Probolinggo – Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, menunjukkan komitmen serius dalam percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Hal ini dibuktikan dengan aksi turun langsung ke lapangan meninjau progres pembangunan jembatan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah titik strategis yang terdampak banjir dan longsor, Selasa (13/5/2025).
Peninjauan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, terutama yang menghambat aksesibilitas masyarakat. Proyek-proyek tersebut didanai dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi darurat.
Turut mendampingi Bupati Haris dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan A’at Kardono, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Fathur Rozi, perwakilan dari BPBD, para camat, serta kepala desa dari lokasi yang menjadi sasaran pembangunan.
Beberapa titik pembangunan yang ditinjau antara lain jembatan BTT di Desa Batur, Kecamatan Gading; jembatan penghubung Betek Taman–Plaosan dan Betek Taman–Duren; TPT di Desa Kaliacar, Kecamatan Gading; jembatan BTT di Dusun Gilin, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan; serta TPT di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan.
Di lapangan, Bupati Haris tidak hanya melihat progres pengerjaan proyek, namun juga berdialog langsung dengan warga. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam proses pembangunan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kita lihat langsung progresnya. Ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam pengerjaan. Insya Allah dalam waktu maksimal 10 hari akan tuntas. Ini penting karena jembatan dan TPT adalah akses vital bagi warga,” ujar Bupati Haris.
Ia juga mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi menyebabkan perubahan alur sungai yang berakibat pada erosi dan mengancam rumah-rumah warga di sekitarnya. Sebagai solusi, Pemkab melakukan normalisasi sungai serta membangun plengsengan dan bronjong sebagai pengamanan.
“Kita kembalikan geometri sungai ke jalurnya semula. Ini proses yang cukup panjang, tapi Insya Allah bermanfaat besar untuk keselamatan warga,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pasca bencana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jembatan tidak hanya menjadi penghubung fisik, melainkan juga penghubung sosial dan ekonomi warga.
“Insya Allah minggu depan semua bisa rampung. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat, karena ini adalah ikhtiar kita bersama. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi nyata,” tegas Bupati Haris.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, menjelaskan bahwa dari total 18 titik kerusakan akibat bencana, lima di antaranya ditangani melalui dana BTT. Sedangkan tiga jembatan lainnya saat ini sedang dalam proses penanganan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hengki menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan skema kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan desa. Untuk proyek seperti pembangunan TPT dan bronjong, Kabupaten Probolinggo menyuplai material berupa batu dan bronjong, sementara desa menggunakan Dana Desa untuk membayar tenaga kerja. Pemprov Jatim bertanggung jawab terhadap normalisasi sungai.
“Ini model kolaborasi yang sangat efisien, mengingat keterbatasan dana BTT Kabupaten Probolinggo. Semoga bisa menjadi contoh penanganan infrastruktur pasca bencana yang efektif,” jelas Hengki.
Ia menargetkan seluruh proyek yang dibiayai dari anggaran Kabupaten Probolinggo selesai dalam waktu dekat. Pembangunan jembatan diperkirakan selesai dalam 4 hingga 7 hari, sedangkan TPT dan bronjong membutuhkan waktu sekitar 20 hari.
Adapun proyek yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov Jatim, seperti jembatan Condong–Brabe, jembatan di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan jembatan Sumbersecang, masih dalam tahap administrasi. Estimasi pelaksanaan fisiknya baru bisa dimulai sekitar dua bulan ke depan.
Upaya sinergis ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menangani dampak bencana secara cepat, tepat, dan efisien demi memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
(Bambang/)*