Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, sebagai langkah pengamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik. Penutupan tersebut berkaitan dengan protes yang menentang revisi kontroversial daftar pemilih. Hingga informasi ini disampaikan, kebijakan itu dipahami sebagai tindakan sementara untuk mengendalikan situasi, bukan keputusan permanen terhadap operasional jaringan metro.
Selain akses metro, aparat juga memberlakukan pembatasan serta pengalihan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan, terutama di kawasan pusat kota dan jalur yang berdekatan dengan lokasi aksi. Pengguna jalan diminta bersiap menghadapi perjalanan yang lebih lama karena sejumlah rute dapat ditutup atau dialihkan sewaktu-waktu. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga kelancaran pergerakan kendaraan sekaligus mengurangi potensi pertemuan massa demonstran dan pengguna jalan.
Ribuan personel keamanan dikerahkan ke pusat Delhi untuk mengamankan area strategis dan mencegah situasi berkembang menjadi kericuhan. Penempatan pasukan juga diarahkan untuk menghalangi massa melanjutkan pawai menuju Mahkamah Agung. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran aparat terhadap kemungkinan bertambahnya jumlah peserta serta meningkatnya tekanan di sekitar gedung dan jalur menuju lembaga peradilan tersebut.
Protes yang memanas berpusat pada keberatan terhadap revisi daftar pemilih, yang dinilai kontroversial oleh kelompok penentang. Ketegangan itu mendorong otoritas memperketat pengamanan dan membatasi akses transportasi di sejumlah titik penting Delhi. Warga serta penumpang metro disarankan memantau pengumuman resmi sebelum bepergian, karena perubahan penutupan stasiun, pengalihan lalu lintas, dan pengamanan dapat disesuaikan dengan perkembangan demonstrasi.
Partai-partai oposisi India bersiap menggelar pawai menuju Mahkamah Agung sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan daftar pemilih. Aksi tersebut dirancang untuk menyampaikan keberatan politik sekaligus menuntut perubahan atas kebijakan yang mereka nilai merugikan proses demokrasi. Rencana pawai itu menempatkan persoalan daftar pemilih sebagai salah satu isu utama dalam agenda oposisi.
Partai Kongres, yang disebut sebagai oposisi utama India, akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dokumen tersebut akan memuat tuntutan oposisi terkait proses penyusunan dan pengelolaan daftar pemilih. Melalui memorandum itu, mereka meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian lembaga peradilan tertinggi India serta ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Salah satu tuntutan yang akan disampaikan adalah penghentian apa yang mereka sebut sebagai “pencurian suara”. Istilah tersebut digunakan oposisi untuk menggambarkan dugaan masalah dalam kebijakan daftar pemilih yang mereka persoalkan. Selain itu, tuntutan mereka mencakup pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Kedua tuntutan tersebut menjadi bagian penting dari pesan yang hendak dibawa dalam pawai dan memorandum kepada Mahkamah Agung.
Rencana aksi itu juga mendapat dukungan dari gerakan pemuda Cockroach. Rahul Gandhi menyatakan bahwa kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak yang mendukung demokrasi dan konstitusi India akan ikut berjalan bersama. Pernyataan tersebut menggambarkan upaya membangun partisipasi yang lebih luas dalam pawai, dengan melibatkan unsur politik dan masyarakat. Dengan demikian, aksi menuju Mahkamah Agung tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan partai, tetapi juga sebagai gerakan bersama untuk menyuarakan tuntutan mengenai daftar pemilih dan perlindungan prinsip demokrasi.
Demonstrasi dipicu oleh revisi daftar pemilih yang mulai dilakukan pada tahun lalu. Dalam proses tersebut, sekitar 130 juta nama disebut telah dihapus dari daftar resmi. Rinciannya mencakup kira-kira 28 juta orang yang telah meninggal dunia, 63 juta orang yang diketahui telah pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak oleh petugas. Besarnya jumlah penghapusan memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan verifikasi dan dampaknya terhadap hak warga untuk memberikan suara.
Partai-partai oposisi menilai proses itu tidak berlangsung secara netral. Mereka menuduh pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya terdampak secara tidak proporsional karena sebagian warga menghadapi kesulitan dalam membuktikan identitas, alamat, atau status kependudukan. Menurut oposisi, perubahan daftar pemilih tersebut berpotensi mengurangi jumlah pemilih di daerah tertentu dan pada akhirnya menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Tuduhan itu menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya ketegangan politik dan aksi demonstrasi.
Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa revisi tersebut diarahkan untuk menargetkan komunitas tertentu. Lembaga itu menyatakan bahwa penghapusan dilakukan untuk memperbarui data, menghindari pemilih ganda, serta menyingkirkan nama orang yang telah meninggal atau tidak lagi tinggal di alamat terdaftar. Komisi juga menegaskan bahwa warga yang namanya keliru dihapus masih memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali melalui prosedur yang ditetapkan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa revisi daftar pemilih tidak secara otomatis menghilangkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu.
BJP turut menolak tudingan oposisi dan menyatakan bahwa proses tersebut merupakan langkah administratif, bukan rekayasa politik. Partai itu menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum dan keseluruhan proses demokrasi India. Perbedaan pandangan mengenai validitas data, perlindungan kelompok minoritas, serta mekanisme pendaftaran ulang kemudian memperluas sengketa dari persoalan administratif menjadi konflik politik nasional.
Eskalasi protes daftar pemilih di Delhi meningkat menjelang rencana pawai. Polisi menahan ribuan demonstran selama akhir pekan, termasuk sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta. Penahanan tersebut menambah ketegangan di tengah tuntutan kelompok oposisi agar proses revisi daftar pemilih dilakukan secara transparan dan dapat diperiksa publik. Aparat belum mengumumkan secara terperinci jumlah orang yang masih ditahan maupun dasar hukum untuk setiap penangkapan.
Pemimpin Kongres bersama delegasinya kemudian berupaya menemui Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Namun, permintaan tersebut ditolak melalui surat elektronik sehingga pertemuan tidak berlangsung. Menurut sumber dari Partai Kongres, Kant meminta para pemimpin itu menempuh jalur hukum karena perkara yang mereka persoalkan telah ditangani pengadilan. Sumber yang sama menyebutkan bahwa persoalan tersebut, karena sudah berada dalam proses peradilan, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui pertemuan langsung dengan ketua mahkamah.
Dalam perkembangan terpisah, CJP berencana menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai. Kelompok itu menyatakan akan mengumumkan aksi baru apabila tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam. Pernyataan tersebut mencerminkan desakan agar kepolisian memberikan kejelasan sebelum rencana pawai dilanjutkan, sementara otoritas keamanan tetap mempertimbangkan pengaturan lalu lintas dan ketertiban umum.
The Indian Express juga melaporkan adanya kekhawatiran internal dari dua deputi Gyanesh Kumar mengenai revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan. Laporan itu menggambarkan adanya pertanyaan atau keberatan di lingkungan internal, tetapi tidak membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. Posisi tersebut berbeda dari bantahan dan penjelasan resmi pihak-pihak terkait, sehingga rincian mengenai proses revisi masih menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik yang sedang berlangsung.
Baca juga: Konflik Yaman Memanas: Perkembangan Terkini
