Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, status Gibran sebagai orang nomor dua di pemerintahan belum berubah. Keterangan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong atau menghentikan pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatan itu.
Status tersebut tetap berlaku meskipun Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian permohonan atau pernyataan pengunduran diri merupakan langkah yang berbeda dari berakhirnya masa jabatan secara resmi. Karena itu, informasi mengenai adanya penyampaian pengunduran diri tidak tepat dipahami sebagai tanda bahwa Gibran sudah tidak lagi menjabat. Ia masih menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai Wakil Presiden selama statusnya belum berubah.
Penjelasan Yusril menempatkan perhatian pada keadaan yang berlaku saat ini, bukan pada kemungkinan atau tahapan yang mungkin menyusul. Dalam persoalan jabatan publik, perlu dibedakan kehendak seseorang untuk mundur, penyampaian kehendak tersebut kepada pihak terkait, dan perubahan status jabatan yang telah berlaku. Ketiga hal itu tidak selalu terjadi pada waktu yang sama. Oleh sebab itu, kabar mengenai pengunduran diri perlu dibaca secara cermat dan tidak disamakan dengan keputusan yang sudah efektif.
Untuk sementara, Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI. Keterangan ini juga memberi konteks bagi publik agar tidak menarik kesimpulan bahwa proses yang disebutkan telah selesai atau bahwa jabatan tersebut telah ditinggalkan. Selama belum ada perubahan status yang dinyatakan berlaku, kedudukan Gibran tetap seperti sebelumnya. Dengan demikian, fokus utama dari penjelasan Yusril adalah bahwa pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo belum mengubah status Gibran sebagai Wakil Presiden maupun pelaksanaan tugas-tugasnya.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak cukup disampaikan melalui pernyataan lisan atau pengumuman kepada publik. Jika seorang wakil presiden ingin berhenti dari jabatannya, permohonan tersebut perlu ditempuh secara formal melalui mekanisme yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dengan demikian, penyampaian sikap politik atau kabar mengenai rencana mundur belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan. Prosesnya harus mengikuti tata cara kelembagaan yang berlaku.
Tahap awal yang ia terangkan adalah pengajuan surat tertulis dari wakil presiden kepada MPR. Surat itu berisi permintaan untuk berhenti, sehingga menjadi dasar resmi bagi lembaga negara tersebut untuk menerima dan menindaklanjuti permohonan. Bentuk tertulis diperlukan agar maksud pengunduran diri tercatat secara jelas, termasuk pihak yang mengajukan dan tujuan suratnya. Mekanisme ini juga membedakan permohonan formal dari wacana, spekulasi, atau pernyataan yang beredar di ruang publik.
Yusril menyampaikan keterangan tersebut di kompleks Istana Negara pada Selasa, 10 November 2026. Penjelasan itu memberi gambaran mengenai langkah administratif yang harus ditempuh apabila pengunduran diri benar-benar diajukan. Surat kepada MPR menjadi pintu masuk dalam proses tersebut, bukan sekadar pemberitahuan informal kepada pemerintah atau masyarakat. Setelah permohonan disampaikan, tindak lanjutnya berada dalam ranah mekanisme konstitusional dan kelembagaan, sesuai ketentuan yang mengatur kedudukan serta pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Dalam konteks pemberitaan mengenai Gibran, penjelasan mengenai prosedur ini perlu dibedakan dari kabar bahwa ia telah berhenti. Selama belum ada permohonan tertulis yang disampaikan melalui jalur resmi dan diproses sesuai aturan, statusnya tetap sebagai wakil presiden yang sedang menjabat. Karena itu, informasi tentang pengunduran diri sebaiknya merujuk pada dokumen dan tahapan formal, bukan hanya rumor atau tafsir atas pernyataan tertentu. Yusril menekankan pentingnya memahami prosedur tersebut agar publik dapat membedakan isu politik dan tindakan resmi dalam ketatanegaraan Indonesia.
Menurut penjelasan Yusril, apabila surat pengunduran diri wakil presiden diterima, tahapan berikutnya berkaitan dengan penetapan adanya kekosongan jabatan. MPR dapat mengadakan sidang untuk menyatakan bahwa jabatan wakil presiden kosong. Sidang tersebut menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang perlu ditempuh setelah pengunduran diri disampaikan secara resmi, bukan sekadar tindak lanjut administratif atas pernyataan publik. Dengan demikian, penerimaan surat menjadi titik awal bagi lembaga terkait untuk memproses keadaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Uraian ini menjelaskan alur normatif, yakni bagaimana prosedur dapat berjalan berdasarkan aturan, apabila kondisi yang dipersyaratkan benar-benar terjadi.
Setelah MPR menyatakan adanya kekosongan, lembaga tersebut kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada presiden. Pemberitahuan itu memberi dasar bagi presiden untuk melanjutkan proses pengisian jabatan sesuai mekanisme yang dijelaskan. Dalam tahapan berikutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga pengusulan tidak hanya menyangkut jumlah calon, tetapi juga kelayakan mereka menurut aturan. Proses ini menempatkan presiden sebagai pihak yang mengajukan pilihan, sementara MPR menjalankan peran kelembagaan pada tahapan penetapan berikutnya.
Penjelasan Yusril tersebut perlu dibaca sebagai gambaran mengenai prosedur yang mungkin berlaku, bukan sebagai konfirmasi bahwa pengunduran diri telah diajukan atau seluruh tahap sudah berlangsung. Pernyataan mengenai kemungkinan MPR bersidang, pemberitahuan kepada presiden, dan pengajuan dua nama menggambarkan urutan apabila prasyaratnya terpenuhi. Dalam konteks pemberitaan tentang Gibran, penting membedakan pembahasan mekanisme hukum dari keadaan faktual jabatan saat ini. Selama belum ada proses resmi yang memastikan perubahan status, uraian prosedural itu tidak dengan sendirinya berarti terjadi kekosongan jabatan. Karena itu, setiap perkembangan perlu merujuk pada dokumen dan keputusan resmi, bukan menyimpulkan bahwa tahapan telah berjalan hanya dari penjelasan tentang tata cara.
Yusril menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengunduran diri wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan yang memberinya mandat. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai satu pasangan. Karena itu, kedudukan keduanya bersumber dari hasil pemilu, bukan semata-mata dari penunjukan atau keputusan pejabat tertentu. Hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengumumkan pasangan terpilih berdasarkan perolehan suara dan ketentuan yang berlaku. Rangkaian ini menjadi landasan penting untuk memahami mengapa perubahan dalam jabatan presiden maupun wakil presiden harus mengikuti prosedur yang diatur secara formal.
Setelah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, presiden dan wakil presiden mengucapkan sumpah atau janji dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Prosesi tersebut dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana ditentukan dalam tata cara pelantikan. Bagi Yusril, sumpah itu menandai dimulainya pelaksanaan mandat konstitusional yang diperoleh melalui pemilu. Oleh sebab itu, jika salah satu pemegang jabatan hendak berhenti atau diberhentikan, persoalannya tidak cukup dipandang sebagai urusan administratif biasa. Harus ada mekanisme yang sesuai dengan kedudukan jabatan tersebut, tahapan konstitusional, serta aturan lembaga yang berwenang. Penjelasan ini menjadi konteks untuk menilai isu pengunduran diri secara hati-hati.
Yusril juga merujuk pada ketentuan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden dilakukan oleh MPR sesuai konstitusi dan tata tertib MPR. Ketentuan itu menunjukkan bahwa perubahan status jabatan memiliki jalur kelembagaan yang harus dihormati, bukan diputuskan hanya berdasarkan pernyataan atau spekulasi di ruang publik. Mekanisme formal diperlukan agar setiap langkah memiliki dasar hukum dan proses yang jelas. Namun, ia tidak menyatakan bahwa pengunduran diri telah terjadi atau bahwa proses pemberhentian sedang berlangsung. Dalam menyikapi pertanyaan tentang posisi Gibran, Yusril memilih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Baca juga: Memanas, Eks Ketua KPU Tepis Pasal Selundupan di PKPU Buat Pencalonan Gibran sebagai Wapres | Fenomena ini memperlihatkan bahwa gempa yang terjadi dekat kawasan subduksi tidak selalu memiliki mekanisme sesar naik (thrust faulting)
28 kunjungan
