Sumur Minyak Diduga Ilegal Terbakar di Aceh Timur, Aparat Diminta Usut Tuntas

ACEH TIMUR — Kebakaran sumur minyak mentah yang diduga dikelola tanpa legalitas di kawasan perkebunan Gampong Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang disebut terjadi pada Kamis (13/8/2026) dini hari itu memunculkan desakan agar aparat penegak hukum memastikan status legalitas kegiatan sekaligus mengusut penyebab kebakaran.

Informasi awal mengenai kejadian tersebut diperoleh wartawan melalui unggahan media sosial TikTok dari akun bernama Ronny Oposisi pada Kamis pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Dalam unggahan itu disebutkan adanya kebakaran pada sumur minyak mentah di kawasan Gampong Seumali. Informasi awal menyebut peristiwa terjadi sekitar pukul 01.00 WIB.

Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari aparat kepolisian maupun instansi teknis terkait mengenai penyebab kebakaran, status perizinan sumur, pihak yang mengelola lokasi, serta ada atau tidaknya korban dalam peristiwa tersebut.

Karena itu, penyebutan sumur tersebut sebagai sumur minyak ilegal masih merupakan dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari instansi berwenang.

Kebakaran pada kegiatan pengeboran atau produksi minyak masyarakat menjadi perhatian karena menyangkut aspek keselamatan kerja, keselamatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, serta kepastian hukum terhadap kegiatan eksploitasi minyak.

Apabila suatu kegiatan memang tidak memiliki izin atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai hukum. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar legalitas tertentu, informasi mengenai perizinan tersebut juga penting disampaikan kepada publik agar pemberitaan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Wartawan media ini telah berupaya memperoleh konfirmasi dari aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Timur melalui pesan WhatsApp pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 08.38 WIB.

Konfirmasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebenaran peristiwa, lokasi kebakaran, penyebab kejadian, kondisi korban maupun kerugian, serta langkah penanganan dan penyelidikan yang dilakukan aparat.

Hingga berita ini ditulis, tanggapan resmi yang dapat diverifikasi dari pihak berwenang belum diperoleh.

Sorotan juga datang dari pemerhati sosial publik Aceh, Bung Karo-Karo. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya menangani peristiwa kebakaran, tetapi juga memeriksa secara menyeluruh aktivitas pengeboran atau produksi minyak yang masih berlangsung di wilayah Aceh Timur apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran hukum.

“Harapan saya kepada Bapak Kapolda Aceh yang baru menjabat, jangan tinggal diam. Segera ambil sikap tegas,” ujar Karo-Karo kepada wartawan, Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 10.44 WIB.

Menurut dia, aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap dugaan aktivitas minyak ilegal, termasuk apabila ditemukan adanya pihak yang memberikan perlindungan kepada kegiatan yang melanggar hukum.

Ia juga mendorong agar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun melakukan pendalaman bersama fungsi pengawasan internal apabila dari hasil penyelidikan ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat.

“Turunkan tim Ditreskrimsus bersama Propam Polda Aceh apabila memang ada dugaan pembekingan dari aparat penegak hukum di Aceh Timur. Lakukan tindakan secara tegas sesuai hukum,” katanya.

Karo-Karo menilai dugaan aktivitas minyak tanpa legalitas tidak boleh dibiarkan apabila terbukti menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Desakan tersebut pada prinsipnya perlu ditempatkan sebagai aspirasi masyarakat dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan aparat maupun praktik pembekingan.

Sebab, tudingan mengenai adanya oknum yang membekingi aktivitas ilegal merupakan tuduhan serius yang membutuhkan bukti dan pemeriksaan resmi. Media juga tidak dapat menyatakan seseorang atau institusi terlibat sebelum terdapat fakta, bukti, maupun keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, aparat kepolisian diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan di lokasi kebakaran, termasuk apakah benar terdapat kegiatan pengeboran minyak, siapa pengelolanya, bagaimana status perizinannya, serta apakah ditemukan unsur pidana.

Selain itu, apabila terdapat indikasi pelanggaran, masyarakat berhak mengetahui langkah hukum yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peristiwa kebakaran tersebut sekaligus menjadi momentum bagi aparat dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengeboran minyak masyarakat di wilayah Aceh Timur. Pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau kebakaran.

Sampai ada keterangan resmi dari pihak berwenang, informasi mengenai penyebab kebakaran, status legalitas sumur, identitas pengelola, jumlah kerugian, dan ada atau tidaknya korban masih harus dipandang sebagai informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pewarta: Tim Redaksi
Narasumber: Bung Karo-Karo, Pemerhati Sosial Publik Aceh
Sumber informasi awal: Unggahan media sosial dan hasil konfirmasi wartawan
Catatan redaksi: Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian, instansi terkait, maupun pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.