Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secepat mungkin. Arahan tersebut menunjukkan perhatian besar Kepala Negara terhadap persoalan karhutla yang memerlukan respons pemerintah secara segera, terarah, dan terkoordinasi. Pemerintah kini mengoptimalkan berbagai langkah penanganan agar upaya menghadapi karhutla dapat berjalan lebih efektif.
Informasi mengenai arahan Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat pembahasan karhutla bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, persoalan karhutla menjadi perhatian pemerintah dan dibahas sebagai isu yang perlu ditangani melalui langkah cepat.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh upaya penanganan dioptimalkan. Arahan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani karhutla. Penekanan pada kecepatan penanganan juga mencerminkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam merespons persoalan tersebut secara konsisten.
Pemerintah terus memusatkan perhatian pada penguatan penanganan karhutla sesuai arahan Presiden. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi langkah yang telah disiapkan dan koordinasi antarpihak terkait. Dengan perhatian langsung dari Presiden, penanganan karhutla diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sekaligus memastikan respons pemerintah tetap menjadi prioritas dalam menghadapi persoalan ini.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipusatkan pada enam provinsi. Informasi tersebut disampaikan Dudung ketika menjelaskan laporan BNPB kepada Presiden. Laporan itu menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang memerlukan perhatian dan penguatan penanganan, terutama dalam menghadapi potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dari enam provinsi yang menjadi konsentrasi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disebut sebagai dua wilayah yang mendapat perhatian khusus. Penetapan perhatian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memantau kondisi di kedua provinsi secara lebih dekat dan menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Arahan ini juga menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur yang terlibat dalam operasi penanggulangan karhutla.
Untuk Kalimantan Tengah, prioritas diarahkan ke kawasan Tanjung Puting atau wilayah sekitar taman nasional. Kawasan tersebut perlu dilindungi karena memiliki fungsi penting yang harus dijaga dari ancaman kebakaran. Selain itu, terdapat satwa di dalamnya sehingga upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara hati-hati serta terukur. Perlindungan kawasan menjadi bagian penting dari operasi darat, baik melalui pemantauan maupun tindakan cepat ketika muncul titik api.
Penjelasan Dudung mengenai laporan BNPB kepada Presiden memperlihatkan bahwa konsentrasi penanganan disusun berdasarkan pemetaan wilayah prioritas. Dengan menempatkan enam provinsi sebagai fokus, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya secara lebih terkoordinasi. Perhatian khusus terhadap Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, termasuk perlindungan kawasan Tanjung Puting dan sekitar taman nasional, menjadi bagian dari langkah untuk memastikan penanganan karhutla berlangsung efektif sekaligus menjaga kawasan yang memiliki nilai lingkungan penting.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap dilakukan melalui jalur udara dan darat. Helikopter masih dikerahkan sebagai bagian dari upaya penanganan, terutama untuk mendukung pemantauan serta menjangkau area yang dapat diakses dari udara. Namun, pelaksanaan operasi saat ini lebih dominan mengandalkan personel dan peralatan di lapangan melalui jalur darat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa kondisi asap yang terlalu tebal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemadaman dari udara. Kepulan asap dapat membatasi jarak pandang dan menyulitkan awak helikopter dalam mengidentifikasi titik api secara jelas. Situasi tersebut membuat tidak semua area dapat ditangani secara optimal dengan dukungan penerbangan, sehingga strategi di lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.
Dalam keadaan seperti itu, operasi darat menjadi andalan untuk menjangkau titik-titik yang sulit dipadamkan melalui udara. Tim di lapangan dapat bergerak mendekati area terdampak, melakukan penanganan secara langsung, serta menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi api dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini tidak berarti operasi udara dihentikan. Pemadaman dengan helikopter tetap berjalan sebagai bagian dari penanganan terpadu, sementara jalur darat digunakan secara lebih intensif untuk mengatasi keterbatasan akibat asap tebal.
Pemerintah terus mengombinasikan kedua metode tersebut sesuai kebutuhan operasional. Pemilihan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan lokasi, kondisi atmosfer, dan keamanan pelaksanaan tugas. Dengan demikian, operasi udara dan darat saling melengkapi, meskipun situasi asap saat ini menjadikan pengerahan tim melalui jalur darat lebih dominan dalam upaya menangani karhutla.
Presiden Prabowo mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara presisi sejak tingkat daerah. Arahan ini menekankan pentingnya mengenali serta memitigasi kemungkinan terjadinya kebakaran lebih awal, bukan menunggu sampai api muncul. Dengan pendekatan tersebut, setiap unsur di daerah diharapkan memiliki perhatian yang sama terhadap potensi karhutla dan mengambil langkah pencegahan sesuai kondisi yang dihadapi di wilayahnya.
Dalam upaya itu, masyarakat peduli api perlu dilibatkan dan dikoordinasikan bersama bhabinkamtibmas, babinsa, serta karang taruna. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting karena pencegahan karhutla memerlukan kepedulian dan perhatian yang berjalan sejak sebelum munculnya titik api. Koordinasi di tingkat daerah juga perlu dilakukan secara terarah agar informasi mengenai kemungkinan kebakaran dapat menjadi perhatian bersama dan tidak hanya ditangani setelah keadaan memburuk.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan berbagai unsur yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Masyarakat peduli api, bhabinkamtibmas, babinsa, karang taruna, dan unsur pemerintah daerah perlu bekerja secara terkoordinasi sesuai arahan yang diberikan. Penanganan tidak semestinya baru dimulai ketika kebakaran telah terjadi, melainkan disiapkan melalui langkah antisipasi sejak awal. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan karhutla dapat berlangsung sebelum api muncul, melalui kerja bersama yang terhubung dan berfokus pada kondisi di daerah.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
