**Probolinggo** – Samsudin, S.H., Gubenur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, menyampaikan kekecewaannya terkait materi debat calon bupati Kabupaten Probolinggo yang berlangsung pada 20 Oktober 2024. Ia menyoroti ketidakadaan pembahasan isu korupsi dalam debat tersebut, padahal korupsi merupakan masalah krusial yang seharusnya menjadi fokus perhatian.
Dalam pandangannya, tingginya angka kemiskinan yang menempatkan Kabupaten Probolinggo di peringkat keempat terendah di Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tindak pidana korupsi. “Korupsi menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Samsudin. Ia berharap agar calon pemimpin yang akan terpilih mampu mengambil langkah konkret untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kondisi ekonomi daerah.
Samsudin juga menekankan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih peka dalam menyusun materi debat. “KPU harus lebih peka dalam menyusun materi debat tahap kedua, agar dapat mencakup isu-isu penting yang berkaitan dengan integritas dan transparansi pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsudin menjelaskan bahwa praktik korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Hal ini menyebabkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi warga dalam proses pemerintahan. “Kami meminta kepada KPU sebagai penyelenggara debat publik agar isu penanggulangan korupsi juga dimasukkan dalam materi debat,” ujarnya.
Samsudin menambahkan, “Saya berharap kepada KPU agar isu korupsi dimasukkan dalam debat tahap selanjutnya, biar masyarakat tahu bagaimana cara menyikapi kasus ini.” Dengan harapan bahwa pembahasan ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Melalui pernyataan ini, Samsudin ingin mendorong calon pemimpin untuk lebih memperhatikan persoalan yang mendasar bagi masyarakat, serta menuntut komitmen yang nyata dalam mengatasi masalah korupsi yang telah mengakar di daerah tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para calon pemimpin mereka.
(SAHAR/Red/**)