JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium dan beras medium tetap tersedia di pasar tradisional setelah penarikan produk beras fortifikasi yang dinilai bermasalah dari peredaran. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan terganggunya pemenuhan kebutuhan beras sehari-hari akibat penarikan produk tertentu.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyatakan bahwa beras premium dan medium masih banyak ditemukan di pasar tradisional. Menurut dia, kondisi pasokan di jalur perdagangan tersebut masih mencukupi sehingga masyarakat dapat memperoleh beras sesuai kebutuhan. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa penarikan produk bermasalah tidak secara otomatis mengganggu ketersediaan seluruh jenis beras di pasar.
Beras fortifikasi yang ditarik merupakan produk tertentu yang memerlukan penanganan sesuai hasil pemeriksaan. Langkah penarikan ditujukan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen, bukan sebagai tanda bahwa pasokan beras secara umum mengalami kelangkaan. Karena itu, konsumen tetap dapat memilih beras premium maupun medium yang tersedia melalui pedagang pasar tradisional dan memastikan produk yang dibeli memiliki informasi serta izin peredaran yang sesuai.
Bapanas terus memantau kondisi pasokan dan distribusi untuk menjaga keseimbangan ketersediaan di berbagai wilayah. Pemantauan diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika terjadi perubahan permintaan atau penyesuaian distribusi setelah penarikan suatu produk. Di sejumlah ritel modern memang terdapat keterbatasan stok pada jenis atau merek tertentu, tetapi kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan kelangkaan beras secara menyeluruh.
Jaminan Bapanas diharapkan memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Konsumen tidak perlu panik atau melakukan pembelian berlebihan karena beras premium dan medium masih tersedia dalam jumlah yang memadai di pasar tradisional. Pemerintah juga berkepentingan memastikan informasi mengenai produk yang ditarik disampaikan secara jelas, sementara pasokan beras yang aman dan layak konsumsi tetap beredar secara normal.
Hasil pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, menunjukkan bahwa perdagangan beras premium masih berlangsung dalam kondisi terkendali. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pasokan dan harga setelah penarikan sejumlah produk yang dinilai bermasalah dari peredaran. Berdasarkan temuan di lapangan, beras premium tetap tersedia pada jalur distribusi utama dan belum menunjukkan tekanan harga yang mengkhawatirkan di tingkat perdagangan.
Di tingkat distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp14.200 per kilogram. Angka ini masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) beras premium untuk Zona I, yakni Rp14.900 per kilogram. Zona I mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selisih harga distributor dan HET tersebut menunjukkan masih terdapat ruang dalam rantai perdagangan, sehingga harga yang diterima konsumen secara umum dapat tetap berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah.
Perbandingan harga itu menjadi salah satu dasar penilaian bahwa stabilitas perdagangan beras premium masih terjaga. Bapanas dan Satgas Pangan Polri tetap melanjutkan pemantauan untuk memastikan distribusi berjalan wajar serta mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat. Bapanas juga menyoroti potensi adanya pihak tertentu yang memanfaatkan keterbatasan pasokan di ritel modern untuk menaikkan harga. Situasi tersebut perlu diantisipasi melalui pengawasan terhadap ketersediaan barang, transparansi penyaluran, dan kewajaran harga dari distributor hingga konsumen. Dengan demikian, keterbatasan stok pada saluran penjualan tertentu tidak serta-merta mencerminkan kelangkaan secara keseluruhan atau menjadi alasan untuk meningkatkan harga secara tidak proporsional.
Persoalan pasokan beras lebih terlihat di ritel modern setelah penarikan produk beras fortifikasi yang dinilai bermasalah. Penarikan tersebut dilakukan terhadap stok yang telah beredar, sehingga ketersediaan produk tertentu di jaringan ritel modern mengalami perubahan. Kondisi ini tidak serta-merta menggambarkan pasokan beras premium secara keseluruhan, karena perdagangan di pasar tradisional memiliki jalur distribusi dan komposisi produk yang berbeda.
Sejumlah produsen sebelumnya memasok beras fortifikasi tersebut. Namun, setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi, para produsen itu tidak diperbolehkan kembali memproduksinya. Sebanyak 11 produsen menarik stok dari ritel modern sambil menunggu evaluasi Satgas Pangan Polri. Langkah tersebut membuat sebagian ruang penjualan di ritel modern harus menyesuaikan diri dengan proses pemeriksaan dan keputusan lanjutan terkait produk yang ditarik.
Perbedaan kondisi ritel modern dan pasar tradisional juga berkaitan dengan karakter perdagangan masing-masing. Hermawan menyebut potongan penjualan yang diterapkan di ritel modern membuat margin produsen lebih terbatas dibandingkan perdagangan di pasar tradisional. Faktor tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam pola pemasaran dan penyaluran produk, meskipun tidak mengubah kewajiban produsen untuk mengikuti ketentuan pengawasan.
Dengan demikian, ketersediaan beras di ritel modern tampak berbeda karena penarikan produk fortifikasi bermasalah dan penghentian produksinya oleh produsen terkait. Sementara itu, kondisi pasokan di pasar tradisional tidak dapat disamakan begitu saja dengan situasi pada jaringan ritel modern. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa konsumen dapat melihat perubahan ketersediaan di ritel modern, sedangkan pasokan beras premium di pasar tradisional tetap terjaga.
Penarikan produk bermasalah berawal dari pengumuman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengenai 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan memiliki persoalan pada aspek administrasi, nilai gizi, dan mutu. Ke-25 merek tersebut tercatat dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Temuan ini menjadi perhatian karena beras fortifikasi dipasarkan dengan klaim kandungan gizi tertentu yang harus dapat dibuktikan serta memenuhi ketentuan perizinan dan standar pangan.
Pada Juli hingga Agustus 2026, Bapanas mengawasi peredaran beras fortifikasi di 11 provinsi. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengumpulkan 190 sampel yang mewakili 27 nama dagang. Pengawasan itu merupakan tindak lanjut atas temuan pada akhir Juli 2026, yang berasal dari pemeriksaan pada April 2026 di Jakarta. Saat itu, 15 sampel merek dagang diuji, dan 80 persen di antaranya menunjukkan nilai gizi yang tidak sesuai dengan klaim pada label.
Pemeriksaan juga menemukan sampel yang tidak memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Selain persoalan administrasi, terdapat dugaan bahwa beras yang mencantumkan label fortifikasi tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana dipersyaratkan. Rangkaian temuan tersebut menimbulkan potensi kerugian konsumen yang diperkirakan mencapai sekitar Rp89 triliun.
Perhitungan yang disampaikan menggunakan selisih rata-rata harga jual Rp23.385 per kilogram dan harga wajar Rp13.689 per kilogram. Selisih tersebut disebut menghasilkan Rp9.695 per kilogram, kemudian dikalikan dengan asumsi 30 persen dari kebutuhan konsumsi beras tahunan sebesar 9,2 juta ton. Angka itu menjadi dasar estimasi potensi kerugian dalam paparan sumber.
Di tengah proses penarikan dan pengawasan, Perum Bulog menyiapkan tambahan pasokan sekitar 60 ribu ton beras premium untuk ritel modern. Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras premium setelah produk bermasalah ditarik dari peredaran.
