JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas layanan transportasi publik melalui Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Menurutnya, rencana tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan akses transportasi berbeda dari kawasan daratan Jakarta.
Perluasan layanan ini berpotensi membuka akses perjalanan yang lebih mudah, terjangkau, dan teratur bagi warga Kepulauan Seribu. Transportasi laut yang terintegrasi dapat mendukung berbagai aktivitas harian, mulai dari bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan administrasi dan perdagangan. Karena itu, kehadiran Transjakarta laut dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan pemerataan pelayanan publik bagi seluruh warga DKI Jakarta.
Meski memberikan dukungan, Ramly mengingatkan agar layanan tersebut tidak hanya menjadi fasilitas tambahan atau sekadar simbol keberhasilan pemerintah. Transjakarta laut harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga. Aspek jadwal keberangkatan, keterjangkauan tarif, keamanan, kenyamanan, serta keterhubungan dengan moda transportasi lain perlu dipastikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Ramly menilai kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi Kepulauan Seribu perlu dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa wilayah kepulauan tersebut tidak boleh diperlakukan hanya sebagai “etalase” pembangunan. Kehadiran Transjakarta laut semestinya menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan warga Kepulauan Seribu memperoleh hak transportasi yang setara dengan masyarakat di wilayah daratan.
Ramly menilai kebutuhan utama warga Kepulauan Seribu dalam rencana layanan Transjakarta laut bukan hanya tersedianya kapal atau armada tambahan. Masyarakat membutuhkan moda transportasi yang cepat, teratur, dan dapat diandalkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kepastian perjalanan menjadi penting karena warga harus mengandalkan transportasi laut untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, mengurus keperluan administrasi, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayah lain.
Menurut pandangan tersebut, jadwal keberangkatan yang rutin perlu menjadi bagian utama dalam perencanaan layanan. Warga seharusnya tidak dipaksa menunggu terlalu lama hanya karena belum ada kepastian kapan kapal berikutnya berangkat. Ketidakjelasan waktu dapat menghambat berbagai kegiatan, bahkan membuat perjalanan sederhana menjadi lebih panjang dan sulit diprediksi. Karena itu, pengelola perlu menyusun jadwal yang mudah dipahami, mengumumkannya secara terbuka, serta menjaga konsistensi pelaksanaannya di setiap titik keberangkatan.
Ramly menyebut frekuensi perjalanan setiap 15 menit sekali sebagai salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kemudahan akses. Gagasan itu bukan keputusan final, melainkan contoh pengaturan yang menunjukkan pentingnya interval keberangkatan yang singkat dan teratur. Pelaksanaannya tentu perlu disesuaikan dengan kajian kebutuhan penumpang, kondisi operasional, keselamatan pelayaran, serta kemampuan armada. Ukuran keberhasilan layanan tidak semata-mata dilihat dari keberadaan kapal, melainkan dari kepastian waktu dan manfaat langsung yang dirasakan warga. Layanan akan dinilai benar-benar membantu apabila masyarakat dapat memperkirakan waktu berangkat dan tiba, mengurangi waktu tunggu, serta bepergian dengan lebih efisien dan nyaman.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly meminta agar rencana pengembangan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu memusatkan perhatian pada wilayah kepulauan. Menurutnya, perluasan akses antarpulau memang penting untuk mendukung mobilitas warga, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kebutuhan tersebut harus ditempatkan dalam kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh dan tidak mengabaikan warga Jakarta yang tinggal di daratan.
Ramly menilai layanan transportasi publik gratis tetap menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Program tersebut berkaitan langsung dengan akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan sehari-hari. Karena itu, pengembangan rute laut perlu dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan anggaran, kesiapan armada, serta kesinambungan layanan bus dan moda transportasi publik lain di daratan. Perluasan konektivitas ke Kepulauan Seribu semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas warga di kawasan padat penduduk.
Dalam menyampaikan pandangannya, Ramly tidak menolak gagasan menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih baik. Ia justru mendukung upaya membuka akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat kepulauan. Meski demikian, pengelolaan teknis dan pengembangan layanan tersebut perlu ditangani oleh lembaga yang memiliki kompetensi. “Urusan tersebut diserahkan kepada Transjakarta sebagai pihak yang profesional,” ujar Ramly, sebagaimana dikutip dalam pembahasan itu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia menginginkan perencanaan yang efisien, tetapi tetap meminta Pemprov DKI menjaga keseimbangan prioritas. Dengan demikian, layanan menuju Kepulauan Seribu dapat berkembang tanpa mengurangi perhatian terhadap transportasi publik gratis bagi warga Jakarta di daratan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan rencana memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut hingga udara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga Jakarta, termasuk masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu yang selama ini bergantung pada layanan penyeberangan dan konektivitas antarpulau. Gagasan itu tercantum dalam rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta.
Dalam rancangan tersebut, ruang lingkup usaha perusahaan mencakup penyelenggaraan angkutan perairan dan udara, penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, serta pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan. Perluasan kewenangan itu diharapkan dapat membentuk jaringan transportasi yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat peran Transjakarta sebagai pengelola mobilitas publik lintas moda.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji berbagai alternatif pengelolaan, landasan regulasi, dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada pelanggan. Pengkajian diperlukan agar rencana tersebut tidak berhenti pada perluasan kewenangan, tetapi dapat menghasilkan layanan yang aman, andal, dan sesuai kemampuan masyarakat. Kehadiran transportasi laut diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau, memudahkan akses warga terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung pergerakan barang, jasa, dan wisatawan.
Sejumlah aspek teknis juga masih dimatangkan, lain skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, kapasitas armada, serta penyesuaian tarif agar tetap terjangkau. Pemerintah perlu memastikan seluruh komponen tersebut melalui kajian yang terukur dan melibatkan kebutuhan warga sebagai pertimbangan utama. Pada saat yang sama, pengembangan layanan laut direncanakan tidak mengganggu mutu dan frekuensi layanan Transjakarta di darat, baik bus koridor, bus non-koridor, maupun armada penunjang lainnya. Dengan demikian, ekspansi usaha dapat berjalan beriringan dengan pemeliharaan kualitas layanan transportasi yang telah digunakan masyarakat setiap hari.
