Probolinggo — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mengelola aset wisata daerah melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kembali mendapat pengakuan dari daerah lain. Kamis (9/10/2025), Pemkab Probolinggo menerima kunjungan studi tiru dari jajaran Pemkab Lumajang yang ingin belajar langsung mengenai pengelolaan objek wisata berbasis kemitraan publik-swasta tersebut.
Rombongan Pemkab Lumajang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Hari Susiati, dan beranggotakan jajaran dari Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Bagian Hukum, serta Tata Pemerintahan. Kedatangan mereka disambut secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Probolinggo, Saniwar, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Pertemuan Jabung 3, Kantor Bupati Probolinggo.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan A’at Kardono, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Heri Mulyadi, serta perwakilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dan DPMPTSP.
Fokus Bahasan: KSP Pantai Bentar
Kunjungan tersebut berfokus pada praktik terbaik Pemkab Probolinggo dalam pengelolaan objek wisata Pantai Bentar melalui skema KSP dengan PT Lawu Tawangmangu (The Lawu Group). Kerja sama yang telah ditandatangani sejak 20 Maret 2023 itu menjadi bukti nyata dari pelaksanaan konsep KSP yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa kehilangan kontrol publik.
Dalam sesi pertemuan, Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD, Hellen Ari Hermawan, memaparkan secara teknis mekanisme pelaksanaan, regulasi, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan dari implementasi KSP di sektor pariwisata.
Saniwar: KSP Dorong PAD dan Kemandirian Ekonomi
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa KSP menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan aset daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pemanfaatan aset daerah melalui KSP bukan hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Pantai Bentar adalah contoh nyata bagaimana kemitraan publik-swasta bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Saniwar menegaskan seluruh proses pengelolaan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, dengan melibatkan perangkat daerah terkait seperti BPPKAD dan Disporapar. “Kami pastikan seluruh tahapan dilaksanakan secara tertib dan transparan. Semua dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan aset daerah,” tambahnya.
Apresiasi dari Pemkab Lumajang
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, menyampaikan apresiasi tinggi atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Probolinggo dalam berbagi pengalaman. Ia menilai, studi tiru ini sangat penting untuk memperkuat sinergi dan transfer pengetahuan antar daerah.
“Kami datang untuk belajar dan saling berbagi pengalaman tentang pengelolaan aset, khususnya di sektor pariwisata. Kabupaten Probolinggo telah memiliki sistem yang baik dan kami ingin menerapkan hal serupa agar pengelolaan wisata di Lumajang lebih profesional dan sesuai aturan,” ujarnya.
Susi menambahkan, sektor pariwisata harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. “Yang terpenting, bagaimana pariwisata dapat mengangkat ekonomi lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang kerja sama lintas kabupaten. “Kami berharap hubungan baik ini berlanjut dalam bentuk kolaborasi konkret antar daerah. Belajar bersama dan saling melengkapi adalah kunci kemajuan pariwisata di Jawa Timur,” ungkapnya.
Heri Mulyadi: Tantangan Investasi dan Harapan Baru
Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menegaskan pentingnya menjaga tata kelola sektor pariwisata dengan manajemen yang profesional. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah menarik minat investor agar berani menanamkan modal di sektor wisata daerah.
“Kondisi ekonomi global membuat investor lebih berhati-hati. Namun kami terus berupaya memperbaiki iklim investasi agar lebih menarik. Kerja sama dengan PT Lawu Tawangmangu menjadi bukti bahwa Kabupaten Probolinggo siap dan terbuka untuk kemitraan,” jelasnya.
Heri juga menyampaikan bahwa sejumlah destinasi seperti Pantai Bentar tengah berbenah dengan konsep wisata modern dan ramah investasi. “Setiap tahun kami menambah fasilitas, memperbaiki sarana, dan memastikan kerja sama berjalan sesuai kontrak. Prinsipnya, pengelolaan pariwisata harus berbasis bisnis agar berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah fokus mengembangkan desa wisata sebagai langkah pemerataan ekonomi masyarakat. “Target kami adalah 100 desa wisata, dan saat ini sudah 32 desa siap dikembangkan. Semoga dengan dukungan semua pihak, pariwisata Probolinggo semakin maju dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkasnya.
Kesimpulan
Kunjungan studi tiru Pemkab Lumajang ke Kabupaten Probolinggo menjadi bukti bahwa model pengelolaan aset wisata melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) telah diakui sebagai praktik terbaik di tingkat daerah. Sinergi antar pemerintah daerah seperti ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(Bambang/Red)