Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah kabar bahwa transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan dikenai pajak mulai 9 November 2026. Ia menegaskan tidak ada kebijakan baru yang secara otomatis memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transfer. Dengan demikian, informasi mengenai pengenaan PPN secara menyeluruh terhadap aktivitas tersebut tidak sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pemerintah. Penegasan ini merespons kabar yang menyebut tanggal tertentu sebagai awal berlakunya pajak untuk transfer dan penggunaan dompet digital.
Suahasil menyampaikan penegasan tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa, 3 November. Dalam kesempatan itu, ia membantah kabar bahwa masyarakat akan langsung dikenai PPN setiap kali melakukan transfer antarbank atau bertransaksi menggunakan dompet digital. Pokok penjelasannya adalah bahwa tidak ada kebijakan baru yang menetapkan pungutan otomatis atas setiap transaksi itu. Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa tanggal 9 November 2026 menandai pemberlakuan pajak tersebut.
Karena itu, kabar tentang pajak otomatis atas setiap transfer perlu dibedakan dari pernyataan resmi yang disampaikan Suahasil. Ia tidak membenarkan adanya perubahan kebijakan seperti yang beredar, melainkan menegaskan bahwa pungutan PPN secara otomatis atas semua transfer bukan kebijakan baru yang berlaku mulai tanggal tersebut. Penjelasan itu mencakup transfer antarbank maupun transaksi dompet digital, sebagaimana disebut dalam kabar yang dibantah. Dengan inti pernyataan tersebut, masyarakat memperoleh klarifikasi bahwa tanggal 9 November 2026 bukan awal pemungutan PPN otomatis atas setiap transaksi. Penegasan Suahasil disampaikan dalam forum KSSK, bukan sebagai pengumuman mengenai penerapan pungutan baru.
Tanggal 9 November yang muncul dalam pemberitaan mengenai pajak digital tidak menandai dimulainya pungutan PPN atas seluruh transfer uang atau penggunaan dompet digital. Tanggal tersebut berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), sebuah sistem yang diumumkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Karena itu, konteks kebijakan ini perlu dibedakan dari kabar yang menyebut masyarakat akan dikenai pajak setiap kali mengirim uang atau membayar melalui aplikasi.
SPP-TDLN ditujukan untuk mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak sesuai ketentuan. Transaksi yang dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan produk atau layanan digital dari luar negeri, bukan semata-mata penggunaan sarana pembayaran elektronik. Dompet digital dan transfer pada dasarnya merupakan metode untuk memindahkan atau membayar uang; keberadaan metode tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan setiap transaksi sebagai objek PPN baru. Perlakuan pajak tetap bergantung pada jenis transaksi dan aturan yang berlaku.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tujuan sistem tersebut adalah meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak. Dengan sistem pemungutan yang lebih terarah, kewajiban pajak pada transaksi yang memenuhi ketentuan diharapkan dapat dijalankan secara lebih efektif. Penjelasan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut berfokus pada mekanisme pemungutan, bukan penciptaan pungutan baru atas seluruh aktivitas transfer masyarakat. Oleh sebab itu, kabar mengenai tanggal 9 November sebaiknya dibaca sesuai ruang lingkupnya: penerapan sistem untuk transaksi digital luar negeri yang kena PPN, bukan pajak otomatis atas setiap saldo, transfer, atau pembayaran melalui dompet digital. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi mengenai jenis transaksi yang dimaksud sebelum menarik kesimpulan dari unggahan atau judul berita yang beredar.
Dalam menjelaskan perlakuan pajak atas transfer dan dompet digital, Suahasil menekankan pentingnya membedakan dana yang dipindahkan dari imbalan atas jasa. Uang yang dikirim merupakan nilai milik nasabah yang berpindah dari satu pihak atau rekening ke pihak lain. Nilai tersebut bukan pembayaran atas layanan penyelenggara, sehingga tidak serta-merta menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembedaan ini membantu menghindari anggapan bahwa setiap transaksi transfer atau penggunaan dompet digital membuat seluruh jumlah uang yang tertera dalam transaksi otomatis dikenai pajak. Fokusnya bukan pada besarnya dana yang bergerak, melainkan pada sifat pembayaran yang diterima sebagai imbalan jasa.
Ketentuan mengenai PPN atas layanan transfer dan dompet digital telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Aturan tersebut menjadi landasan dalam menentukan perlakuan pajak atas jasa yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran. Karena itu, penerapan PPN tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan transaksi atau penggunaan suatu layanan. Penilaian perlu melihat apa yang menjadi objek pembayaran dan apakah unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan telah terpenuhi. Dengan demikian, dana nasabah yang sekadar dipindahkan tidak disamakan dengan imbalan yang diterima penyedia atas jasa tertentu yang diberikan kepada pengguna.
PPN dikenakan atas imbalan jasa tertentu apabila jasa tersebut memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Artinya, dasar pengenaan pajak berkaitan dengan nilai imbalan atas jasa yang memenuhi kriteria, bukan keseluruhan nilai dana dalam transaksi. Prinsip ini menjaga agar pemahaman publik mengenai pajak digital tetap tepat dan tidak mencampuradukkan dua komponen yang berbeda. Nasabah tetap perlu memahami bahwa kewajiban pajak mengikuti aturan mengenai jasa dan imbalannya, sementara jumlah yang dikirim tidak otomatis diperlakukan sebagai objek PPN. Penegasan ini juga menunjukkan bahwa PMK Nomor 69 Tahun 2022 mengatur perlakuan atas layanan tertentu, bukan pajak atas setiap perpindahan uang melalui sarana digital.
Penegasan mengenai transfer dan dompet digital perlu dibaca sesuai batas cakupan masing-masing ketentuan. Surat Pemberitahuan Pajak Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) berkaitan dengan transaksi digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena itu, keberadaan transaksi digital lintas negara tidak berarti setiap perpindahan uang oleh masyarakat secara otomatis dikenai PPN. Fokusnya adalah transaksi digital yang termasuk dalam cakupan objek pajak, bukan semata-mata tindakan mengirim atau menerima dana.
Di sisi lain, ketentuan mengenai jasa transfer dan layanan dompet digital mengatur imbalan atas jasa tertentu. Artinya, yang menjadi perhatian adalah pembayaran atau imbalan yang diterima penyedia atas layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait. Hal ini berbeda dari pengenaan pajak atas seluruh nilai uang yang dipindahkan pengguna. Penggunaan layanan pembayaran digital, dengan demikian, tidak serta-merta membuat saldo, isi ulang, atau setiap transaksi pengguna diperlakukan sebagai objek PPN. Penilaian tetap bergantung pada jenis jasa dan imbalan yang dimaksud dalam aturan.
Kedua cakupan tersebut perlu dibedakan agar penjelasan kebijakan tidak ditafsirkan terlalu luas. SPP-TDLN menyasar transaksi digital luar negeri yang merupakan objek PPN, sedangkan aturan jasa transfer dan dompet digital berlaku atas imbalan jasa tertentu sesuai ketentuan. Keduanya memiliki fokus yang berbeda dan tidak dapat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa semua transfer atau penggunaan dompet digital dikenai pajak. Dengan demikian, batas kebijakan berada pada jenis transaksi atau jasa yang diatur, bukan pada seluruh perpindahan dana masyarakat. Penegasan ini menjelaskan lingkup aturan yang disebutkan tanpa memperluasnya ke transaksi lain yang tidak dinyatakan sebagai objek dalam keterangan tersebut.
Baca juga: Golkar Bali Soroti Kebutuhan Logistik dan Tegaskan Kesiapan Menuju 2029 | Pemkot Bekasi Evaluasi Pasar Baru, Fasilitas dan Transaksi Digital Jadi Sorotan | Inisiatif Data Center AI untuk Membangun Kemandirian Digital Indonesia
380 kunjungan
