Jakarta — Interdependensi antarnegara di bidang ekonomi adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Namun, memperkuat kemandirian untuk mengurangi ketergantungan merupakan kewajiban setiap negara guna melindungi kepentingan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memulai langkah besar untuk memperkuat kemandirian tersebut.
Pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2024, Presiden menegaskan urgensi ketahanan pangan dan energi. “Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya. Dalam krisis, negara mana pun tidak akan dengan mudah menyediakan barang-barang mereka untuk dibeli. Oleh karena itu, Indonesia harus mengurangi ketergantungannya pada impor pangan. Sebagai langkah awal, Presiden menggagas program lumbung pangan yang menargetkan peningkatan produksi padi hingga mencapai empat juta hektar sawah, dengan proyeksi peningkatan produksi 20 juta ton gabah kering giling (GKG), yang setara dengan 10 juta ton beras.
Untuk merealisasikan target ketahanan pangan ini, Kementerian Pertanian telah merespons dengan berbagai inovasi, salah satunya adalah pengembangan varietas padi gogo yang dapat tumbuh di lahan kering. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini melaporkan peningkatan produksi beras domestik yang mencatatkan angka 62 persen pada Januari hingga Maret 2025. Upaya ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan konsistensi, gagasan besar bisa diwujudkan. Masyarakat tentu berharap Kementerian Pertanian terus mencatatkan progres agar ketahanan pangan Indonesia terwujud, sehingga setiap orang bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Tidak hanya di sektor pangan, Presiden Prabowo juga berupaya memperkuat kemandirian Indonesia di sektor lain, seperti investasi. Pada Februari 2025, Presiden menggagas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bertujuan untuk mengelola investasi nasional. Danantara telah mencatatkan progres dengan bergabungnya ratusan BUMN, memperlihatkan konsistensi Presiden dalam mengonsolidasi potensi ekonomi Indonesia.
Dengan konsolidasi yang berkelanjutan, Danantara menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dengan potensi yang mencakup 844 BUMN senilai 982 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 16.508 triliun. Angka ini menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia yang sangat besar, yang tentunya semakin meningkat seiring dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, seperti nikel, tembaga, batu bara, dan emas, yang sangat dibutuhkan pasar dunia.
Di tengah ketidakpastian tatanan dunia yang semakin kompleks, Indonesia harus meningkatkan kemandirian di berbagai sektor ekonomi. Danantara hadir sebagai salah satu strategi utama dalam menghadapi tantangan global ini. Salah satu contoh nyata adalah komitmen investasi senilai 1,7 miliar dolar AS dari Lotte Group dan Federation of Korean Industries (FKI) yang diterima Presiden Prabowo pada akhir April 2025. Selain itu, Indonesia juga tengah memproses proyek besar senilai 9,8 miliar dolar AS yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Perubahan tatanan dunia yang penuh ketidakpastian memaksa Indonesia untuk mempercepat penguatan kemandirian di berbagai sektor ekonomi. Dengan dukungan dari Danantara, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada negara lain.
Sumber: Bambang Soesatyo
Published: Edi D