Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk membahas perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Penanganan bencana ini memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam pemantauan titik api, pengendalian asap, serta pelaksanaan pemadaman di daerah terdampak.
Dalam rapat itu, pemerintah meninjau langkah yang telah dilakukan sekaligus membahas kebutuhan tambahan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Upaya tersebut mencakup pengerahan personel dan peralatan, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemantauan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi penyebaran api. Perhatian juga diarahkan pada perlindungan masyarakat yang terdampak asap dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain.
Selain membahas strategi dalam negeri, rapat terbatas tersebut turut menyinggung tawaran bantuan dari negara tetangga. Bantuan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika luas wilayah terdampak dan tantangan di lapangan membutuhkan sumber daya tambahan. Opsi kerja sama regional dinilai perlu dipertimbangkan secara cermat, dengan memperhatikan kebutuhan operasional serta mekanisme koordinasi yang berlaku.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa sikap pemerintah mengenai kemungkinan menerima bantuan tersebut masih akan dibahas dalam rapat. Dengan demikian, belum ada keputusan final terkait penerimaan tawaran itu. Pemerintah terlebih dahulu akan mengevaluasi situasi karhutla, kebutuhan penanganan, serta bentuk bantuan yang paling sesuai. Pembahasan lanjutan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mendukung pemadaman secara efektif, tanpa mengurangi kendali dan koordinasi pemerintah Indonesia dalam menangani kondisi di wilayah terdampak.
Perhatian serius Presiden Prabowo terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terlepas dari dampaknya yang semakin luas. Karhutla bukan hanya menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Menurut Dudung, dampak kebakaran bahkan telah meluas hingga negara-negara tetangga. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa karhutla memiliki konsekuensi lintas batas dan memerlukan penanganan pemerintah yang terencana, cepat, serta berkelanjutan.
Salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla adalah kondisi lahan gambut. Lahan gambut memiliki karakteristik yang membuat api sulit dipadamkan. Api dapat menyebar dan bertahan di lapisan bawah permukaan, meskipun kobaran di atas tanah terlihat telah berkurang. Keadaan ini menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu, sumber daya, dan pengawasan yang lebih besar. Tanpa penanganan menyeluruh, titik api berpotensi kembali muncul dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Karakteristik tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemadaman. Penguatan penanganan diperlukan agar respons terhadap titik api dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Perhatian terhadap lahan gambut juga menegaskan bahwa strategi penanggulangan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman permukaan, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi lahan secara keseluruhan.
Wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam penanganan ini meliputi Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga wilayah tersebut perlu memperoleh pemantauan dan koordinasi yang kuat karena dampak karhutla dapat berkembang dengan cepat, terutama ketika kondisi lahan mendukung penyebaran api. Fokus pemerintah pada wilayah-wilayah tersebut mencerminkan upaya untuk mengendalikan sumber kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan negara-negara di sekitarnya.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan personel secara terpadu. TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, serta satuan terkait ditempatkan di sejumlah titik yang mengalami kebakaran. Mereka menjalankan pemadaman darat, patroli, pendinginan area, pembuatan sekat bakar, dan pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar dukungan peralatan, air, logistik, dan informasi dapat segera diarahkan ke lokasi prioritas.
Tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan luas wilayah terdampak, tetapi juga kondisi lahan yang terbakar. Sebagian titik berada di kawasan gambut, yang menyimpan bara di bawah permukaan dan dapat kembali terbakar meskipun api terlihat telah padam. Medan yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, serta angin dan cuaca kering turut memperlambat proses pemadaman. Karena itu, petugas perlu melakukan pembasahan berulang dan memastikan bara di lapisan tanah benar-benar tidak lagi aktif.
Karhutla juga berdampak langsung terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Asap pekat menurunkan jarak pandang, mengganggu kesehatan, serta dapat menghambat perjalanan darat dan kegiatan ekonomi. Dalam kondisi tertentu, kabut asap mengganggu operasional penerbangan karena jarak pandang di sekitar bandar udara tidak memenuhi batas keselamatan. Sejumlah penerbangan harus ditunda, dijadwalkan ulang, atau menunggu hingga kondisi atmosfer membaik.
Dudung melaporkan bahwa jarak pandang di sejumlah wilayah Sumatra Selatan sempat menurun hingga sekitar 500–800 meter. Keadaan tersebut menyebabkan penundaan sejumlah penerbangan dalam beberapa hari terakhir. Ia juga menyampaikan pengalaman mengalami penundaan penerbangan ketika hendak melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Laporan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak terbatas pada area kebakaran, melainkan turut memengaruhi konektivitas antardaerah dan pelaksanaan agenda pemerintahan.
Pemerintah Indonesia masih membahas tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa pembicaraan mengenai bentuk kolaborasi tersebut masih berlangsung. Pemerintah belum dapat memastikan kapan keputusan kerja sama akan ditetapkan karena diperlukan penyesuaian kebutuhan di lapangan, mekanisme koordinasi, serta pertimbangan teknis dan kelembagaan.
Tawaran bantuan dari negara tetangga dipandang sebagai bentuk dukungan regional dalam menghadapi dampak karhutla yang berpotensi meluas. Bantuan tersebut dapat mencakup dukungan pemadaman, peralatan, personel, pertukaran informasi, maupun kerja sama pemantauan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diselaraskan dengan strategi nasional dan kewenangan lembaga terkait di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih membahas rincian kerja sama secara hati-hati sebelum memberikan persetujuan resmi.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut bahwa Malaysia masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tawaran bantuan yang disampaikan belum otomatis berubah menjadi operasi bersama. Indonesia perlu menyampaikan bentuk dukungan yang dibutuhkan, lokasi prioritas, serta prosedur penyaluran bantuan agar kolaborasi dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan upaya penanganan yang sudah berlangsung.
Sebelumnya, Zahid berkunjung ke Indonesia pada September dan menyampaikan tawaran bantuan tersebut secara langsung kepada Prabowo. Selain komunikasi tingkat tinggi itu, badan penanggulangan bencana Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirim surat kepada mitra instansi di Indonesia. Pengiriman surat tersebut memperlihatkan bahwa Malaysia menindaklanjuti tawarannya melalui jalur resmi. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada pada pemerintah Indonesia setelah seluruh aspek kerja sama, termasuk kebutuhan operasional dan koordinasi lintas lembaga, selesai didiskusikan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi | POLDA KEPRI PERKUAT KERJA SAMA KEAMANAN PERBATASAN INDONESIA–MALAYSIA, SEPAKATI LANGKAH KONKRET PEMBERANTASAN TPPO DAN NARKOBA LINTAS BATAS
