Probolinggo, INV88 – Pelaksanaan Program Revitalisasi Ruang Kelas di SD Negeri Sumberkare I, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan setelah Ketua LSM JAkPRO bersama tim investigasi melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
Program revitalisasi tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang diusulkan melalui Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. SDN Sumberkare I menjadi salah satu sekolah prioritas karena sebelumnya mengalami musibah ambruknya salah satu ruang kelas akibat hujan deras.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut memiliki rincian sebagai berikut:
* **Program:** Revitalisasi Sekolah Dasar.
* **Nama Pekerjaan:** Revitalisasi Ruang Kelas SD Negeri Sumberkare I Kecamatan Wonomerto.
* **Nomor PKS:** 0371.1/C3.3/BP2.01/01/V/PKS/2026.
* **Tanggal PKS:** 26 Mei 2026.
* **Waktu Pelaksanaan:** 150 hari kalender.
* **Sumber Dana:** Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
* **Nilai Anggaran:** Rp321.337.961 ditambah Rp150.000.000, sehingga total sebesar Rp471.337.961.
* **Pelaksana:** P2SP SD Negeri Sumberkare I.
Dalam penelusurannya, Ketua LSM JAkPRO Badrus Seman mengaku menemui Ketua Pelaksana P2SP di kediamannya. Menurut keterangan yang diterimanya, Ketua Pelaksana mengaku dirinya hanya tercantum sebagai ketua, namun tidak dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan proyek.
Ia juga menyebut terdapat dugaan keterlibatan pihak lain di luar struktur P2SP dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, disebutkan pula bahwa konsultan pengawas diduga jarang berada di lokasi, sementara pekerjaan diklaim telah berjalan sekitar dua pekan meski sebagian peralatan utama, seperti mesin molen, disebut belum tersedia.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Ketua LSM JAkPRO Badrus Seman menyatakan pihaknya menduga terdapat ketidaksesuaian dalam tata kelola pelaksanaan proyek. Menurutnya, berbagai temuan yang telah dikumpulkan akan dikaji secara hukum dan berpotensi dilaporkan kepada instansi yang berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami berharap instansi terkait meningkatkan pengawasan karena proyek ini menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujarnya.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Tim investigasi gabungan media online Nusantara telah meminta konfirmasi kepada Hari C, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
Dalam tanggapan resminya melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Hari C menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan media ini.
“Terima kasih atas sinergi informasi dan kerja samanya. Terkait pelaksanaan Program Revitalisasi di SDN Sumberkare I Wonomerto, sekolah tersebut mendapat program karena terdampak bencana. Laporan sampai saat ini belum pernah ada. Dinas tetap melakukan pendampingan, pengawasan, dan monitoring evaluasi dalam pelaksanaannya. Selebihnya akan kami koordinasikan lebih lanjut,” jelasnya. Sabtu (11/7/26) malam.
Menanggapi informasi mengenai keterangan yang disampaikan pihak P2SP, Kepala Dinas kembali menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima informasi tersebut.
“Kalau keterangan dari P2SP kami belum pernah dapat dan diberi informasi. Terima kasih atas support dan kerja samanya,” tambahnya.
Atas penjelasan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait informasi yang berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi apabila terdapat pihak yang ingin memberikan penjelasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tim investigasi gabungan media online Nusantara akan terus memantau perkembangan pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut dan menyajikan informasi berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Bersambung….?
(Tim investigasi gabungan media online Nusantara/**)
