Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk perlindungan bagi pekerja ojek online. Penyusunan aturan ini dilakukan untuk memastikan amanat dalam perpres dapat diterjemahkan ke dalam ketentuan yang lebih operasional.
Aturan turunan itu ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026. Batas waktu tersebut merupakan tenggat penyusunan aturan turunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dengan demikian, Komdigi perlu memastikan regulasi pelaksana selesai dan diterbitkan sebelum batas akhir tahun yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan segera diterbitkan sesuai tenggat yang ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026. Penegasan tersebut menunjukkan komitmen kementerian untuk memenuhi amanat perpres dalam memberikan landasan perlindungan bagi ekosistem transportasi digital dan pekerja ojek online.
Keberadaan aturan turunan diharapkan melengkapi ketentuan yang telah ditetapkan melalui perpres. Regulasi ini akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, informasi yang tersedia baru menegaskan target penerbitan sebelum 31 Desember 2026 serta kesesuaian kebijakan dengan tenggat yang tercantum dalam peraturan presiden.
Salah satu materi yang akan dibahas dalam aturan turunan perlindungan ekosistem ojek online adalah layanan pengantaran makanan dan barang. Pembahasan ini diperlukan karena karakter layanan tersebut berbeda dari layanan pengantaran penumpang. Dalam pengiriman makanan dan barang, objek yang dibawa menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan layanan, termasuk cara penanganan, kapasitas kendaraan, serta potensi risiko selama perjalanan.
Menurut penjelasan Nezar, aturan tersebut tidak diarahkan untuk menetapkan tarif secara langsung. Fokusnya adalah menyusun pedoman perhitungan tarif layanan yang dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait. Dengan adanya pedoman, mekanisme penentuan biaya diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik pengiriman secara lebih proporsional, bukan menyamaratakan seluruh jenis perjalanan dalam layanan ojol.
Perbedaan utama terlihat pada bobot dan dimensi barang yang diantar. Sebuah pesanan dapat memiliki berat satu kilogram, dua kilogram, atau tiga kilogram. Variasi tersebut memengaruhi kebutuhan transportasi dan tidak dapat diperlakukan sama dengan pengantaran seorang penumpang. Selain berat, bentuk, ukuran, jenis makanan atau barang, serta risiko kerusakan juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan pedoman.
Karena itu, penerapan ketentuan untuk pengantaran makanan dan barang akan memiliki pendekatan yang berbeda dari layanan pengantaran orang. Pedoman perhitungan tarif perlu mencerminkan beban dan risiko yang melekat pada objek kiriman, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan layanan bagi konsumen, pengemudi, dan penyedia platform. Pemerintah masih menyiapkan rincian aturan tersebut, sehingga ketentuan yang berlaku nantinya akan menjadi dasar untuk membangun perhitungan layanan yang lebih terarah tanpa menetapkan nominal tarif dalam aturan ini.
Penyusunan aturan turunan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diarahkan untuk memperkuat perlindungan dalam ekosistem ojek online. Salah satu tujuan yang disampaikan ialah meningkatkan penghasilan pengemudi, sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka ketika menjalankan tugas. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya melihat aspek pendapatan, tetapi juga memperhatikan posisi pengemudi dalam hubungan yang melibatkan berbagai pihak.
Komdigi menempatkan pengemudi sebagai salah satu unsur penting dalam ekosistem ojol yang perlu memperoleh perhatian melalui pengaturan yang lebih terarah. Aturan itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi penerapan tarif yang seimbang, sehingga kepentingan pengemudi, konsumen, dan platform dapat dipertimbangkan secara bersamaan. Keseimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih adil di seluruh pihak.
Dalam penyusunan kebijakan, penerapan tarif tidak diarahkan untuk mengutamakan satu pihak dengan mengabaikan pihak lainnya. Pengemudi perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan penghasilan, konsumen tetap berada dalam kerangka tarif yang seimbang, sementara platform dapat menjalankan perannya dalam ekosistem secara berkelanjutan. Kerangka ini menunjukkan bahwa pengaturan yang disiapkan Komdigi mencakup kepentingan tiga pihak utama.
Nezar menyampaikan keinginan agar seluruh pihak dalam ekosistem tersebut memperoleh harga yang adil dan dapat berkembang dengan baik. Pernyataan itu menjadi landasan bagi arah penyusunan aturan, terutama dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pengemudi, konsumen, dan platform. Melalui pengaturan yang mempertimbangkan kepentingan bersama, Komdigi berupaya menciptakan penerapan tarif yang adil bagi seluruh pihak terkait.
Sebelum menerbitkan aturan turunan mengenai perlindungan ekosistem ojek online, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan serangkaian pembahasan bersama para pemangku kepentingan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi operasional di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pembahasan melibatkan perwakilan pengemudi ojol serta perusahaan platform yang menyediakan layanan pengiriman makanan dan barang.
Dalam pertemuan tersebut, Komdigi membahas proses bisnis yang dijalankan oleh masing-masing platform, mulai dari hubungan pengguna, mitra pengemudi, dan perusahaan hingga mekanisme penyediaan layanan. Pemerintah juga mendalami metode penghitungan tarif yang diterapkan oleh platform, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi besaran biaya perjalanan atau pengiriman. Selain itu, diskusi mencakup algoritma yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk mengatur pemesanan, mencocokkan permintaan dengan pengemudi, serta menentukan distribusi layanan. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini dinilai penting agar aturan yang diterbitkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sesuai dengan cara kerja layanan digital.
Masukan dari pengemudi dan penyedia platform kemudian menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan peraturan menteri. Rancangan tersebut disebut telah mendekati tahap final setelah melalui diskusi dengan berbagai kelompok yang berkaitan dengan ekosistem transportasi pengemudi ojol. Penyusunannya juga melibatkan sejumlah kementerian yang memiliki peran dalam pengaturan ekosistem tersebut. Dengan proses konsultasi yang telah berjalan, regulasi diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi pengemudi, sekaligus menciptakan kepastian bagi platform dan pengguna layanan sebelum ditetapkan sesuai target waktu.
Baca juga: Jelang Pertarungan Derbi, Persib Siapkan Strategi Khusus | Aturan Lalu Lintas Puncak Bogor Akhir Pekan Ini | Kampanye Kesadaran Dana Pensiun: Masyarakat Diajak Siapkan Masa Depan
