Jakarta | Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyampaikan bahwa niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden perlu ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Pandangan itu menempatkan ketentuan hukum sebagai acuan utama dalam merespons pernyataan mengenai kemungkinan pengunduran diri seorang pejabat negara. Hermawi menyampaikan sikap tersebut kepada jurnalis pada Selasa, 10 November 2026. Dengan demikian, pernyataan NasDem berfokus pada tata cara dan landasan konstitusional yang harus diperhatikan, bukan pada anggapan bahwa proses pengunduran diri sudah berlangsung hingga tuntas.
Penegasan tersebut penting untuk membedakan niat yang disampaikan dan keputusan yang telah diproses secara resmi. Dalam keterangan Hermawi, hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana niat Gibran diperlakukan menurut aturan konstitusi. Prosedur yang berlaku perlu menjadi pegangan agar setiap langkah terkait jabatan Wakil Presiden berjalan dalam kerangka hukum yang semestinya. Pernyataan itu tidak menyebut bahwa pengunduran diri telah disetujui ataupun bahwa status jabatan Gibran telah berubah. Karena itu, informasi mengenai niat tersebut sebaiknya dipahami secara cermat, tanpa menyimpulkan hasil yang belum dinyatakan.
Sikap NasDem juga menggarisbawahi bahwa persoalan pengunduran diri dari jabatan publik tidak cukup dipahami hanya sebagai pernyataan pribadi. Ada proses konstitusional yang perlu ditempuh dan menjadi dasar bagi penanganan lebih lanjut. Hermawi tidak menyatakan bahwa proses itu telah selesai; ia menekankan perlunya mengikuti ketentuan yang berlaku. Pembedaan ini membantu publik melihat bahwa penyampaian niat, tahapan prosedural, dan keputusan resmi merupakan hal yang berbeda. Hingga ada keterangan resmi mengenai perkembangan berikutnya, pokok pernyataan NasDem tetap berupa dorongan agar niat Gibran diproses sesuai konstitusi, bukan pernyataan bahwa pengunduran dirinya telah disahkan.
Hermawi menilai bahwa permintaan agar pengunduran diri Gibran diproses menurut konstitusi penting untuk memberikan kejelasan sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, langkah yang mengikuti ketentuan hukum dan tata negara dapat menjadi jalan yang tertib untuk menangani persoalan tersebut. Ia berharap pembahasan tidak terus berlarut-larut dalam perdebatan, termasuk mengenai ijazah Gibran, karena keadaan itu berisiko mempertahankan suasana kontroversial tanpa memberi ruang bagi penyelesaian yang jelas.
Dalam pandangan Hermawi, proses konstitusional bukan sekadar urusan prosedur. Ia juga dapat menunjukkan bahwa persoalan politik diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui spekulasi atau tekanan yang terus-menerus. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai bagaimana permintaan tersebut ditangani. Harapan untuk mengakhiri polemik itu merupakan penilaian Hermawi tentang perlunya penyelesaian, bukan pernyataan bahwa seluruh perdebatan atau perhatian publik akan berhenti seketika setelah suatu proses dimulai.
Hermawi juga mengaitkan berlarutnya kontroversi dengan kebutuhan bangsa untuk kembali memusatkan perhatian pada agenda yang lebih luas. Ia berharap waktu dan energi yang selama ini tersita oleh polemik dapat dialihkan untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Pandangan itu mencerminkan keinginannya agar pembicaraan publik kembali memberi tempat bagi upaya pembangunan dan pekerjaan yang dianggap mendesak. Namun, hal tersebut disampaikan sebagai harapan dan penilaian Hermawi, bukan sebagai klaim mengenai dampak polemik yang telah diukur secara pasti.
Karena itu, ia mendorong penanganan yang berlandaskan konstitusi agar persoalan dapat dibahas secara terarah dan tidak terus menjadi sumber ketegangan. Baginya, penyelesaian yang jelas diharapkan membantu bangsa bergerak dari perdebatan menuju perhatian pada tantangan bersama. Hermawi menekankan pentingnya pemulihan fokus nasional dan kerja untuk mengejar ketertinggalan, sambil tetap menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Dorongan tersebut menempatkan kepastian prosedural sebagai bagian dari harapan untuk menutup polemik dan membuka ruang bagi agenda publik lainnya.
Hermawi menekankan bahwa rakyat seharusnya tetap menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, menurut penekanannya, memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan mengarahkan kerja pemerintahan pada kemajuan bangsa. Karena itu, pembahasan mengenai pengunduran diri Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka yang menjaga agar pelayanan kepada rakyat tidak kehilangan prioritas. Fokus utama pemerintahan semestinya bukan tersita oleh persoalan yang berlarut, melainkan tetap tertuju pada tugas melayani masyarakat.
Ia menilai terlalu banyak waktu telah terbuang untuk urusan yang berpotensi memperlambat pelayanan publik. Penilaian tersebut menjadi pengingat bahwa perhatian dan waktu pemerintah perlu digunakan secara cermat, terutama agar kepentingan masyarakat tidak tersisih oleh perdebatan yang belum diselesaikan. Hermawi tidak menguraikan rincian urusan tersebut dalam penekanannya. Namun, ia mengingatkan bahwa hal-hal yang menyita waktu dapat berisiko menghambat kelancaran kerja pelayanan, sehingga persoalan terkait perlu ditangani dengan cara yang jelas dan sesuai ketentuan.
Dalam konteks itu, Hermawi kembali menegaskan bahwa niat pengunduran diri harus diproses secara konstitusional. Proses yang berlandaskan konstitusi diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang tuntas, bukan terus menyita perhatian. Penegasan ini menempatkan prosedur sebagai jalan untuk memastikan perkara ditangani sebagaimana mestinya, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk kembali memusatkan perhatian pada pelayanan publik. Ia tidak menyampaikan rincian tambahan mengenai tahapan yang harus ditempuh, sehingga penekanannya tetap pada prinsip bahwa proses perlu mengikuti aturan konstitusi.
Pesan mengenai fokus pada rakyat dan penyelesaian sesuai konstitusi berjalan beriringan. Pelayanan publik tetap perlu menjadi perhatian, sementara persoalan pengunduran diri ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, waktu dan perhatian tidak terus terserap oleh urusan yang belum tuntas. Hermawi mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi orientasi kerja pemerintah, dan proses konstitusional perlu ditempuh agar persoalan ini dapat diselesaikan secara jelas. Penekanan tersebut menjaga pembahasan tetap pada dua hal utama: kewajiban melayani rakyat dan pentingnya menuntaskan niat pengunduran diri sesuai konstitusi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan Prasetyo saat menjelaskan pertemuan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada Selasa pagi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan pernyataan mengenai pengunduran dirinya dalam pertemuan itu.
Prasetyo mengatakan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Ia menyebut pembicaraan keduanya mencakup pernyataan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Penjelasan itu disampaikan di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, keterangan Prasetyo mengenai isi pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan tahapan maupun hasil dari proses yang berkaitan dengan pengajuan itu.
Menurut Prasetyo, pernyataan Gibran disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. Ia mengaitkan pembicaraan itu dengan perkembangan yang menjadi perhatian publik, termasuk keputusan dari dua lembaga peradilan tersebut. Keterangan Mensesneg menjadi penjelasan pemerintah mengenai adanya komunikasi Presiden dan Wakil Presiden pada pagi itu, sekaligus mengonfirmasi bahwa isu pengunduran diri dibicarakan dalam pertemuan mereka.
Prasetyo tidak menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut yang akan ditempuh setelah pernyataan tersebut. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari penjelasannya terbatas pada adanya pertemuan, durasinya, serta pokok pembicaraan yang ia sebutkan. Ia menyatakan Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo, tetapi tidak memberikan uraian mengenai dokumen, mekanisme, atau keputusan yang mungkin menyusul.
Keterangan tersebut penting dibedakan dari kepastian mengenai status jabatan maupun hasil suatu proses. Prasetyo hanya menjelaskan apa yang dibicarakan dalam pertemuan Selasa pagi dan mengaitkannya dengan dinamika keputusan di Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.
21 kunjungan
