Denpasar | Kebutuhan listrik untuk mendukung pertumbuhan pusat data di Indonesia diperkirakan akan meningkat tajam. Sektor ini diproyeksikan memerlukan tambahan pasokan hingga 20 gigawatt (GW), jumlah yang setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur digital tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung, jaringan, dan perangkat komputasi. Ketersediaan daya yang memadai juga menjadi prasyarat agar fasilitas dapat beroperasi secara andal dan memenuhi permintaan layanan digital yang terus berkembang.
Angka kebutuhan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di Bali Tech Week 2026, Denpasar, pada 19 Oktober 2026. Ia mengatakan bahwa perkiraan tersebut muncul setelah dirinya berbincang dengan Direktur Utama PLN mengenai besarnya kebutuhan energi untuk pengembangan pusat data. Pernyataan tersebut menempatkan kesiapan pasokan listrik sebagai bagian penting dari pembahasan investasi teknologi, sekaligus menegaskan perlunya perencanaan yang melibatkan pemerintah, perusahaan listrik, dan pelaku usaha sejak tahap awal.
Bahlil juga memandang digitalisasi sebagai instrumen industrialisasi, bukan sekadar perubahan dalam cara masyarakat menggunakan teknologi. Pusat data dapat menopang berbagai layanan dan kegiatan ekonomi, tetapi pertumbuhannya berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak disertai dukungan energi yang cukup. Karena itu, peningkatan kapasitas perlu dirancang sejalan dengan keandalan jaringan, kebutuhan wilayah, serta pengembangan sumber energi yang lebih bersih. Kesiapan pasokan, khususnya energi bersih, menjadi faktor penting dalam menarik investasi pusat data regional. Investor membutuhkan kepastian bahwa fasilitas dapat memperoleh listrik yang stabil dan sesuai dengan tuntutan keberlanjutan. Tanpa persiapan tersebut, Indonesia berisiko menghadapi kesenjangan ambisi digital dan kemampuan infrastrukturnya. Tambahan 20 GW karena itu menjadi tantangan sekaligus ukuran bagi upaya menyiapkan sistem energi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara bertanggung jawab.Perkembangan kecerdasan buatan mengubah skala kebutuhan energi pusat data. Pada era komputasi awan, fasilitas pusat data umumnya dirancang dengan kebutuhan daya sekitar 10–30 megawatt. Skala tersebut mendukung layanan penyimpanan, aplikasi, dan pemrosesan data bagi banyak pengguna. Namun, beban kerja AI, terutama pelatihan dan pengoperasian model berskala besar, membutuhkan komputasi intensif yang berjalan dalam jumlah besar. Karena itu, pusat data yang disiapkan untuk AI dapat memerlukan daya jauh lebih tinggi, mulai dari sekitar 100 megawatt hingga mencapai 1 gigawatt. Perbandingan ini menunjukkan perubahan besar dalam perencanaan, bukan bukti bahwa semua fasilitas dengan kapasitas tersebut sudah dibangun atau beroperasi di Indonesia.
Lonjakan kebutuhan daya berkaitan dengan kepadatan perangkat komputasi dan beban kerja yang berlangsung terus-menerus. Server AI menggunakan akselerator berperforma tinggi, sementara sistem pendingin perlu membuang panas yang dihasilkan. Akibatnya, perencanaan pasokan listrik harus mempertimbangkan kapasitas, keandalan, dan kontinuitas, bukan hanya jumlah daya yang tersedia di atas kertas. Pengembang juga perlu memperhitungkan waktu pembangunan sambungan dan fasilitas pendukung. Kebutuhan pada rentang 100 megawatt hingga 1 gigawatt sebaiknya dipahami sebagai gambaran skala yang mungkin diperlukan untuk pusat data AI tertentu. Besaran aktual dapat berbeda menurut rancangan, jenis komputasi, tingkat pemanfaatan, serta tahapan pengembangan fasilitas.
Listrik bukan satu-satunya prasyarat investasi. Ketersediaan air dapat menentukan kelayakan sistem pendinginan, dengan kebutuhan dan dampaknya bergantung pada teknologi yang dipilih serta kondisi setempat. Jaringan serat optik yang memadai juga penting untuk menghubungkan pusat data dengan pengguna, penyedia layanan, dan infrastruktur digital lain secara andal. Selain itu, kesiapan lokasi mencakup kesesuaian tata ruang, akses, kondisi lahan, dan kemampuan membangun fasilitas pendukung. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan: pasokan energi besar tidak otomatis menjadikan suatu lokasi siap menerima investasi. Dengan menilai listrik, air, konektivitas, dan lokasi secara terpadu, perencanaan dapat lebih realistis. Penilaian ini membantu membedakan kebutuhan potensial dari proyek yang benar-benar telah direalisasikan, sekaligus mendukung keputusan investasi yang bertahap dan sesuai kapasitas infrastruktur setempat.
Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan untuk berkembang sebagai hub pusat data baru di Indonesia. Kawasan di Kepulauan Riau ini dipandang dapat melengkapi pusat-pusat data yang telah tumbuh di Singapura dan Malaysia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional. Pengembangan tersebut juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur komputasi dan penyimpanan data, yang memerlukan pasokan listrik besar, andal, dan berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah pertimbangan yang mendukung pengembangan kawasan tersebut. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting karena fasilitas pusat data membutuhkan air untuk mendukung sistem pendinginan. Selain itu, kepadatan penduduk di Batam, Karimun, dan Bintan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah seperti Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi ini dinilai memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur skala besar, meskipun perencanaan tetap perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Peluang untuk memasok energi baru terbarukan juga menjadi bagian dari rencana pengembangan. Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak. Rencana itu mencakup PLTS skala besar, instalasi terapung, pemanfaatan atap bangunan, serta proyek di kawasan industri. Dengan beragam lokasi tersebut, pengembangan energi surya dapat disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kebutuhan pengguna listrik.
Ketersediaan pasokan energi terbarukan berpotensi menjadi daya tarik bagi investor pusat data yang memiliki target penggunaan energi lebih bersih. Investor dapat mempertimbangkan pemanfaatan listrik dari sumber terbarukan sebagai bagian dari strategi operasional dan komitmen keberlanjutan mereka. Namun, realisasi peluang itu bergantung pada kesiapan jaringan, kepastian pasokan, serta kesesuaian pembangunan pembangkit dan pertumbuhan kebutuhan listrik.
Di Batam, kapasitas pusat data yang telah tersedia, telah berkomitmen, dan sedang dikembangkan mencapai 1,47 gigawatt. PLN Batam dan DayOne juga menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 megawatt. Kesepakatan tersebut disebut sebagai kontrak pusat data terbesar di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan besarnya skala kebutuhan energi yang menyertai ambisi menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu lokasi utama pusat data di kawasan.
Rencana pasokan listrik menjadi salah satu landasan penting untuk menyambut pertumbuhan pusat data di Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, direncanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil. Komposisi ini menggambarkan upaya memperbesar pasokan sekaligus meningkatkan kontribusi sumber energi yang lebih bersih dan fleksibel. Pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan potensi investasi sebesar Rp2.967,4 triliun sebagaimana tercantum dalam rencana tersebut. Skala investasi ini juga membuka peluang bagi beragam pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi yang dibutuhkan oleh industri digital.
Di sisi perencanaan, Bahlil meminta calon investor pusat data menyampaikan rencana lokasi proyek mereka. Informasi mengenai lokasi dan kebutuhan listrik sejak awal dapat membantu pemerintah serta penyedia energi menyiapkan pasokan secara lebih terarah. Kebutuhan pusat data dapat berbeda menurut skala, jadwal pembangunan, dan wilayah, sehingga koordinasi lebih dini penting untuk menyelaraskan kesiapan jaringan dan kapasitas pembangkit. Dengan mengetahui rencana investasi, penyediaan energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, bukan hanya mengandalkan perkiraan umum. Pendekatan ini diharapkan membantu menjaga keandalan pasokan, sekaligus mendukung proses investasi yang lebih pasti bagi perusahaan yang ingin membangun atau mengembangkan pusat data di Indonesia.
Pemerintah juga berencana menyiapkan aturan yang mendorong.
Baca juga: Wakapolri: Pusat Studi Unri-Polda Riau Tambah Jejaring 100 Pusat Studi Kepolisian
