Jayapura, Investigasi88.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (20/5/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan pengelolaan wilayah perbatasan berjalan optimal, baik dari segi infrastruktur, pelayanan publik, hingga kerja sama ekonomi lintas negara.
Setibanya di lokasi, Wamendagri Ribka disambut oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Suzana Wanggai bersama jajaran instansi lintas sektor seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina yang bertugas di kawasan perbatasan. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam meninjau kesiapan serta perkembangan pelayanan dan infrastruktur di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
“Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kemendagri serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kami ingin memastikan bahwa proses administrasi dan interaksi ekonomi berjalan baik,” tegas Ribka dalam keterangannya kepada media.
Menurutnya, PLBN Skouw telah mengalami banyak kemajuan signifikan, terutama dari aspek infrastruktur dan aktivitas perdagangan masyarakat lintas batas. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung pembangunan kawasan perbatasan, termasuk memberikan hibah kepada negara tetangga sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral.
“Kami melihat nilai tukar pasar dan aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan cukup lancar. Pemerintah juga telah menyalurkan hibah untuk pembangunan di sisi Papua Nugini sebagai bentuk kepedulian dan penguatan hubungan antarnegara,” jelasnya.
Selain meninjau fasilitas PLBN, Wamendagri Ribka turut mengunjungi area pasar yang berada di sekitar kawasan tersebut. Dalam kunjungan itu, ia berdialog langsung dengan para pedagang dan pelaku usaha kecil dari kedua negara yang melakukan transaksi di wilayah perbatasan. Ia mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka serta menyampaikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi rakyat.
“Pasar ini menjadi titik temu penting bagi masyarakat dua negara. Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan harus dijaga dan diperkuat karena menjadi salah satu pilar hubungan antarbangsa,” ujar Ribka.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, pelayanan publik harus terus diperkuat, mulai dari infrastruktur, administrasi, layanan kesehatan, hingga layanan karantina.
“Kami harap Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong peningkatan pelayanan ini agar perbatasan menjadi beranda negara yang benar-benar representatif,” tandasnya.
Pj. Sekda Provinsi Papua, Suzana Wanggai, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wamendagri. Ia menegaskan komitmen Pemprov Papua untuk memperkuat kerja sama lintas batas bersama pemerintah pusat dan negara tetangga.
“Kami aktif menjalin koordinasi dengan BNPP dan kementerian terkait untuk meningkatkan people to people contact antara warga Indonesia dan Papua Nugini. Kami juga mendorong kerja sama pendidikan, ekonomi, dan kegiatan budaya lintas batas,” ungkap Suzana.
Ia juga berharap pembangunan wilayah perbatasan ini dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Wilayah ini kini semakin terbuka. Tinggal bagaimana kami memanfaatkannya secara optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Konsul Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini, Tangkuman Alexander, turut menyampaikan update terkait proyek bantuan hibah dari Indonesia kepada Papua Nugini. Fase pertama bantuan mencakup renovasi SD Wutung, pembangunan gedung pemadam kebakaran, dan fasilitas pengelolaan sampah yang kini hampir rampung dan akan segera diserahterimakan tahun ini.
Fase kedua akan meliputi pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sampah, serta pelatihan personel terkait. Saat ini, proses negosiasi juga tengah berlangsung untuk penyediaan listrik lintas negara yang diharapkan memperkuat konektivitas energi di wilayah perbatasan.
Kunjungan Wamendagri Ribka Haluk ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan kawasan perbatasan bukan hanya sebagai titik penjagaan, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang strategis. Pemerintah berharap, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat kedaulatan, serta mempererat hubungan persaudaraan antarwarga dua negara.
(Edi D/Puspen Kemendagri)