JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari rotasi besar di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan keputusan ini, Asep Edi Suheri mendapat tanggung jawab baru untuk memimpin unsur pengawasan umum di tingkat Mabes Polri.
Asep Edi Suheri menggantikan Komjen Wahyu Widada yang mendapat penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perpindahan Wahyu ke kementerian tersebut turut mengubah susunan pejabat utama di tubuh Polri. Posisi Irwasum Polri kemudian diisi oleh Asep berdasarkan keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sebelum ditunjuk sebagai Irwasum Polri, Asep Edi Suheri menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Perubahan jabatan itu sekaligus memicu pergantian pimpinan di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dengan demikian, rotasi ini mencakup dua posisi penting, yakni kepemimpinan di bidang pengawasan umum Polri dan jabatan Kapolda Metro Jaya. Penunjukan Asep menandai perpindahan tugas dari kepolisian daerah ke struktur utama Mabes Polri, sementara jabatan yang ditinggalkannya akan membutuhkan pejabat pengganti.
Jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diemban Irjen Asep Edi Suheri akan ditempati oleh Irjen Dadang Hartanto. Penempatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum ditugaskan ke wilayah hukum Polda Metro Jaya, Dadang Hartanto menjabat sebagai Kapolda Maluku. Perubahan ini menandai pergeseran tanggung jawab dari kepemimpinan kepolisian di Maluku menuju salah satu wilayah dengan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat tinggi.
Perubahan jabatan itu tercantum dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Surat telegram tersebut memuat rangkaian perubahan jabatan di lingkungan Mabes Polri serta sejumlah kepolisian daerah. Dalam rangkaian yang sama, Asep Edi Suheri ditetapkan untuk mengisi jabatan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Dengan demikian, posisi Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Asep kemudian dialihkan kepada Dadang Hartanto, yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku.
Urutan penempatan tersebut memperlihatkan keterkaitan langsung pengangkatan Asep Edi Suheri sebagai Irwasum dan penugasan Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya. Asep meninggalkan jabatan pimpinan Polda Metro Jaya setelah mendapat penugasan baru pada tingkat Mabes Polri, sementara Dadang dipindahkan untuk mengisi posisi yang kosong. Telegram Kapolri menjadi dasar administratif bagi rangkaian rotasi itu, termasuk perubahan pada kedua jabatan tersebut. Informasi mengenai pergantian ini merujuk pada isi surat telegram tertanggal 2 Oktober 2026 dan tidak dengan sendirinya memuat keterangan tambahan mengenai pelantikan. Penempatan Dadang sebagai Kapolda Metro Jaya, bersama pengangkatan Asep sebagai Irwasum, menjadi bagian dari penataan jabatan kepolisian yang diumumkan melalui dokumen tersebut.
Rotasi besar di lingkungan Polri tidak hanya menyentuh posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dan Kapolda Metro Jaya. Perubahan tersebut juga mencakup sejumlah jabatan utama di tingkat Markas Besar Polri. Langkah ini menandai penataan kepemimpinan pada beberapa unsur strategis, baik yang berkaitan dengan pengawasan, penyidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat, intelijen, maupun pendidikan dan pelatihan.
Pada posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), jabatan yang sebelumnya dipegang Komjen Syahardiantono kini dijabat oleh Irjen Asep Safrudin. Sementara itu, unsur Baharkam diisi oleh Irjen Herry Heryawan. Perubahan berikutnya terjadi pada jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), yang ditempati oleh Irjen Dedy Kusuma Bakti.
Jabatan Irwasum kini dipercayakan kepada Komjen Asep Edi Suheri. Posisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam rangkaian rotasi karena berkaitan dengan fungsi pengawasan internal di tubuh Polri. Selain itu, posisi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) diisi oleh Irjen Rudi Darmoko. Dengan demikian, pergantian di Mabes Polri mencakup beberapa jabatan penting yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan tugas institusi.
Rangkaian rotasi juga meliputi pergantian 19 kapolda di berbagai wilayah. Perubahan itu termasuk jabatan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolda Sumatera Utara, bersama sejumlah kapolda lainnya. Pergantian pada tingkat kewilayahan tersebut melengkapi penataan di jajaran pusat, sehingga perubahan kepemimpinan berlangsung secara luas. Rotasi ini memperlihatkan bahwa pembaruan tidak terbatas pada satu atau dua jabatan, melainkan mencakup posisi strategis Mabes Polri serta sejumlah kepemimpinan kepolisian daerah.
Rotasi besar di lingkungan Polri mencakup 88 personel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel memperoleh promosi atau dipercaya menempati jabatan baru. Perubahan ini tidak hanya menyangkut perpindahan penugasan, tetapi juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel.
Selain kenaikan pangkat, mutasi tersebut meliputi penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Penataan itu menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya manusia Polri agar penempatan personel dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tanggung jawab pada masing-masing jabatan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Pernyataan itu menempatkan perubahan jabatan sebagai proses yang berlangsung dalam tata kelola organisasi kepolisian. Setiap penugasan baru diharapkan dapat mendukung kesinambungan pelaksanaan tugas, baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan, sesuai bidang dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.
Johnny juga menyampaikan harapan agar para pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan serta tanggung jawab penugasannya. Mereka diharapkan meneruskan program yang telah berjalan, menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.
Dengan cakupan 88 personel, perubahan ini menunjukkan skala penataan yang melibatkan berbagai jenjang kepangkatan dan jabatan. Promosi, kenaikan pangkat, serta penyesuaian jabatan menjadi unsur dalam rangkaian rotasi yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
