Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah segera menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang digelar bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan penanganan di lapangan sekaligus memastikan langkah cepat dan terkoordinasi dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan persoalan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurutnya, presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap kebakaran yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat, kesehatan publik, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, setiap perkembangan penanganan perlu dilaporkan secara berkala, sementara upaya pencegahan dan pemadaman harus dijalankan secara terpadu agar titik api tidak meluas.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai fokus penanganan karena dinilai memerlukan perhatian khusus dan koordinasi intensif. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan termasuk dalam wilayah prioritas tersebut, bersama empat provinsi lainnya yang menghadapi potensi maupun kejadian kebakaran. Penetapan fokus ini diharapkan mempercepat pengerahan sumber daya, penguatan pemantauan, serta respons terhadap laporan kebakaran di daerah. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat, petugas kebencanaan, dan masyarakat untuk menangani karhutla secara efektif.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kawasan Tanjung Puting, termasuk area di sekitar taman nasional, diprioritaskan karena kebakaran berpotensi mengancam ekosistem serta satwa yang harus dilindungi. Dalam laporan penanganan, buaya dan harimau disebut sebagai satwa yang keberadaannya perlu dijaga dari dampak api dan asap. Perlindungan kawasan konservasi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengerahan sumber daya.
Operasional helikopter sebelumnya telah dilakukan untuk membantu pemantauan dan pemadaman dari udara. Namun, kondisi kabut asap yang tebal membuat jangkauan serta efektivitas operasi udara menjadi terbatas. Asap mengurangi jarak pandang dan menyulitkan petugas menemukan titik api secara akurat, terutama ketika kebakaran berlangsung di wilayah berhutan atau lahan yang tertutup vegetasi. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini mengoptimalkan operasi darat sebagai bagian dari strategi penanganan.
Upaya melalui jalur darat tidak mudah dilakukan. Sejumlah lokasi berada di medan yang sulit dijangkau, dengan akses terbatas dan kondisi lahan yang menyulitkan pergerakan personel. Untuk mendukung pemadaman, kendaraan seperti mobil dikerahkan bersama alat berat yang dapat membuka atau memperbaiki akses, mengangkut perlengkapan, serta membantu petugas mencapai titik kebakaran. Penanganan juga memerlukan koordinasi tim lapangan, pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan unsur terkait agar api tidak meluas ke habitat satwa.
Dudung menjelaskan bahwa istilah operasi darat dalam konteks ini tidak merujuk pada operasi militer. Istilah tersebut berarti penanganan kebakaran yang dilakukan melalui jalur darat, sebagai pelengkap operasi udara yang terkendala kabut asap. Kombinasi pemantauan, pengerahan kendaraan, penggunaan alat berat, dan pemadaman langsung di lokasi diharapkan dapat mempercepat pengendalian api sekaligus mengurangi risiko terhadap kawasan konservasi di Tanjung Puting.
Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan tersebut dilakukan melalui pengerahan berbagai unsur, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, serta dukungan dari pihak-pihak lain yang terlibat di lapangan. Pemerintah terus mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk merespons titik-titik kebakaran, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI-Polri dan seluruh pihak yang bekerja dalam penanganan karhutla. Penghargaan itu diberikan atas keterlibatan mereka dalam menjalankan pemadaman dan membantu upaya pengendalian kebakaran di daerah terdampak. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dari langkah tersebut agar penanganan dapat terus dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
Dudung menyampaikan perkembangan capaian pemadaman yang telah dilakukan. Luas kebakaran yang ditangani setiap hari disebut berada di kisaran 692 hektare. Angka tersebut terus diupayakan agar menurun, sementara area yang masih terbakar ditangani secepatnya melalui pengerahan personel dan dukungan yang diperlukan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan kebakaran di masing-masing wilayah.
Selain pemadaman langsung, pemerintah menjalankan langkah mitigasi untuk membantu mengendalikan risiko karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut melakukan pengendalian cuaca sebagai bagian dari upaya tersebut. Langkah mitigasi ini berjalan berdampingan dengan pemadaman di lapangan, sehingga respons pemerintah tidak hanya berfokus pada api yang telah muncul, tetapi juga pada tindakan pengendalian yang mendukung penanganan karhutla.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara presisi sejak tingkat daerah, bukan baru bergerak setelah api muncul. Arahan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai unsur penting dalam membaca potensi ancaman, memantau kondisi lapangan, serta memastikan langkah pencegahan berjalan sebelum situasi berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Dalam pelaksanaannya, pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli karhutla perlu dilakukan secara terintegrasi. Unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah diarahkan untuk bekerja dalam satu koordinasi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat pemantauan wilayah, mempercepat penyampaian informasi, dan mendukung tindakan awal apabila ditemukan indikasi yang dapat memicu karhutla. Kerja sama di tingkat masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memastikan pencegahan tidak hanya bergantung pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi.
Prabowo juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif dan menjangkau masyarakat secara luas. Arahan tersebut ditujukan kepada para gubernur di enam provinsi yang menjadi prioritas, serta kepada pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Masing-masing unsur diminta memperkuat koordinasi sesuai kewenangan dan kondisi wilayah, termasuk dalam menyampaikan peringatan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang berisiko menimbulkan kebakaran.
Selain menekankan pencegahan sejak dini, Presiden memberikan arahan langsung kepada BNPB untuk mendukung penanganan karhutla secara terkoordinasi. Berbagai upaya di lapangan diminta dikerahkan secara maksimal dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan lembaga terkait. Langkah tersebut mencakup pemantauan kondisi, penyebaran informasi, penguatan kesiapsiagaan, serta tindakan cepat berdasarkan perkembangan di setiap wilayah prioritas.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
