Jakarta | Kesejahteraan nelayan Indonesia masih menghadapi tekanan meskipun negara memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kekayaan laut nasional dan kemampuan masyarakat pesisir untuk menikmatinya secara berkelanjutan. Banyak nelayan masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, sehingga ruang mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan hasil tangkapan, dan menjaga sumber daya laut menjadi terbatas.
Zulkifli menyebut pencurian sumber daya laut turut memperburuk keadaan tersebut. Aktivitas ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian bagi negara hampir Rp200 triliun setiap tahun. Nilai kerugian tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang hilang, sekaligus menggambarkan tantangan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari praktik pengambilan sumber daya tanpa izin.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Pembentukan satuan tugas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan mencegah keluarnya sumber daya kelautan secara ilegal. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran ekonomi serta memastikan manfaat kekayaan laut lebih banyak dirasakan masyarakat Indonesia.
Menurut Zulkifli, nelayan yang secara ekonomi masih lemah menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan sekaligus menjaga kekayaan laut nasional. Keterbatasan modal, teknologi, akses pasar, dan perlindungan terhadap wilayah tangkap membuat sebagian nelayan belum mampu memperoleh manfaat optimal dari potensi tersebut. Pada saat yang sama, mereka dituntut berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Karena itu, pemberantasan pencurian sumber daya laut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Penguatan pengawasan perlu berjalan bersama dukungan pembiayaan, sarana produksi, dan kebijakan yang memberi kepastian bagi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan tersebut, kekayaan laut dapat dikelola secara lebih tertib dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berada di garis depan dalam menjaga wilayah perairan nasional. Aktivitas mereka tidak hanya memasok kebutuhan pangan, tetapi juga membantu memantau ruang laut yang luas dan rawan terhadap berbagai pelanggaran. Namun, peran strategis tersebut belum selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi musim, cuaca, ketersediaan ikan, harga jual hasil tangkapan, serta biaya bahan bakar dan perlengkapan melaut. Ketidakpastian itu membuat banyak keluarga nelayan tetap rentan terhadap tekanan ekonomi.
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan perbandingan indeks harga yang diterima nelayan dari hasil usaha penangkapan ikan dan indeks harga yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Nilai di atas 100 secara umum menunjukkan bahwa penerimaan nelayan lebih besar dibandingkan pengeluarannya dalam periode tertentu. Meski demikian, angka tersebut tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan keluarga telah terpenuhi, terutama apabila selisih pendapatan sangat tipis dan biaya hidup terus meningkat.
Pada 2025, NTN tercatat berada di level 103,9. Menurut Zulkifli, capaian itu belum cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar nelayan tanpa dukungan bantuan. Ia menyampaikan bahwa sebagian nelayan masih membutuhkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, bantuan tunai masih diperlukan agar mereka dapat membiayai pendidikan dan menyekolahkan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan indikator belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang nyata. Zulkifli menilai keadaan tersebut menempatkan nelayan pada desil 1, yaitu kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin. Karena itu, kebijakan peningkatan pendapatan perlu disertai perlindungan sosial, pengendalian biaya produksi, dan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan pergerakan yang belum stabil dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, NTN tercatat sebesar 104,69 pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 106,45 pada 2022, yang menandai penguatan daya beli relatif rumah tangga nelayan pada periode tersebut. Namun, tren positif itu tidak berlanjut. Pada 2023, NTN turun menjadi 105,40, kemudian kembali melemah hingga 101,76 pada 2024. Setelah mengalami penurunan selama dua tahun, NTN kembali naik menjadi 103,86 pada 2025.
Rangkaian angka tersebut memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi nelayan masih menghadapi tekanan. Kenaikan NTN pada 2025 belum sepenuhnya mengembalikan capaian seperti pada 2022. Karena itu, perubahan indikator tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kesejahteraan nelayan dan arah kebijakan pemerintah. Peningkatan nilai tukar diperlukan agar pendapatan yang diterima nelayan mampu mengimbangi biaya operasional, kebutuhan rumah tangga, serta perubahan harga barang dan jasa.
Zulkifli mengingatkan bahwa persoalan kesejahteraan nelayan tidak dapat terus dibiarkan. Nelayan Indonesia berisiko kalah bersaing dengan nelayan dari China, Vietnam, Thailand, dan Jepang yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Kekuatan ekonomi tersebut dapat mendukung penggunaan armada, teknologi penangkapan, fasilitas penyimpanan, serta akses pasar yang lebih baik. Sementara itu, keterbatasan modal dan sarana dapat mengurangi kemampuan nelayan domestik untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan usaha.
Apabila nelayan dalam negeri tidak mampu bersaing, kekayaan perairan Indonesia berisiko lebih banyak dinikmati pihak asing. Situasi itu bukan hanya berdampak pada pendapatan nelayan, tetapi juga dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat pesisir dan negara. Oleh sebab itu, penguatan NTN perlu disertai dukungan pembiayaan, perlindungan usaha, peningkatan teknologi, dan kebijakan yang memperkuat posisi nelayan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya lautnya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penugasan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kehidupan masyarakat pesisir menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan akses nelayan terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi, pasar, serta perlindungan usaha.
Pemerintah menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari kisaran 103 saat ini menjadi sedikitnya 120 pada 2027. Kenaikan indikator tersebut diharapkan mencerminkan membaiknya kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengembangkan kegiatan penangkapan atau budi daya. Zulkifli juga menyebut program kampung nelayan sebagai salah satu langkah yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut. Melalui program itu, pembangunan kawasan pesisir diharapkan berlangsung lebih terpadu, dengan dukungan infrastruktur, fasilitas ekonomi, layanan sosial, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan laut yang lebih kuat. Pemerintah dituntut memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola secara legal, berkelanjutan, dan memberikan ruang yang adil bagi nelayan lokal. Pemberantasan praktik ilegal, termasuk penyelundupan benih bening lobster, menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Penindakan yang konsisten dapat mencegah kebocoran sumber daya, melindungi ekosistem, serta menjaga agar nilai ekonomi komoditas kelautan tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan kombinasi kebijakan peningkatan pendapatan, pengembangan kampung nelayan, dan pengawasan yang tegas, target NTN 120 pada 2027 diharapkan dapat dicapai secara bertahap. Harapan yang disampaikan sumber adalah agar kekayaan laut Indonesia memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, terutama nelayan, sekaligus memperkuat penerimaan dan kepentingan negara. Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat pesisir.
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Mandiri, Prajurit Pos Moyeba Satgas Yonif 147/KGJ Gelar Kegiatan Hanpangan Pos | Strategi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Inflasi di Indonesia | Inisiatif Pembukaan Rekening Massal oleh Pemerintah
