkan kepercayaan institusi terhadap pengalaman dan kapasitas kepemimpinannya.

Selepas dinas militer, Djamari tetap berkiprah di sektor korporasi. Ia menjabat Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015-2016. Rangkaian perjalanan tersebut menggambarkan karier yang mencakup pengabdian di TNI Angkatan Darat, keterlibatan dalam lembaga politik negara, serta kontribusi dalam tata kelola perusahaan. Pengalaman lintas bidang itu menjadi bagian penting dari profilnya sebelum menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna.

2,989 views
banner 325x300