Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dengan pusat kegiatan di Istana , Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas langkah-langkah yang perlu dipercepat dalam menghadapi karhutla, baik melalui pemadaman maupun pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas penguatan penanganan di lapangan sehingga upaya pemadaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Pembahasan juga mencakup langkah pencegahan yang ditujukan untuk menahan potensi perluasan kebakaran. Dengan demikian, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya untuk merespons titik kebakaran yang muncul, tetapi juga memastikan upaya pengendalian terus berjalan.
Arahan Presiden Prabowo disampaikan melalui keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden meminta agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Arahan tersebut menegaskan pentingnya pengerahan kemampuan yang tersedia dalam mendukung pemadaman dan pencegahan secara bersamaan.
Selain itu, Prabowo mengarahkan agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Penguatan ini menjadi bagian dari langkah percepatan yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Melalui arahan itu, setiap sumber daya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mencegah api meluas.
Rapat di Istana tersebut menempatkan percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan sebagai pokok pembahasan. Keterangan mengenai arahan Presiden disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya sebagai penjelasan atas langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan karhutla. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh sumber daya perlu terus dikerahkan dan upaya penanganan diperkuat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara intensif di enam provinsi yang paling terdampak. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menggambarkan luas area yang memerlukan penanganan di lapangan, baik melalui pemadaman langsung, pembasahan lahan, maupun pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Pemerintah saat ini menetapkan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai prioritas operasi. Kedua provinsi itu menjadi fokus pengerahan personel, peralatan, serta dukungan pemadaman karena kondisi kebakaran di sejumlah wilayahnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Strategi operasi mencakup pemadaman dari darat, penguatan koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan dukungan udara apabila diperlukan. Penetapan prioritas ini dilakukan untuk mempercepat pengendalian area yang masih terbakar, bukan untuk mengurangi perhatian terhadap provinsi terdampak lainnya.
Situasi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan berdasarkan pemantauan terbaru. Perkembangan tersebut terlihat dari berkurangnya intensitas penanganan pada sejumlah lokasi dan meningkatnya kendali terhadap titik-titik api. Namun, perbaikan kondisi tidak berarti wilayah-wilayah tersebut telah sepenuhnya terbebas dari ancaman karhutla. Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculan api baru, terutama pada area dengan lahan gambut, cuaca kering, atau potensi angin yang dapat memperluas kebakaran.
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memperbarui informasi mengenai kondisi lapangan. Evaluasi berkala diperlukan agar penempatan personel dan sumber daya dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut, operasi pemadaman diarahkan secara terukur, sementara upaya pencegahan dan kesiapsiagaan tetap berjalan di seluruh provinsi yang terdampak.
Pengerahan kekuatan di lapangan menjadi bagian utama dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Operasi darat dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur yang bekerja untuk menangani titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah. Kekuatan tersebut diarahkan agar proses pemadaman dapat berlangsung secara cepat, terkoordinasi, dan menjangkau area yang terdampak.
Besarnya dukungan personel berperan penting dalam menjaga efektivitas operasi. Berdasarkan capaian penanganan yang dilaporkan, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Ukuran keberhasilan ini menunjukkan bahwa sebagian besar area yang mengalami kebakaran baru dapat ditangani melalui operasi yang dilakukan di lapangan. Angka tersebut juga menjadi gambaran mengenai kinerja penanganan dalam menghadapi perkembangan karhutla dari hari ke hari.
Operasi darat berjalan bersamaan dengan dukungan udara melalui water bombing. Upaya pengeboman air tetap dilakukan di sejumlah wilayah secara paralel untuk mempercepat pemadaman, terutama sebagai bagian dari langkah penanganan yang dilaksanakan secara bersamaan. Dengan menggabungkan pengerahan personel di darat dan operasi udara, penanganan diarahkan untuk memperluas jangkauan pemadaman serta mempercepat proses pengendalian kebakaran.
Pelaksanaan kedua operasi tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pengerahan kekuatan secara serentak. Lebih dari 60.177 personel gabungan mendukung operasi darat, sementara water bombing terus dijalankan di sejumlah wilayah. Capaian pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari menjadi ukuran utama keberhasilan operasi dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Teknologi ini digunakan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan agar potensi curah hujan dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan, terutama kawasan yang masih menghadapi risiko karhutla. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca, kondisi atmosfer, serta kebutuhan penanganan di lapangan. Langkah tersebut diharapkan membantu membasahi lahan gambut dan area rawan terbakar, sekaligus mengurangi peluang munculnya titik panas baru.
Optimalisasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Pemerintah tetap memantau dinamika musim dan sebaran hujan untuk memastikan setiap intervensi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Selain mendukung pemadaman, operasi ini menjadi bagian dari strategi terpadu yang melibatkan unsur pusat, daerah, serta aparat di wilayah terdampak. Pemantauan lapangan dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar perubahan kondisi cuaca dapat segera diikuti dengan penyesuaian operasi.
Rapat di lokasi dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menko PMK Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta calon Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko. Secara virtual, rapat diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tony Harjono. Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah turut hadir bersama pangdam serta kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
