PROBOLINGGO – Dialog Publik bertajuk “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang digelar di Gedung Graha Mina Samudera, Jalan Ikan Hiu Nomor 42, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam, tetap berlangsung aman dan kondusif meski sebelumnya sempat beredar informasi mengenai dugaan rencana pembubaran kegiatan oleh oknum tertentu.
Kegiatan yang dihadiri mahasiswa, aktivis, pegiat organisasi non-pemerintah (NGO), serta masyarakat sipil itu menjadi ruang diskusi terbuka mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus membahas sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian publik.
Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Samsudin, SH, menurunkan Tim Semut Merah guna membantu pengamanan dan mengantisipasi potensi gangguan yang dikhawatirkan muncul setelah beredarnya isu pembubaran acara.
Sejak awal kegiatan, suasana forum berlangsung dinamis. Peserta secara aktif menyampaikan pandangan terkait kondisi demokrasi, partisipasi publik, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Narasumber utama, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2025, Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa Pancasila tidak seharusnya hanya dipahami sebagai hafalan atau simbol kenegaraan semata, melainkan menjadi alat refleksi dan kritik sosial dalam melihat realitas bangsa.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa telah diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara.
“Kenapa keadilan disebut berulang kali dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa sudah melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi persoalan serius di negeri ini? Kenapa persatuan Indonesia harus disebut secara khusus? Jangan-jangan mereka sudah membaca ancaman yang suatu saat bisa memecah bangsa,” ujar Tiyo di hadapan peserta dialog.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Berbagai pertanyaan muncul terkait efektivitas pelaksanaan, kesiapan infrastruktur, serta mekanisme pengelolaan anggaran program tersebut.
Tiyo menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari partisipasi demokratis yang dijamin oleh konstitusi.
“Jika dalam tiga bulan ke depan Presiden Prabowo tidak melakukan pembenahan, maka akan ada pergerakan besar dari mahasiswa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian dari peserta forum.
Sementara itu, Presiden LIRA Samsudin menyoroti isu pembubaran yang sempat beredar sebelum acara berlangsung. Menurutnya, apabila benar terdapat upaya menghalangi jalannya diskusi publik, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat.
“Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum ormas, bahkan ada yang menyebut oknum anggota tertentu. Kalau ada yang ingin membubarkan diskusi mahasiswa seperti ini, pertanyaannya sederhana, demokrasi ini sebenarnya milik siapa?” ujar Samsudin.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan harus disikapi melalui dialog dan argumentasi, bukan dengan tindakan intimidatif.
“Kalau tidak setuju, lawan dengan argumentasi. Jangan dengan arogansi. Jangan dengan tekanan. Jangan dengan cara-cara yang justru mencederai demokrasi,” katanya.
Senada dengan itu, Khairul Anam menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum yang dinilai mampu menjaga ruang diskusi kritis di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.
Menurutnya, Pancasila harus terus ditempatkan sebagai pedoman dalam mengevaluasi kebijakan negara dan menjaga keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan. Pancasila harus menjadi alat ukur untuk menilai apakah negara masih berjalan sesuai amanat rakyat atau tidak,” ujarnya.
Selama hampir satu jam, dialog berlangsung terbuka dengan berbagai pandangan yang disampaikan peserta. Tema mengenai demokrasi, kebijakan publik, pengawasan terhadap kekuasaan, serta peran generasi muda dalam menjaga kehidupan berbangsa menjadi pokok pembahasan utama.
Meski sempat dibayangi isu pembubaran, kegiatan akhirnya berakhir dengan tertib tanpa gangguan berarti. Forum tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ruang dialog dan penyampaian pendapat di tengah masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
(Bambang/Dwi/*)**
