Aroma Monopoli Dana Plasma Binsil K,Panitia Dilumpuhkan, Pemdes Diduga Kuasai Anggaran Sejak 2024 ​

INVESTIGASI88.COM, BINSIL K — Tata kelola anggaran di tingkat akar rumput Desa Binsil K kini menjadi sorotan tajam publik. Pengelolaan dana plasma kelapa sawit yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas, diduga kuat telah dimonopoli secara sepihak oleh jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) Binsil K sejak awal tahun 2024.

​Praktek penguasaan alur kas ini dinilai bukan sekedar masalah administrasi biasa, melainkan cermin buruknya komitmen transparansi pimpinan desa. Keberadaan Panitia Pengelola Dana Plasma yang dibentuk melalui kesepakatan warga disinyalir sengaja dilumpuhkan fungsinya, hanya dijadikan formalitas kelengkapan berkas demi melancarkan kucuran dana dari perusahaan mitra.

​Langkah Pemdes yang mengesampingkan struktur panitia resmi tersebut memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat. Lembaga yang semestinya berdiri independen sebagai pengawal dan pengelola dana komunal, kini tak ubahnya sekedar “pajangan” tanpa diberi kewenangan substantif dalam proses pencairan maupun pengalokasian anggaran.

​Sikap tertutup Pemdes Binsil K dalam mengelola hak-hak ekonomis warga ini mengindikasikan adanya penyimpangan asas tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance). Alih-alih mengedepankan prinsip akuntabilitas, alur masuk dan keluarnya dana plasma justru diselimuti kabut tebal tanpa laporan keuangan yang jelas dan transparan.

​Sejumlah tokoh dan perwakilan warga secara terbuka menyuarakan keresahan mereka atas praktik kepemimpinan yang dinilai otoriter dalam urusan anggaran ini. Warga merasa hak kolektif mereka telah diamputasi secara sistematis oleh oknum penguasa desa yang bertindak tanpa mengindahkan prinsip musyawarah.

​”Panitia yang dibentuk bersama warga hanya dijadikan alat stempel formalitas. Saat kucuran dana plasma dari perusahaan cair, seluruh kendali keuangan langsung diambil alih oleh pihak Pemdes tanpa ada audit atau keterbukaan laporan sama sekali,” tegas salah seorang warga Binsil K kepada media.

​Dugaan pengebirian peran panitia ini ironisnya telah berlangsung selama lebih dari satu tahun anggaran. Selama periode tersebut, transparansi penggunaan dana plasma seolah menjadi hal yang sangat tabu untuk dipublikasikan kepada publik, seakan anggaran tersebut milik instansi pribadi dan bukan milik komunal desa.

​Minimnya keterbukaan ini memicu spekulasi dan prasangka buruk di tengah masyarakat Binsil K. Warga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan dana tersebut, mengingat tidak adanya program pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi warga yang dirasakan secara signifikan dari kucuran dana plasma sejak 2024.

​Pembiaran terhadap praktik monopoli anggaran ini berpotensi besar memicu gelombang ketidakpercayaan (distrust) publik yang meluas. Jika tuntutan transparansi terus diabaikan oleh Pemdes Binsil K, dinamika sosial dan gejolak protes di tengah warga diperkirakan akan semakin memuncak.

​Para pemerhati kebijakan publik menilai, penguasaan dana masyarakat tanpa melibatkan lembaga resmi yang disepakati merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas publik. Setiap rupiah dana masyarakat yang masuk melalui mekanisme desa wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka melalui forum musyawarah desa.

​Atas kondisi tersebut, warga Binsil K mendesak instansi pembina seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan khusus (audit investigatif). Langkah tegas dari aparat pengawas sangat dibutuhkan guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

​Hingga naskah berita ini diturunkan, tim redaksi Investigasi88.com masih terus berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi dari Kepala Desa serta jajaran Perangkat Desa Binsil K guna memberikan hak jawab (right of reply) secara proporsional sesuai dengan amanat Kode Etik Jurnalistik.