banner 728x250

Djamari Chaniago Raih Bintang Mahaputera Beberapa Hari setelah Digantikan sebagai Menko Polkam

Djamari Chaniago Raih Bintang Mahaputera Beberapa Hari setelah Digantikan sebagai Menko Polkam
banner 120x600
banner 468x60

PADANG, SUMATERA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Penganugerahan tersebut berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pemberian tanda kehormatan ini menjadi salah satu agenda penting dalam peringatan hari ulang tahun TNI, sekaligus bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian penerimanya.

Penghargaan untuk Djamari tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 87/TK Tahun 2026. Ia menerima Bintang Mahaputera Adipurna hanya beberapa hari setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pergantian jabatan tersebut menempatkan penganugerahan ini dalam sorotan, terutama karena Djamari memperoleh penghargaan negara pada periode yang berdekatan dengan berakhirnya masa tugasnya sebagai menteri koordinator.

banner 325x300

Djamari merupakan satu dari tujuh penerima Bintang Mahaputera yang berasal dari kalangan purnawirawan dan pejabat TNI. Penerimaan penghargaan itu dilakukan bersama Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kehadiran sejumlah tokoh dari lingkungan pertahanan dan militer memperlihatkan bahwa penganugerahan tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap kontribusi mereka dalam menjalankan tugas negara.

Bintang Mahaputera Adipurna merupakan salah satu tanda kehormatan negara yang diberikan kepada warga negara yang dinilai memiliki jasa besar terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks peringatan HUT ke-81 TNI, penganugerahan kepada Djamari dan penerima lainnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali penghargaan pemerintah terhadap pengabdian di bidang politik, keamanan, pertahanan, dan pemerintahan. Prosesi di Mabes TNI tersebut juga mempertemukan unsur kepemimpinan nasional, kementerian terkait, serta jajaran TNI dalam satu rangkaian acara resmi.

Keputusan Presiden menjadi dasar pemberian Bintang Mahaputera Adipurna kepada Djamari Chaniago. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keterangan itu menempatkan kontribusi Djamari sebagai alasan utama penganugerahan, sesuai dengan dasar yang tercantum dalam keputusan tersebut.

Pemberian Bintang Mahaputera Adipurna tidak didasarkan pada perubahan jabatan yang berlangsung beberapa hari sebelumnya, melainkan pada pengakuan terhadap jasa dan dharma bakti yang telah diberikan. Dalam Keputusan Presiden, penghargaan itu disebut diberikan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Rumusan tersebut menegaskan bahwa penganugerahan berkaitan dengan dukungan terhadap perjalanan dan pembangunan institusi TNI.

Selain menyebut jasa luar biasa dalam mendukung TNI, keputusan itu juga memuat pengakuan bahwa dharma bakti serta jasa Djamari diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari dasar penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna. Dengan demikian, alasan pemberian penghargaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden mencakup dua hal utama, yakni jasa luar biasa bagi kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta pengakuan luas terhadap dharma bakti dan jasanya, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Dasar tersebut disampaikan sebagai keterangan resmi mengenai alasan Djamari menerima Bintang Mahaputera Adipurna. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi jasa yang dinilai luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, sekaligus menegaskan bahwa dharma bakti dan jasanya telah diakui secara luas pada tingkat nasional dan internasional.

Rangkaian perubahan jabatan di bidang politik dan keamanan mendahului pemberian penghargaan kepada Djamari Chaniago. Dalam reshuffle kabinet pada September 2025, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setelah keputusan tersebut, Djamari dipercaya untuk mengisi jabatan Menko Polkam dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025. Pelantikan itu menandai dimulainya masa tugas Djamari dalam mengoordinasikan kebijakan pemerintah pada bidang politik dan keamanan. Selama menjalankan amanah tersebut, ia menjadi bagian dari jajaran kabinet pemerintahan Prabowo untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Masa tugas Djamari berakhir pada 1 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam yang baru. Pengangkatan Dudung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

Dengan pelantikan tersebut, tanggung jawab sebagai Menko Polkam beralih dari Djamari kepada Dudung. Djamari mengakhiri masa tugasnya setelah sekitar satu tahun berada di kabinet pemerintahan Prabowo. Pergantian itu menjadi bagian dari perubahan susunan pejabat kabinet yang berlangsung sebelum Djamari menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan lulus pada 1971 dari kecabangan infanteri. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Djamari memulai pengabdiannya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pada fase awal karier, ia banyak bertugas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), satuan strategis yang menjadi tempat pembentukan pengalaman kepemimpinan dan operasionalnya.

Pengalaman di berbagai penugasan kemudian mengantarkan Djamari ke sejumlah posisi penting dalam struktur TNI. Ia dipercaya menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi pada 1997 hingga 1998. Setelah itu, pada 1998-1999, ia menduduki posisi Panglima Kostrad. Penugasan tersebut memperlihatkan kepercayaan institusi terhadap kapasitasnya dalam memimpin satuan besar dan menjalankan tanggung jawab strategis di lingkungan militer.

Selain menjalankan tugas kemiliteran, Djamari juga sempat terlibat dalam lembaga politik negara. Pada 1997-1998, ia tercatat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat. Setahun berikutnya, ia melanjutkan kiprahnya sebagai anggota MPR dari Fraksi ABRI pada periode 1998-1999. Pengalaman ini menempatkannya dalam masa transisi penting yang ditandai perubahan besar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Pada 1999-2000, Djamari dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, sejak 2000 hingga memasuki masa pensiun pada 2004, ia menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Jabatan Kasum TNI merupakan salah satu posisi terakhir sekaligus puncak karier militernya, karena mencerminkan peran penting dalam koordinasi umum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Setelah pensiun dari dinas militer, Djamari tetap berkiprah di sektor publik dan korporasi. Salah satu penugasannya ialah sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015-2016. Rekam jejak tersebut menunjukkan perjalanan karier yang mencakup pengalaman komando, jabatan strategis di TNI, keterlibatan dalam MPR, serta kontribusi dalam pengawasan perusahaan.

3,001 views
banner 325x300