Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pada Senin, 12 Oktober, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi dalam menghadapi kebakaran yang masih berlangsung serta memastikan langkah pemadaman dilakukan secara terarah.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih terbakar. Area terdampak itu tersebar di enam provinsi, sehingga penanganannya memerlukan pemantauan dan dukungan dari berbagai pihak. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menentukan prioritas penanganan.
Perhatian pemerintah saat ini terutama diarahkan pada upaya pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus karena kebakaran masih memerlukan penanganan lanjutan. Pemerintah terus mendorong pengerahan sumber daya agar api dapat dikendalikan, sementara perkembangan kondisi di setiap daerah tetap dipantau melalui laporan resmi.
Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Peristiwa ini juga menjadi perhatian global karena kabut asap yang ditimbulkan turut dirasakan di Singapura dan Malaysia. Situasi tersebut menambah urgensi bagi pemerintah untuk mempercepat pemadaman dan memperkuat pengendalian kebakaran di wilayah Indonesia.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menunjukkan bahwa karhutla menjadi agenda penting pemerintah. Dengan masih adanya lahan yang terbakar di sejumlah provinsi, koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan pemadaman di wilayah prioritas menjadi langkah utama untuk mengurangi dampak kebakaran serta mencegah kondisi berkembang lebih luas.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, pemadam kebakaran, serta relawan dan masyarakat. Kekuatan tersebut diarahkan untuk mendeteksi titik api, melakukan pemadaman langsung, mendinginkan area yang terbakar, serta mencegah api kembali menyebar.
Berdasarkan pemantauan operasi, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen terhadap luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka ini menggambarkan capaian penanganan pada area kebakaran baru, bukan berarti seluruh titik karhutla di berbagai wilayah telah sepenuhnya selesai. Karena itu, patroli, pemantauan melalui darat dan udara, serta penanganan lanjutan tetap dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran.
Selain mengandalkan personel di lapangan, pemerintah terus mengerahkan operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah. Pesawat atau helikopter membawa air untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi tim darat, mempercepat pembasahan lahan, dan membantu membatasi perluasan api. Operasi ini dilakukan secara berulang sesuai kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, dan tingkat ancaman di setiap daerah.
Upaya pengendalian juga diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Teknologi tersebut memanfaatkan pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan dengan menyemai bahan tertentu ke dalam awan. Hujan yang dihasilkan diharapkan membantu membasahi kawasan rawan serta mendukung proses pemadaman di area terdampak. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi syarat.
Rangkaian strategi darat, udara, dan OMC menjadi semakin penting sebelum musim hujan diperkirakan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Sambil menunggu perubahan cuaca tersebut, pemerintah mempertahankan intensitas operasi agar laju kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta kualitas udara tidak meluas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa petugas masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kondisi wilayah yang sulit dijangkau. Sebagian titik kebakaran berada di area dengan akses terbatas, sehingga proses menuju lokasi serta pengiriman personel dan peralatan tidak dapat dilakukan secara cepat. Situasi tersebut membuat upaya pemadaman membutuhkan koordinasi dan waktu yang lebih besar.
Selain persoalan akses, petugas juga harus memperhatikan keberadaan satwa liar di sekitar lokasi kebakaran. Penanganan terhadap satwa menjadi bagian dari tantangan di lapangan karena evakuasi dan perlindungannya perlu dilakukan secara hati-hati. Jangkauan mobil pemadam dan alat berat pun masih terbatas. Tidak seluruh kendaraan dapat mencapai titik api, terutama ketika medan berlumpur, bergambut, atau tidak memiliki jalur yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan petugas harus menyesuaikan strategi dengan kondisi setiap wilayah.
Untuk saat ini, pemadaman lebih difokuskan melalui jalur darat. Asap yang tebal menyulitkan helikopter untuk beroperasi, baik dalam melakukan pemantauan maupun mendukung pemadaman dari udara. Karena itu, personel di darat menjadi tumpuan utama untuk mendekati titik api dan mengendalikan penyebaran kebakaran. Pemerintah menyebut langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan awak serta efektivitas operasi di tengah jarak pandang yang terbatas. Setelah rapat, Dudung juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai tawaran bantuan dari negara lain untuk pemadaman karhutla. Pernyataan itu disampaikan sebatas menjelaskan posisi pemerintah dalam penanganan saat ini, tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai kemungkinan kerja sama atau bentuk bantuan apa pun.
Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Dudung menyampaikan bahwa keputusan tersebut belum diambil karena pemerintah masih menilai mampu menangani situasi yang berlangsung. Penilaian itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan penanganan melalui koordinasi lintas sektor, pengerahan personel, serta pemanfaatan berbagai sarana pemadaman yang tersedia.
Meski demikian, penanganan karhutla tetap diarahkan agar berjalan cepat dan terukur. Pemerintah memantau perkembangan titik api serta kondisi di lapangan untuk memastikan langkah pemadaman dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut mencakup penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Presiden Prabowo mengarahkan agar penanganan karhutla terus diperkuat. Seluruh sumber daya diminta dikerahkan secara optimal, termasuk personel, peralatan, dukungan operasional, dan kapasitas pemantauan. Presiden juga meminta proses pemadaman dipercepat sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lain.
Arahan tersebut menempatkan kecepatan respons sebagai bagian penting dalam penanganan di lapangan. Setiap unsur yang memiliki kemampuan dan kewenangan diminta menjalankan perannya secara terpadu. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai kondisi kebakaran, kebutuhan penanganan, dan perkembangan pemadaman tersampaikan melalui koordinasi yang jelas agar langkah lanjutan dapat ditetapkan secara tepat.
Selain langkah darurat, Presiden meminta penguatan upaya pencegahan karhutla. Pencegahan itu melibatkan para kepala daerah, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan wilayah rawan, dan koordinasi sebelum kebakaran terjadi. Dengan arahan tersebut, pemerintah menjalankan penanganan karhutla melalui dua jalur, yakni pemadaman yang dipercepat serta pencegahan yang diperkuat bersama pemerintah daerah.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
