Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan mengenai niat untuk mengundurkan diri, menurut Yusril, belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan tersebut. Selama proses pengunduran diri belum ditempuh sesuai ketentuan, Gibran tetap menjalankan kedudukan dan kewenangannya sebagai wakil presiden.
Yusril menyebut langkah awal yang perlu dilakukan apabila Gibran benar-benar ingin mundur adalah menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, penyampaian niat di ruang publik atau melalui pernyataan lisan tidak serta-merta menggantikan prosedur formal yang diperlukan. Surat tersebut menjadi dasar bagi lembaga terkait untuk menindaklanjuti permohonan dan menentukan langkah berikutnya berdasarkan aturan yang berlaku.
Penjelasan itu berkaitan dengan kedudukan presiden dan wakil presiden yang diperoleh melalui pemilihan oleh rakyat. Keduanya dipilih dalam satu pasangan pada pemilihan umum, lalu mengucapkan sumpah jabatan di gedung MPR sebelum menjalankan tugas. Karena jabatan tersebut berawal dari proses konstitusional dan pelantikan resmi, perubahan statusnya juga harus mengikuti mekanisme hukum, bukan hanya didasarkan pada adanya pernyataan atau polemik yang berkembang.
Yusril juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran tidak menggugurkan statusnya sebagai wakil presiden. Menurut penjelasannya, putusan-putusan tersebut tidak otomatis membuat jabatan Gibran berakhir ataupun mengubah kedudukannya. Karena itu, persoalan mengenai ijazah perlu dibedakan dari prosedur pengunduran diri. Status sebagai wapres tetap berlaku sampai ada langkah resmi yang sesuai dengan ketentuan.
Keterangan Yusril memberikan konteks penting sebelum membahas tahapan pemilihan pengganti. Selama belum ada pengunduran diri tertulis yang disampaikan kepada MPR dan ditindaklanjuti melalui prosedur kenegaraan, Gibran masih menjabat. Dengan titik awal ini, pembahasan mengenai kemungkinan kekosongan jabatan dan proses pengisian posisi wakil presiden perlu merujuk pada aturan konstitusional, bukan menganggap bahwa niat mundur atau putusan terkait polemik ijazah telah langsung mengakhiri masa jabatan.
Setelah surat pengunduran diri Wakil Presiden diterima, tahapan berikutnya adalah memastikan status jabatan secara kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat mengadakan sidang untuk menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pernyataan tersebut menjadi penanda resmi bahwa posisi itu tidak lagi diisi oleh pejabat yang sebelumnya terpilih bersama presiden, sekaligus membuka jalan bagi proses pengisian sesuai ketentuan konstitusi. Dengan demikian, proses tidak serta-merta beralih kepada pemilihan nama pengganti sebelum keadaan kekosongan dibahas dan ditetapkan dalam forum yang berwenang.
Sesudah menyatakan kekosongan, MPR dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat. Dalam uraian Yusril Ihza Mahendra, surat itu berisi informasi bahwa jabatan wakil presiden kosong dan meminta presiden mengajukan calon untuk mengisi posisi tersebut. Permintaan tersebut menempatkan presiden sebagai pihak yang mengusulkan nama, sedangkan keputusan pemilihan tetap berada pada MPR. Tahap pemberitahuan juga memberi dasar bagi lembaga terkait untuk melanjutkan proses secara tertib, dengan memperhatikan prosedur dan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perlu dibedakan penjelasan mengenai prosedur dan kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi. Uraian tersebut merupakan gambaran mekanisme normatif dan konstitusional yang disampaikan Yusril mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila pengunduran diri benar-benar diajukan dan diterima. Penjelasan itu bukan pengumuman bahwa Gibran Rakabuming Raka akan mundur, bukan pula penetapan bahwa kursi wakil presiden saat ini telah kosong. Selama tidak ada pengunduran diri yang diproses menurut ketentuan, tidak ada dasar untuk memulai rangkaian pengisian jabatan. Jika situasi tersebut muncul, pengumuman MPR dan surat kepada presiden menjadi bagian awal dari proses sebelum calon pengganti dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
Setelah kekosongan jabatan wakil presiden diberitahukan secara resmi, Presiden Prabowo dapat memulai tahapan pengisian jabatan tersebut dengan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Urutan ini penting: pengajuan calon dilakukan setelah pemberitahuan mengenai kekosongan, bukan sebelum keadaan tersebut dinyatakan. Dengan demikian, proses pencalonan berjalan sebagai tindak lanjut atas adanya jabatan yang harus diisi.
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR. Karena itu, kewenangan mengusulkan nama berada pada Presiden, sedangkan keputusan untuk memilih pengganti berada pada MPR. Presiden tidak menetapkan sendiri siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Dua nama diajukan agar lembaga permusyawaratan memiliki pilihan dalam menjalankan kewenangannya.
Menurut penjelasan Yusril, penyampaian nama calon kepada MPR juga disertai berkas persyaratan pencalonan. Artinya, usulan tidak sekadar berupa daftar nama, tetapi harus dilengkapi dokumen yang diperlukan untuk menerangkan bahwa masing-masing calon memenuhi ketentuan yang berlaku. Kelengkapan berkas menjadi bagian dari pengajuan dan memungkinkan MPR menelaah calon sebelum menjalankan proses pemilihan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan kelayakan calon sesuai aturan, bukan dengan penetapan hasil pemilihan.
Setelah Presiden menyampaikan dua calon beserta persyaratannya, MPR kemudian memilih salah satu dari nama yang diajukan. Tahap ini membedakan proses pengusulan dari proses pemilihan: Presiden menyediakan calon, sementara MPR menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan. Penjelasan mengenai urutan tersebut membantu memperjelas bahwa penggantian wakil presiden melibatkan peran dua lembaga, dengan tugas yang berbeda. Masyarakat pun dapat mengikuti prosesnya melalui tahapan yang jelas, mulai dari pemberitahuan kekosongan, pengajuan dua calon oleh Presiden, penyerahan dokumen persyaratan kepada MPR, hingga pemilihan oleh MPR.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan pemilihan untuk menentukan penggantinya. Pemilihan itu dijadwalkan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat pemberitahuan dari presiden. Keterangan tersebut disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Penjelasan mengenai batas waktu ini memberi gambaran tentang prosedur konstitusional yang berlaku, bukan kepastian bahwa kekosongan jabatan akan terjadi.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa pemerintahan. Setelah menerima surat dari presiden, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan. Dengan demikian, surat tersebut menjadi titik awal penghitungan tenggat. Yusril menekankan tahapan dan jangka waktu yang harus diperhatikan apabila situasi itu benar-benar muncul, sehingga proses pengisian tidak semata-mata ditentukan oleh wacana atau pembicaraan politik yang berkembang di ruang publik.
Dalam ketentuan konstitusi, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Nama-nama yang diajukan berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. MPR kemudian memilih salah satu calon melalui sidang. Rangkaian ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai pengganti melibatkan proses kelembagaan dan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan spekulasi mengenai figur yang mungkin akan diajukan.
Pernyataan Yusril disampaikan saat perhatian publik tertuju pada kemungkinan perubahan dalam susunan pemerintahan. Namun, ia tidak menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka pasti akan mundur, dan keterangannya juga tidak menetapkan siapa yang akan menjadi calon pengganti. Yusril memilih untuk tidak mendahului perkembangan politik yang belum pasti. Ia menyatakan akan menunggu dinamika berikutnya, sementara ketentuan mengenai tenggat 60 hari menjadi acuan apabila prosedur tersebut kelak diperlukan.
Baca juga: Nasib Gibran Disebut Sudah Jadi Bubur Jika Tetap Maju di Pilpres 2029, Kecuali Ikut Paket C | Dewan Pertimbangan Transmigrasi Diusulkan Aktif Lagi, Dipimpin Presiden | Mentrans Dorong Dewan Pertimbangan Transmigrasi Dibentuk Lagi, Dikomandoi Presiden
5 kunjungan
