Jakarta | Peredaran rokok ilegal menjadi persoalan yang semakin serius bagi industri hasil tembakau dan tata kelola pasar. Produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat beredar tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana ditetapkan pemerintah, termasuk kewajiban terkait cukai, standar produksi, serta ketentuan distribusi. Dalam kondisi tersebut, rokok ilegal bersaing secara langsung dengan produk dari perusahaan yang telah mematuhi seluruh aturan dan menanggung biaya kepatuhan.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyoroti bahwa praktik tersebut berpotensi menekan keberlangsungan pelaku industri legal. Perusahaan yang menjalankan kewajiban menghadapi struktur biaya yang lebih besar, sementara produk ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah. Ketimpangan ini berisiko mengurangi daya saing produsen yang patuh dan mengganggu iklim usaha di sektor hasil tembakau.
Dalam Manufacture Check yang dikutip pada Senin (12/10/2026), Sarmuji menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak kepada pelaku industri legal, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Ketika produk tidak tercatat dan kewajiban cukainya tidak dipenuhi, negara kehilangan potensi pendapatan yang semestinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, persoalan rokok ilegal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perkara penindakan hukum. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan, sekaligus menjaga persaingan yang sehat. Kepastian kebijakan juga penting agar industri dapat menyusun rencana usaha secara jelas dan menjalankan kewajibannya tanpa menghadapi persaingan yang berasal dari produk nonlegal. Penanganan yang menyeluruh perlu melibatkan pengawasan rantai produksi dan distribusi, penegakan aturan, serta koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut dapat membantu melindungi industri yang patuh sekaligus menjaga kredibilitas tata kelola pasar hasil tembakau.
Sarmuji menilai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat agar persaingan dalam industri hasil tembakau berlangsung secara adil. Produk yang beredar tanpa memenuhi ketentuan dapat menciptakan ketimpangan bagi produsen yang telah menjalankan kewajiban secara resmi, termasuk membayar cukai dan mengikuti aturan produksi. Karena itu, pengawasan tidak hanya diperlukan untuk membatasi keberadaan rokok ilegal di pasar, tetapi juga untuk menjaga kepastian berusaha bagi pelaku industri yang mematuhi regulasi.
Menurut pandangan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang muncul di lapangan secara menyeluruh. Salah satu aspek penting ialah kepatuhan produsen terhadap ketentuan cukai, baik dalam pemenuhan kewajiban maupun pencantuman informasi yang dipersyaratkan pada produk. Pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan penggolongan produk, sebab klasifikasi yang tidak sesuai dapat memengaruhi penerapan tarif, kewajiban, dan ketentuan lain yang berlaku. Kejelasan serta konsistensi dalam menilai kepatuhan akan membantu mengurangi perbedaan perlakuan antarpelaku usaha.
Pengawasan yang konsisten dibutuhkan untuk membatasi peredaran produk yang tidak memenuhi aturan, sekaligus mendorong terbentuknya iklim industri yang lebih tertib. Pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan mengenai cukai dan penggolongan produk diterapkan secara jelas dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi produsen yang menjalankan kewajibannya. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi di lapangan, pengawasan dapat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan penegakan aturan, kepastian kebijakan, dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang sesuai ketentuan.
Pembenahan industri hasil tembakau tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan penegakan aturan semata. Pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran memang diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi langkah tersebut perlu didukung oleh arah kebijakan yang jelas. Menurut Sarmuji, pelaku usaha harus dapat memahami ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi agar kegiatan usaha dapat dijalankan melalui jalur yang legal.
Kejelasan kebijakan memberikan acuan bagi pelaku usaha dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan mereka. Dengan memahami batasan, kewajiban, serta ketentuan yang harus dipenuhi, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyesuaikan operasionalnya. Kepastian tersebut juga membantu mengurangi ketidakjelasan dalam menjalankan usaha, selama setiap kegiatan tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Karena itu, penegakan aturan perlu berjalan beriringan dengan penyusunan kebijakan dan pemberian kepastian usaha. Pengawasan yang konsisten dapat menjaga agar ketentuan dipatuhi, sementara kebijakan yang terarah membantu pelaku usaha mengetahui langkah yang benar untuk menjalankan kegiatan secara legal. Keterkaitan ketiga aspek tersebut penting agar pembenahan industri tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan industri berkembang melalui jalur yang sesuai ketentuan. Dengan arah yang dapat dipahami, pelaku usaha memiliki landasan untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan aktivitasnya secara tertib.
Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji mendorong adanya peta jalan yang jelas bagi industri hasil tembakau. Dokumen tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai arah kebijakan, target pengembangan, serta tahapan penataan industri dalam jangka panjang. Dengan arah yang terukur, pelaku usaha tidak harus mengambil keputusan berdasarkan perubahan aturan yang berlangsung tanpa pola yang mudah diperkirakan. Kepastian ini juga dapat membantu pemerintah menyelaraskan kebijakan di bidang produksi, pengawasan, penerimaan negara, kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja.
Bagi pelaku usaha, peta jalan berfungsi sebagai dasar untuk menyusun rencana bisnis secara lebih realistis. Perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan investasi, menyiapkan kapasitas produksi, mengatur rantai pasok, serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Kejelasan arah memungkinkan industri menjalankan produksi sesuai standar, termasuk dalam pemenuhan perizinan, pembayaran cukai, pencantuman informasi pada kemasan, dan ketentuan distribusi. Langkah tersebut penting agar persaingan berlangsung secara sehat dan perusahaan yang mematuhi aturan tidak kehilangan daya saing akibat praktik yang melanggar hukum.
Pembenahan juga perlu memperhatikan produsen berskala kecil yang memiliki keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses terhadap informasi kebijakan. Pemerintah dapat mendorong mereka memenuhi persyaratan melalui pendampingan, sosialisasi, serta mekanisme perizinan yang mudah dipahami, tanpa mengurangi ketegasan pengawasan. Pada saat yang sama, celah yang memungkinkan produk tanpa pita cukai atau barang hasil pelanggaran lainnya terus beredar harus ditutup melalui pengawasan terpadu dari hulu hingga hilir. Penindakan perlu diarahkan tidak hanya kepada penjual di tingkat akhir, tetapi juga kepada jaringan produksi dan distribusi yang memasok produk ilegal.
Melalui kepastian arah, industri legal diharapkan dapat beroperasi secara tertib, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembinaan dan penegakan hukum agar pelaku usaha patuh memperoleh perlindungan yang layak. Peredaran produk ilegal harus ditangani secara konsisten karena merugikan negara melalui hilangnya penerimaan, sekaligus menekan pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh di Jakarta: Kebijakan dan Pemberitahuan Terbaru | Koramil Jajaran Laksanakan Pendampingan Dan Pengawasan Ketahanan Pangan Dalam Proses perawatan Tanaman Padi
