JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Suahasil Nazara menjelaskan fokus kerja tiga wakil menteri keuangan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Oktober 2026. Penjelasan tersebut disampaikan setelah struktur pimpinan Kementerian Keuangan dinyatakan lengkap dengan Suahasil sebagai Menteri Keuangan serta Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman sebagai wakil menteri keuangan.
Menurut Suahasil, penunjukan tiga wakil menteri bukan dimaksudkan untuk membagi-bagi kewenangan secara terpisah di lingkungan kementerian. Keberadaan mereka justru diarahkan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada sektor-sektor strategis. Dengan pembagian fokus yang jelas, setiap wakil menteri dapat mendampingi pengelolaan agenda prioritas sekaligus memastikan kebijakan berjalan selaras dengan arah kerja kementerian.
Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman akan menjalankan peran sesuai bidang fokus masing-masing, termasuk penguatan koordinasi kebijakan, pengelolaan fiskal, serta pengawasan pelaksanaan program yang berkaitan dengan agenda ekonomi nasional. Pembagian perhatian tersebut tidak mengurangi kewenangan menteri, melainkan membentuk mekanisme kerja yang lebih terintegrasi pimpinan dan unit-unit di bawah Kementerian Keuangan.
Suahasil menekankan bahwa koordinasi menjadi unsur penting dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan negara. Tiga wakil menteri diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan kerja pimpinan, menjaga kesinambungan komunikasi antardirektorat, dan merespons kebutuhan kebijakan secara lebih cepat. Formasi lengkap ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan APBN serta memastikan setiap program strategis memiliki pengawalan yang memadai. Melalui kerja bersama tersebut, Kementerian Keuangan menargetkan kebijakan fiskal dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan konsisten dengan prioritas pemerintah.
Juda Agung mendapat fokus kerja yang berkaitan dengan pengawasan sektor keuangan, perkembangan ekonomi internasional, dan strategi pembiayaan negara. Ruang lingkup ini menempatkan perhatian pada dinamika industri keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pemerintah. Fokus tersebut menjadi bagian dari peta kerja yang disusun untuk membantu mengawal pelaksanaan fungsi Kementerian Keuangan secara lebih terarah.
Pada sektor keuangan, perhatian Juda mencakup pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan lembaga keuangan, koordinasi kebijakan yang berdampak pada stabilitas, serta identifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi perekonomian. Pengawasan ini penting karena perubahan pada sektor keuangan dapat berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan kesinambungan kebijakan fiskal. Pelaksanaannya tetap dilakukan melalui koordinasi dengan jajaran dan unit terkait di lingkungan kementerian.
Isu ekonomi internasional juga menjadi bagian penting dalam fokus tersebut. Perubahan kondisi global, kebijakan moneter negara lain, perkembangan perdagangan, serta gejolak pasar keuangan internasional dapat memengaruhi perekonomian nasional dan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dengan mengikuti perkembangan itu, pemerintah dapat menilai dampaknya terhadap kebijakan fiskal, menyusun langkah antisipasi, dan memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai tantangan eksternal.
Dalam hal pembiayaan negara, fokus Juda berkaitan dengan upaya mendukung strategi pembiayaan yang kredibel, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan anggaran. Hal ini mencakup perhatian terhadap sumber pembiayaan, risiko, biaya, serta kondisi pasar yang memengaruhi pengelolaan utang dan instrumen pembiayaan lainnya. Strategi tersebut perlu disusun secara hati-hati agar mampu mendukung program pemerintah tanpa mengabaikan ketahanan fiskal.
Suahasil menekankan bahwa pembagian fokus kerja ini bukan pemisahan kewenangan secara eksklusif antarjajaran pimpinan. Seluruh wakil menteri tetap bekerja dalam satu kerangka tanggung jawab Kementerian Keuangan, dengan koordinasi dan dukungan bersama. Karena itu, fokus Juda berfungsi sebagai penajaman perhatian dan pembagian tugas untuk memperkuat pengawalan kebijakan, bukan sebagai batas yang memisahkan satu bidang dari bidang lainnya.
Nurcholisoh Ibnu Aman diarahkan untuk berfokus pada pilar penerimaan negara. Fokus tersebut menempatkan pengawalan terhadap berbagai sumber pendapatan pemerintah sebagai bagian utama dari pembagian kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, perhatian diarahkan pada bagaimana seluruh komponen penerimaan negara dipahami dan dikelola sesuai ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan.
Cakupan yang disebutkan meliputi pendapatan negara secara umum, penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Keempat aspek tersebut merupakan bagian yang saling terkait dalam pilar penerimaan. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu unsur yang perlu dikawal, sementara kepabeanan dan cukai serta PNBP juga termasuk dalam cakupan tanggung jawab yang diarahkan kepada Nurcholisoh Ibnu Aman.
Penjelasan mengenai pembagian fokus ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dipandang sebagai area kerja yang luas. Pengawalan tidak hanya berkaitan dengan satu jenis pemasukan, tetapi mencakup sejumlah sumber yang membentuk pendapatan negara. Karena itu, pemahaman terhadap karakter setiap komponen menjadi bagian penting dalam menjalankan fokus tersebut, tanpa memisahkannya dari kerangka penerimaan negara secara keseluruhan.
Suahasil menekankan pentingnya aspek penerimaan negara bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan menjadi salah satu unsur penting dalam APBN sehingga pengelolaannya perlu mendapat perhatian. Penekanan ini memperjelas posisi tugas Nurcholisoh Ibnu Aman dalam mengawal pilar penerimaan, mencakup pendapatan negara, perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Fokus tersebut melengkapi pembagian kerja para wakil menteri keuangan sesuai bidang yang telah diarahkan.
Luky Alfirman mendapat perhatian khusus pada bidang tata kelola belanja negara, sistem perbendaharaan, serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Ruang lingkup tersebut mencakup bagaimana anggaran direncanakan, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan agar setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga efektivitas program pemerintah sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, prioritas pembangunan, dan prinsip akuntabilitas.
Dalam tata kelola belanja negara, fokusnya tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kualitas proses sejak penyusunan hingga evaluasi. Sistem perbendaharaan menjadi bagian penting karena mendukung kelancaran arus kas negara, pembayaran kewajiban pemerintah, pencatatan transaksi, serta penyediaan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Penguatan sistem tersebut diharapkan membantu Kementerian Keuangan merespons kebutuhan fiskal secara lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Perhatian terhadap TKD juga memiliki posisi strategis karena transfer tersebut menjadi instrumen utama untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan di daerah. Pengalokasian dana perlu mempertimbangkan pemerataan, kapasitas fiskal, kebutuhan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan. Dengan tata kelola yang semakin baik, penyaluran TKD diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan mendorong penggunaan anggaran daerah yang efektif dan berdampak langsung.
Meski setiap wakil menteri memiliki area perhatian, pola kerja di tingkat pimpinan tetap bersifat kolektif. Ketiganya dapat berkolaborasi secara silang ketika menangani isu yang saling berkaitan, sebab kebijakan belanja, perbendaharaan, transfer, penerimaan, dan pengelolaan fiskal tidak berdiri sendiri. Organisasi, sumber daya manusia, serta anggaran operasional Kementerian Keuangan juga akan ditangani bersama oleh menteri dan ketiga wakil menteri. Struktur ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan, bukan membatasi kerja berdasarkan sekat tugas yang kaku.
