Kabupaten Kotawaringin Barat | Kementerian Kehutanan memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Penguatan dilakukan melalui koordinasi penanganan di lapangan serta penyiapan dukungan pemadaman dari udara untuk membantu menjangkau wilayah yang sulit didatangi melalui jalur darat.
Salah satu dukungan tersebut berupa pengiriman helikopter pemadam. Penggunaan armada udara diharapkan dapat mempercepat penanganan titik api, terutama di area yang aksesnya terbatas dan memiliki kondisi medan yang menantang. Namun, pelaksanaan pemadaman masih menghadapi kendala berupa kabut asap tebal. Jarak pandang yang terbatas dapat menghambat pergerakan helikopter, pemantauan lokasi kebakaran, serta proses penjatuhan air secara tepat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap bekerja menangani kebakaran. Penghargaan tersebut ditujukan kepada petugas, relawan, masyarakat, dan unsur lain yang terlibat dalam upaya pengendalian karhutla di kawasan Tanjung Puting.
Penanganan kebakaran di kawasan tersebut memerlukan kerja berkelanjutan karena wilayah terdampak cukup luas. Selain itu, sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau, sehingga pengerahan personel dan peralatan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Kondisi lahan gambut juga menjadi tantangan tersendiri. Api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan tetap membara meskipun kobaran di atas tanah telah berkurang, sehingga proses pemadaman membutuhkan pembasahan dan pemantauan berulang.
Di tengah keterbatasan jarak pandang akibat asap, petugas bersama berbagai pihak terus menyesuaikan strategi pemadaman dengan kondisi lapangan. Penguatan dukungan udara dan kerja sama lintas unsur menjadi bagian penting untuk membatasi penyebaran api, melindungi kawasan konservasi, serta mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Rangkaian permohonan dukungan pemadaman dari udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting berlangsung secara bertahap. Balai Taman Nasional Tanjung Puting mengajukan permohonan resmi kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah pada 9 September 2026. Pengajuan tersebut menjadi dasar koordinasi untuk memperoleh bantuan operasi water bombing, terutama dalam menghadapi kebakaran yang sulit ditangani hanya melalui upaya pemadaman dari darat.
Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan operasi water bombing pada 20 hingga 22 September 2026. Operasi tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan titik-titik kebakaran di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Kondisi itu mendorong pihak taman nasional untuk kembali menyampaikan permintaan dukungan pemadaman udara.
Permintaan lanjutan diajukan pada 2 Oktober 2026 untuk penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Pengajuan tersebut mencakup kebutuhan dukungan terhadap kondisi kebakaran yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut di dua wilayah tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa permintaan bantuan disampaikan mengikuti perkembangan situasi lapangan dan kebutuhan operasi pemadaman.
Selanjutnya, pada 9 Oktober 2026, pihak taman nasional menyampaikan surat susulan. Surat itu meminta penambahan sasaran pemadaman di Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat. Penambahan sasaran tersebut menjadi bagian dari pembaruan permintaan dukungan water bombing agar wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran dapat turut dipertimbangkan dalam pelaksanaan operasi. Dengan demikian, rangkaian pengajuan berlangsung melalui permohonan awal, tindak lanjut operasi pada 20 hingga 22 September 2026, permintaan tambahan pada 2 Oktober 2026, serta surat susulan pada 9 Oktober 2026.
Kabut asap yang menyelimuti kawasan Tanjung Puting menjadi salah satu kendala operasional dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui udara. Asap tebal dapat mengurangi jarak pandang secara signifikan, sehingga kondisi di lapangan tidak selalu memungkinkan bagi helikopter untuk beroperasi secara bebas. Dalam penerbangan, jarak pandang merupakan faktor penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan awak untuk mengamati lingkungan sekitar, mengenali kondisi wilayah, serta menjaga keselamatan selama menjalankan misi.
Pelaksanaan pemadaman dari udara harus mempertimbangkan situasi penerbangan secara menyeluruh, bukan hanya kebutuhan untuk segera menjangkau lokasi kebakaran. Ketika kabut asap menghambat pandangan, risiko operasional dapat meningkat dan keputusan penerbangan perlu disesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Karena itu, dukungan pemadaman udara tidak dapat dipaksakan apabila persyaratan keselamatan belum terpenuhi. Penentuan waktu dan pelaksanaan operasi harus mengacu pada perkembangan jarak pandang serta penilaian terhadap kelayakan penerbangan.
Ristianto menjelaskan bahwa koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman udara dapat berjalan sesuai kondisi operasional yang memungkinkan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan penanganan kebakaran dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. Informasi mengenai kondisi kabut asap dan jarak pandang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah operasi helikopter dapat dilaksanakan, disesuaikan, atau perlu menunggu hingga situasi lebih aman. Dengan demikian, kondisi jarak pandang, keselamatan penerbangan, dan keputusan operasi memiliki keterkaitan erat dalam penanganan kebakaran di Tanjung Puting.
Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting melalui penambahan dukungan personel. Bantuan kendali operasi dikerahkan dari unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kehadiran personel tambahan diharapkan mempercepat koordinasi, memperkuat pengawasan lapangan, serta memastikan setiap titik api ditangani berdasarkan perkembangan situasi dan tingkat risikonya.
Penguatan operasi juga dilakukan melalui penambahan dukungan anggaran dan pengadaan sarana serta prasarana pemadaman. Kebutuhan tersebut mencakup peralatan operasional, perlengkapan keselamatan, serta fasilitas pendukung mobilitas dan komunikasi tim di kawasan yang sulit dijangkau. Kementerian Kehutanan melaksanakan pemantauan secara intensif untuk mengetahui perubahan kondisi kebakaran, sekaligus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas langkah pengendalian yang telah diterapkan.
Upaya pemadaman dilaksanakan melalui kerja sama lintas pihak. Instansi pemerintah, TNI dan Polri, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku wisata di sekitar kawasan dilibatkan sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan pemantauan, mempercepat penyampaian informasi, mendukung pengerahan sumber daya, dan mencegah munculnya kembali titik api setelah proses pemadaman berlangsung.
Kementerian Kehutanan menempatkan keselamatan personel sebagai prioritas utama, disusul pengendalian kebakaran dan perlindungan kawasan konservasi. Perlindungan habitat satwa liar, terutama orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting, juga menjadi perhatian penting dalam setiap tindakan di lapangan. Penanganan kebakaran pada ekosistem gambut membutuhkan upaya berkelanjutan karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul. Oleh sebab itu, keberhasilan pengendalian memerlukan dukungan berbagai pihak, pemantauan pascapemadaman, serta komitmen bersama untuk menjaga kawasan dan keanekaragaman hayatinya.
Baca juga: Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat
